ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20lg tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pasal 5 ayat (2) undang-Undarrg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undarrg-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor r47, ); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2o2o tentang Tata cara Penetapan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tarrun 2o2o Nomor 268, ); Mengingat : 1 b 2 3 A MEMUTUSKAN Menetapkan MEMUTUSI(AN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari:
a. pemanfaatan sumber daya alam perikanan;
b. pelabuhan perikanan;
c. pengembangan penangkapan ikan;
d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
e. pemeriksaan/pengujian laboratorium;
f. pendidikan kelautan dan perikanan;
g. pelatihan kelautan dan perikanan;
h. analisis data kelautan dan perikanan;
i. sertifikasi;
j. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
k. tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
1. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
m. persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
n. perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
o. pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
p. denda administratif; dan
q. ganti kerugian. A
(2) Jenis
(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini. Pasal 2
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
a. pungutan pengusahaan perikanan; dan
b. pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan.
(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. pungutan pengusahaan perikanan bagi lzin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan;
b. pungutan pengusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
c. pungutan pengusahaan perikanan untuk lzin Penempatan Rumpon baru atau perpanjangan;
(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepadi pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan perikanan.
(4) Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: A
a. Penarikan REPUBLIK INDONESTA
a. Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal;
b. Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau
c. Penarikan dengan sistem kontrak.
(5) Penarikan Pra Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabr.lhan Pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.
(6) Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan. (71 Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
(8) Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl paling lambat 12 (dua belas) bulan sekali.
(9) Penarikan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberlakukan kepada kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi.
(10) Pelabuhan Pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan.
(11) Ketentuan mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (41huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
(12) Penarikan dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat $) huruf c, diberlakukan kepada pelaku usaha berbadan hukum yang memiliki persetujuan pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. A
(13) Jenis
(13) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan penarikan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (41huruf c dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
(14) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
(15) Ketentuan mengenai tata cara penarikan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 3 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk pemakaian listrik yang bersumber dari daya:
a. milik pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara;
b. milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara ditambah perkalian looh (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan Listrik Negara. Pasal 4
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa pelayanan pengadaan es dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2) Faktor X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. A
(3) Tarif (3) (4) (1) Pasal 5
(1) Tarif atas jenis Penerimaan .Negara Bukan pajak yang berasal dari pelatihan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf g berupa:
a. pelayanan pelaksanaan ujian profesi;
b. pendidikan dan pelatihan teknis;
c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
d. konsultasi dan bimbingan teknis; tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
(2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan klaster pelabuhan perikanan. Klaster pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan. pasal 6 Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari sertifil<asi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf i berupa pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, dan/atau pengiriman dokumen. Biaya akomodasi, transportasi, dan/atau pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aibebankan kepada wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peratpran perundang-undangan. Pasal7 A (2t Pasal 7
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k berupa karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B.
(2) Ketentuan mengenai kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.