Apakah PP Nomor 53 Tahun 2021 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Apa yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2021?

Peraturan ini mengatur mengenai: TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 53 Tahun 2021?

Terdapat 70 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 53 TAHUN 2021

TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2021-03-04

Total Pasal: 70 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2021:53

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit Can pemulihan kesehatan resipien. A

2. Organ PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA

2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan faal/fungsi yang sama dan tertentu, yang berdasarkan kemampuan regeneratifnya terdiri atas jaringan yang dapat pulih kembali dan jaringan yang tidak dapat pulih kembali.

4. Pendonor adalah orang yang menlrumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

5. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

6. Pemerintah Pusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PASAL 2

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh
bertujuan untuk:
a. menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan,
kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan
Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi
Pendonor maupun Resipien;
b.meningkatkan
A

b. meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan
Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan
penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan
kualitas hidup;
c. memberikan perlindungan atas martabat, privasi,
dan kesehatan manusia; dan
d. melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan
Resipien.

PASAL 3

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh
dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan
dilarang untuk dikomersialkan.
(2) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendonor
dengan sukarela.
(3) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan
dengan dalih apapun.

PASAL 4

BAB I: KETENTUAN UMUM

(1) Pemerintah Pusat a.ri Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan melalui kegiatan pengerahan Pendonor. A

(4) Pengerahan. REPUBUK INDONESIA

(4) Pengerahan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan Pendonor lain. BAB II TRANSPLANTASI ORGAN Bagian Kesatu Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Organ Pasal 5

(1) Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri. (21 Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:

a. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan

c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan jenis masing-masing Transplantasi Organ.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. A Bagian Kedua EEPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Pendonor dan Resipien Pasal 6

(1) Pendonor pada Transplantasi Organ terdiri atas:

a. Pendonor hidup; dan

b. Pendonor mati batang otak/mati otak.

(2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan Pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup.

(3) Pendonor mati batang otaklmati otak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak/mati otak di rumah sakit, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7

(1) Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) berasal dari:

a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau

b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien.

(2) Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendonorkan Organ tubuhnya untuk Resipien yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor. A

(3) Hubungan REPUtsLIK INDONESIA

(3) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung Pendonor.

(4) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hasil seleksi sesuai urutan daftar tunggu, kecuali bagi Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/ istri dengan Resipien.

(5) Urutan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 disusun dengan memperhatikan kebutuhan medis Resipien. Pasal 8

(1) Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien.

(2) Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien dengan:

a. indikasi medis; dan

b. tidak memiiiki kontraindikasi medis, untuk dilakukan Transplantasi Organ. Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Transplantasi kegiatan: Pasal 9 Organ dilaksanakan melalui tahapan

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor; dan

c. operasi Transplantasi Organ dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ. A Pasal 10. . Pasal 10 Pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap setiap setelah memenuhi persyaratan:

a. administratif; dan

b. medis. dalam calon Pasal 9 Pendonor Pasal 1 1 Persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat;

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;

d. mendapat persetujuan keluarga terdekat;

e. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascaoperasi Transplantasi Organ, dan pernyataan persetujuannya; dan f. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ maupun melakukan perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan. Pasal 12

(1) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pendonor. A

(2) Dalam

(2) Dalam hal suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '11 huruf d tidak diperlukan. Pasal 13 Dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor, persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan keterangan hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Pasal 14 Persyaratan medis calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa pemeriksaan medis awal dan skrining di rumah sakit yang ditetapkan sebagai penyelenggara Transplantasi Organ dalam rangka memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor. Pasal 15

(1) Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Resipien paling sedikit terdiri atas:

a. memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan Transplantasi Organ; A

b. bersedia . .

b. bersedia membayar paket biaya Transplantasi Organ baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya;

c. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan prosedur Transplantasi Organ, serta memberikan persetujuan dilakukannya Transplantasi Organ; dan

d. bersedia tidak melakukan pembelian Organ maupun melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

(2) Paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. biaya pemeriksaan kelayakan dan kecocokan antara Resipien dan Pendonor;

b. biaya operasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien;

c. biaya perawatan pascaoperasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien; dan

d. iuran atau dana jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi Pendonor.

