Undang-Undang; dan/atau
c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, danlatau Pasal 28 Undang-Undang. BAB III KRITERIA SANKSI, JENIS SANKSI, DAN BESARAN DENDA Bagian Kesatu Kriteria Sanksi Pasal 5
(1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:
a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;
b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau
c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. (21 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang-Undang. A Bagian Bagian K:dua .Ienis Sanksi Pasal 6
(1) Komisi berwenang menjatuhken sanksi berupa tinclakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-unda.ngan. (21 Tirrdakan aciministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penetapar. pearbatalan Perjanjian;
b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk mcnghentikan integrasi vertikal;
c. perintah kepada Pelaku Usaha untuk ' .. inenghentikan kegiatarr ' yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan nlasyarakat;
d. perinturh' kepada Pelaku Usaha untuk mcnghentikaq penyalahgunaan posisi domirran;
e. penetapan pembatalan at-as perrggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; f. penetapan pembayara.n ganti rrgi; dan/atau
g. pengenaan. denda, paling sedikit Rp1.OO0.000.00O,O0 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengellai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. tr A Pirsal 7 Pasal Z
(1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanpgar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,, Pasal9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang.
(2) l'indt kan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dirnaksucl pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada:
a. sebagian Perjanjia-n; atau
b. keseluruha.n Perjanjian.
(3) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan sebagian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diterapkan daiarn hal sebagian ketentuan dalan: Perjanjian diput"rskan olel: Majelis Komisi melanggar ketentuan Undan g -Undang.
(4) Tinddkan administratif berupd. penetapan pembatalan keseluruhan Perjanjian sebagairnana dimakstrd pada ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruh ketcntuan atau. hampir seluruh ketentuan dalarn Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentua n Undang-Untlang. Pasal 8 Tindakan ,ad.ninistratif benrpa perintah kepada pelaku Llsaha untuk menghentikan integrrrsi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 14 Undang- Undahg. Pasal 9
(1) Tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan scbagaimana dimaksud dalaar Pasal 6 ayat (2) huruf c dqatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,.Pasal 2I, pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Passl 26, dan/atau pasal 2T Ulrdang-Undang (2\Tindakan A REPUBLIK !NOONESIA (21 Tindakan adminisr-ratif bempa perintah kepada pelaku Usaha unt,-rk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa;
b. penghentian kegiata.r yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang arau jasa;
c. penghentian penolakan atau tindakan menghala.ngi. Pelreku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
d. p'cnghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen. atau pelanggan Pelaku Usaha. pesaing dalam melakukan hubungan . usaha derrgan Pelaku Usaha pesaingnya itu; c. penghentian kegiatan. yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar Bersangkutan; f. penghentian diskriminasi;
g. penghentian jual itrgi atau penetapan harga jt'-al yang sangat rendah;
h. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produki; dan biaya lainnya yang'"nen3aai komponen barang atau jasa; i. penghentian Persekongkolan untul: mengatur ata'j menentukan perrenang tbnder; j. penghentianPersekongkolanuntukmendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasihkasikan sebagai rahasia perusahaan; k.penghentian A penghentian Persckongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing; perintah kepada Pelaku memberhentikan direksi atau berjabat rangk.ap; dan/atau perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemiliiran saham silang. Pasal 10 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghen'-ikan penyalahgunaan posisi dominan sebagairrrerna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf d dijatuhl:an dalarr hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang. Pasal 1 1 Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengarnbilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayar- (2) huruf e dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuarr Pasal 28 Undang-Undang. Bagicn Ketiga- Besaran Denda Pasal 12
(1) 'Iinda.kan administratif berupa denda sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda oasar, dan pengenaan tindakan administratif bertrlla denda oleh Komisi diiakukan berdasarkan ketentuan sebaqai berikut:
a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketr.nurngan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha.pada Pasgr Bersangkutan, seiama kurun waktu terjad^nya pelanggaran terhadap Undang- Undang; atau b.paling k I tn Usaha untuk komisaris yang A
b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. l2l Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Pasal 13
(1) Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (21 Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) didasarkan atas:
a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
c. faktor yang meringankan;
d. faktor yang memberatkan; dan/atau
e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. Pasal 15 Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: a.Pe1aku A
a. Pelaku Usaha melakukan akti.ritas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan ferhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan scjenisnya;
b. Pelaku Usaha merrghentikan secara sukarela atas perilaku anti konrpetitif sejak timbulnya perkar..a; c. Pelaku Usalia beium pernah melaktrkan pelangqaran yang sama atau sejenis tcrkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam lJndang-U,rdang;
d. Pelaku lJsaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; danfatau f. darnpak pelanggararr tidak signilikan terhactap persaingan. Pasai 16 Faktor yang memberatkan seb.lgainrana dimaksud dalam Pasal L4 h'.u uf d terdiri atas:
a. Pelaku lJsaha pernah melakukan pelanggaran yang sarna o.uEU sejenis sebagaimana diattrr dalam Undang- U::dhng dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berciasarkan purtusan yang telah berkekuaian hukum tetap; dan/atau b. Pelaku Usaha pelanggaran. berpcran sebagai inisiator. dalam Pasal 17 Kernarnpud.n Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bcrdasarkan pada kondisi keuangein perusahaern yang dapat mengakibatkan perusahaa.n tidak beroperasi jika dikenakan tingkat denda terterrtu. A Pasal 18 PRES !DEN REPUBLIK INDONESIA. - 1l - BAB IV PEMERIKSAAN KEBIDRATAN DAN KASASI ATAS PUTTJSAN KOIVIISI PtrNGAWAS PERSAINGAN USAI{A Pasal 18
(1) Konrisi dapat memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan pembayaran denda berdasarkan permohorran tertulis dari Pel.aku Usaha dengan dilengkapi data dukung.
(2) Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran ciapat dilakukan secara hertahap atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan alasan yang sah, w,ajar, dan transparan dengan mempertimbangl<an kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan Pelaku lJsaha. Pasal 19
(1) Pelaku Usaha drrpat:'mengajukan kebeiatan kepada Pcngadilan Niaga sesuai domisili pelaku Usaha selambat-lambitnlra 14 (cmpat belas) hdri kerja setelah menerima pcmberitahuen putusan Komisi. (21 Pcmeriksaan keberatan di pengaclilan Niaga scL,agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik .rrr€lilErrrgkut aspek formil maupun materiil atas fakta Jrarrg menjadi dasar putusan Komjsi.
(3) Pemeriksaarr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Calam jangke. waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling.larna l2 (dua belas) bulan.
(4) Kecuali ditentukai t"i, dalam peraturan pemerintah ini, tata cara pemeriksaan, keberatan di pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan.hukum acara perdata. . 'Pasal 2O
(1) I'}ihak y3r1g keberatan depgan putusan pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat mengajukan pernlohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonbsia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari' ' kerja setelah nrenerirna pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga' A
(2) Pemeriksaan . (21 Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pasal 2 1
(1) Komisi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan Komisi. (21 Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal22 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penanganan perkara oleh Komisi yang telah memasuki sidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 23 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal24 Komisi melakukan penyesuaian peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.