KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan
Ekonomi Khusus Gresik.

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 memiliki luas 2.167 (dua ribu seratus enam
puluh tujuh) hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

(1) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memiliki batas delineasi sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Manyarejo,
Kecamatan Manyar;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manyarejo
dan Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar;
dan
Menetapkan
:l< lrlo I f).1-5 I,l A
d. sebelah

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Manyar
Sidorukun dan Desa Ban5ruwangi, Kecamatan
Manyar dan Desa Bedanten, Kecamatan Bungah.
(21 Batas delineasi digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. produksi dan pengolahan;
b. logistik dan distribusi;
c. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; dan
d. pengembangan energi.

(1) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan
badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan
Ekonomi Khusus Gresik dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik sampai dengan siap beroperasi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (21 Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, meliputi kesiapan:

a. prasarana dan sarana; lll( No 1035 l5 A

b. sumber . PFIESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. sumber daya manusia; dan

c. perangkat pengendalian administrasi.

(3) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Gresik oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (41 Jika berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berakhirnya jangka waktu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik belum siap beroperasi, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus:

a. melakukan perubahan luas wilayah atau zofla peruntukan;

b. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan kawasan ekonomi khusus; atau

c. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf c telah diberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan dari kelalaian badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) telah dilakukan, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengajukan usulan pencabutan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik kepada Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik. Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal
llr( f'lo 10.15 l(r A
Agar