(3) Dalam hal Resipien tidak mampu maka paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bantuan sesuai dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran. Pasal 16

(1) Orang yang belum pernah mendaftar sebagai Pendonor, dapat menjadi Pendonor mati batang otak/mati otak saat yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan jika keluarga terdekat memberikan persetuj uan. A

(2) Ketentuan .

(2) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keluarga terdekat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17

(1) Pendaftaran terhadap setiap calon Pendonor dan calon Resipien yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dilakukan melalui sistem yang dibentuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon Pendonor dan calon Resipien yang telah terdaftar.

(3) Calon Pendonor yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan memenuhi persyaratan berhak mendapatkan identitas sebagai calon Pendonor. Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendonor. (21 Pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa urutan daftar tunggu calon Resipien untuk dipasangkan dengan calon Pendonor. A Pasal 19 Pasal 19

(1) Pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal g huruf b dilakukan terhadap pasangan calon Resipien dan calon Pendonor yang telah disusun berdasarkan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Transplantasi pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan verifikasi lapangan.

(4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan hubungan calon Resipien dan calon Pendonor, latar belakang penyumbangan Organ, dan tidak adanya unsur jual beli Organ.

(5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya unsur jual beli Organ. Pasal 20 Berdasarkan tahapan kegiatan pendaftaran dan pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menerbitkan surat keterangan mengenai: A

a. kelayakan . . REFUBLIK INDONESIA

a. kelayakan pasangan antara Resipien dan Pendonor; dan

b. tidak ditemukan indikasi jual beli atau komersialisasi. Pasal 21

(1) Operasi Transplantasi Organ dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c dilakukan oleh tim Transplantasi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

(2) Dalam hal Organ berasal dari calon Pendonor mati batang otak/mati otak, operasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penandatanganan surat persetujuan oleh keluarga terdekat.

(3) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan oleh keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan terhadap Pendonor dan Resipien dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Pasal22

(1) Transplantasi Organ dapat dilakukan pada calon Resipien warga negara asing.

(2) Calon Resipien warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki calon Pendonor yang berasal dari negara yang sama dan memiliki hubungan darah. A Pasal 23 REPUBLIK INDONESTA Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pendonor dan Resipien Pasal24

(1) Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ berhak:

a. mengetahui identitas Resipien atas persetujuan Resipien;

b. dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan Transplantasi Organ;

c. memperoleh prioritas sebagai Resipien apabila memerlukan Transplantasi Organ; dan

d. mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon Pendonor sampai sebelum tindakan persiapan operasi Transplantasi Organ dimulai.

(2) Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ berkewajiban:

a. menjaga kerahasiaan Resipien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Resipien terkait dengan Transplantasi Organ; dan

c. mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi Pendonor. A Pasal 25 PRES !DEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 25

(1) Setiap Resipien pada Transplantasi Organ berhak:

a. mengetahui identitas Pendonor dan informasi medis yang terkait dengan Transplantasi Organ atas persetujuan Pendonor; dan

b. mengetahui urutan daftar tunggu calon Resipien untuk memperoleh Pendonor.

(2) Setiap Resipien pada Transplantasi Organ berkewajiban:

a. menjaga kerahasiaan informasi medis Pendonor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. membayar paket biaya Transplantasi Organ, baik secara mandiri atau melalui asurahsi penjaminnya;

c. mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan bagi Resipien;

d. melakukan uji kesehatan sesuai petunjuk dokter; dan

e. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Pendonor terkait dengan Transplantasi Organ.

(3) Paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan paket biaya Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Pasal 26

(1) Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ dapat memperoleh penghargaan karena tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal selama proses Transplantasi dan pemulihan kesehatan. A

(2) Penghargaan . PRES tDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan imbalan, bukan jual beli, dan hanya untuk tujuan kemanusiaan, serta tidak dikomersialkan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan oleh Resipien.

(4) Dalam hal Resipien tidak mampu, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(5) Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Resipien yang memenuhi kriteria sebagai peserta jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran.

(6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan alrat (41, bentuk dan/atau nilainya ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bagian Kelima Pendanaan Pasal 27

(1) Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ berasal dari sumber:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A

(2) Pendanaan . -t6-

(2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kegiatan:

a. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat;

b. pembinaan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ; dan

c. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor.

(3) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:

a. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat;

b. pembinaan rumah sakit milik Pemerintah Daerah dalam menunjang penyelenggaraan Transplantasi Organ; dan

c. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor yang tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Selain dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(5) Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan jika penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. A

(6) Pemberian REPUBLTK INDONESIA -t7-

(6) Pemberian penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau keuangan daerah. BAB III TRANSPLANTASI JARINGAN Bagian Kesatu Sumber Jaringan Paragraf 1 Umum Pasal 28

(1) Transplantasi Jaringan meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain.

(2) Jaringan pada Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari berbagai jenis Jaringan sesuai dengan wasiat dan/atau persetujuan Pendonor, sisa Jaringan hasil operasi, dan Jaringan lain yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Pendonor.

(3) Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Jaringan yang bersumber dari bank mata dan bank Jaringan. Pasal 29

(1) Dalam hal Pendonor tidak berwasiat, Jaringan pada Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain diperoleh setelah mendapat persetujuan dari keluarga terdekat Pendonor. A

(2) Ketentuan

(2) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan dari keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paragraf 2 Bank Mata dan Bank Jaringan Pasal 30

(1) Bank mata dan bank Jaringan merupakan badan atau lembaga yang bertujuan untuk merekrut Pendonor, menyaring, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan Jaringan untuk keperluan pelayanan kesehatan yang bersifat nirlaba. (21 Bank mata dan bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan daerah.

(3) Bank mata dan bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rzin dari Menteri. Pasal 31

(1) Bank mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O bertugas menyediakan Jaringan mata berupa kornea, sklera, dan Jaringan lain dari mata yang bermutu untuk pelayanan Transplantasi Jaringan. A

(2) Dalam REPUBLIK INDONESTA

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank mata paling sedikit menyelenggarakan fungsi :

a. pengerahan Pendonor;

b. pendaftaran calon Pendonor dan calon Resipien;

c. seleksi Pendonor melalui pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;

d. pengambilan Jaringan kornea dan/atau sklera dan penyimpanan sementata serta pemulihan estetik Pendonor;

e. pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi Jaringan, serta pemeliharaan; f. pengendalian mutu Jaringan dari Organ mata;

g. pendistribusian Jaringan;

h. pencatatan dan pendokumentasian; i. pendidikan dan pelatihan; dan j. penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, bank mata dapat membentuk jejaring pelayanan bank mata. Pasal 32

(1) Untuk memenuhi penyediaan Jaringan mata berupa kornea, sklera, dan Jaringan mata lain secara nasional, Menteri membentuk bank mata pusat sebagai bank mata rujukan nasional. A

(2) Selain . . REPUBLTK INDONESIA

(2) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), bank mata pusat bertugas:

a. mendatangkan dan mengirimkan Jaringan mata dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. melakukan koordinasi pengumpulan Jaringan mata tingkat nasional; dan

c. menyediakan Jaringan mata Pendonor secara nasional.

(3) Tugas mendatangkan Jaringan mata dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui jejaring bank mata internasional.

(4) Tugas mengirimkan Jaringan mata ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kebutuhan Jaringan mata dalam negeri telah terpenuhi. Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai bank mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 34

(1) Bank Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat terintegrasi dengan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Jaringan atau mandiri di luar rumah sakit penyelenggara Transplantasi Jaringan. A

(2) Bank . . -2t-

(2) Bank Jaringan mandiri di luar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perjanjian kerja sama dengan rumah sakit penyelen ggar a Transplantasi Jaringan.

(3) Bank Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertugas menyediakan Jaringan yang bermutu untuk pelayanan Transplantasi Jaringan.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank Jaringan menyeienggarakan fungsi:

a. pengerahanPendonor;

b. pendaftaran calon Pendonor dan calon Resipien;

c. seleksi Pendonor melalui pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;

d. pengambilan Jaringan dan penyimpanan sementara serta pemulihan kondisi fisik Pendonor;

e. pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi Jaringan, serta pemeliharaan; f. pengendalian mutu Jaringan;

g. pendistribusian Jaringan;

h. pencatatan dan pendokumentasian; i. pendidikan dan pelatihan; dan j. penelitian dan pengembangan.

(5) Selain bertugas menyediakan Jaringan yang bermutu untuk Transplantasi .Iaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bank Jaringan dapat menyediakan sel. A

(6) Ketentuan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank Jaringan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Transplantasi Jaringan Pasal 35

(1) Transplantasi Jaringan hanya diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa:

a. rumah sakit atau klinik utama untuk Transplantasi Jaringan mata; dan

b. rumah sakit untuk Transplantasi Jaringan tubuh lain.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Jaringan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan masing- masing Transplantasi Jaringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. A Bagian Ketiga REPUBLTK INDONESTA Bagian Ketiga Transplantasi Jaringan Mata Paragraf 1 Umum Pasal 36 Transplantasi Jaringan mata meliputi Transplantasi kornea dan Jaringan mata lainnya. Paragraf 2 Pendonor dan Resipien Pasal 37

(1) Pendonor pada Transplantasi Jaringan mata berupa Pendonor mati klinis/ konvensional.

(2) Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendonor yang Jaringan tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia.

(3) Pernyataan meninggal dunia pada Pendonor mati klinis/konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi telah berhentinya fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti secara permanen, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A Pasal 38 PRES IDEN REPUBUK INDONESIA Pasal 38 Ketentuan mengenai calon Resipien Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap calon Resipien Transplantasi Jaringan mata. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Pasal 39 Transplantasi Jaringan mata dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

a. pendaftaran;

b. penyiapan Jaringan mata dari Pendonor; dan

c. operasi Transplantasi Jaringan mata dan penatalaksanaan pascaoperasi Transplantasi Jaringan mata. Pasal 4O

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus dilakukan oleh calon Pendonor dan calon Resipien di bank mata setelah memenuhi persyaratan.

(2) Bank mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kerahasiaan Pendonor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana meliputi: Pasal 4 1 untuk terdaftar sebagai calon dimaksud dalam Pasal 40 Pendonor ayat (1) I A

a. persyaratan

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan medis. Pasal 42

(1) Persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Jaringan matanya secara sukarela tanpa meminta imbalan;

b. mendapat persetujuan keluarga terdekat;

c. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi Jaringan mata, panduan hidup pasca-Transplantasi Jaringan mata, dan bersedia membuat surat persetujuannya; dan

d. bersedia tidak melakukan penjualan Jaringan mata ataupun perja.njian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

(2) Ketentuan mengenai keluarga terdekat dan mekanisme persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persetujuan keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 43 Persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l huruf b merupakan pemeriksaan medis yang ditujukan untuk memastikan kelayakan sebagai Pendonor dilihat dari segi kesehatan Pendonor. A Pasal 44 b PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA Pasal 44 Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. memiliki keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit tentang adanya indikasi medis untuk dilakukan Transplantasi Jaringan mata; bersedia membayar biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan mata atau memberikan surat penjaminan biaya penggantian pengambilan dan pemrosesan Jaringan mata, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi atau lembaga penjamin lain; memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Jaringan mata, serta memberikan persetujuan dilakukannya Transplantasi Jaringan mata; dan bersedia tidak melakukan pembelian Jaringan mata maupun melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan. Pasal 45

(1) Bank mata setelah menerima pendaftaran dari calon Pendonor dan calon Resipien harus membuat daftar tunggu dan melaporkannya ke bank mata pusat secara berkala setiap bulan.

(2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urutan Resipien untuk memperoleh Jaringan mata. C d A Pasal46 Pasal 46 (i) Penyiapan Jaringan mata dari Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh bank mata sesuai standar. (21 Pengambilan Jaringan mata dalam rangka penyiapan Jaringan mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh rumah sakit atau klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf a yang bekerja sama dengan bank mata.

PASAL 4T

BAB III: TRANSPLANTASI JARINGAN | Bagian Ketiga - Transplantasi Jaringan Mata

Naskah pasal.

PASAL 5

ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, ); MEMUTUSI(AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit Can pemulihan kesehatan resipien. A

2. Organ PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA

2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.

3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan faal/fungsi yang sama dan tertentu, yang berdasarkan kemampuan regeneratifnya terdiri atas jaringan yang dapat pulih kembali dan jaringan yang tidak dapat pulih kembali.

4. Pendonor adalah orang yang menlrumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.

5. Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

6. Pemerintah Pusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 2 Pengaturan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bertujuan untuk:

a. menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh bagi Pendonor maupun Resipien; b.meningkatkan A

b. meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan tubuh sebagai upaya penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup;

c. memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia; dan

d. melindungi martabat dan kehormatan Pendonor dan Resipien. Pasal 3

(1) Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

(2) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendonor dengan sukarela.

(3) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat a.ri Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan Organ dan Jaringan melalui kegiatan pengerahan Pendonor. A

(4) Pengerahan. REPUBUK INDONESIA

(4) Pengerahan Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan Pendonor lain. BAB II TRANSPLANTASI ORGAN Bagian Kesatu Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Organ Pasal 5

(1) Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri. (21 Untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:

a. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki tim Transplantasi, yang beranggotakan dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan

c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan jenis masing-masing Transplantasi Organ.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. A Bagian Kedua EEPUBLIK INDONESIA Bagian Kedua Pendonor dan Resipien

PASAL 6

BAB II: TRANSPLANTASI ORGAN | Bagian Kedua - Pendonor dan Resipien

(1) Pendonor pada Transplantasi Organ terdiri atas:
a. Pendonor hidup; dan
b. Pendonor mati batang otak/mati otak.
(2) Pendonor hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan Pendonor yang Organ
tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan
masih hidup.
(3) Pendonor mati batang otaklmati otak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
Pendonor yang Organ tubuhnya diambil pada saat
yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang
otak/mati otak di rumah sakit, yang proses
penentuannya harus memenuhi standar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

BAB II: TRANSPLANTASI ORGAN | Bagian Kedua - Pendonor dan Resipien

(1) Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) berasal dari:

a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau

b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien.

(2) Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendonorkan Organ tubuhnya untuk Resipien yang memiliki hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor. A

(3) Hubungan REPUtsLIK INDONESIA

(3) Hubungan darah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berupa ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, dan saudara kandung Pendonor.

(4) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hasil seleksi sesuai urutan daftar tunggu, kecuali bagi Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/ istri dengan Resipien.

(5) Urutan daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 disusun dengan memperhatikan kebutuhan medis Resipien.

PASAL 8

BAB II: TRANSPLANTASI ORGAN | Bagian Kedua - Pendonor dan Resipien

(1) Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi
Organ dapat menjadi calon Resipien.
(2) Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pasien dengan:
a. indikasi medis; dan
b. tidak memiiiki kontraindikasi medis,
untuk dilakukan Transplantasi Organ.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan
Transplantasi
kegiatan: