Apakah PP Nomor 87 Tahun 2021 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PP Nomor 87 Tahun 2021?

Terdapat 102 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PP NOMOR 87 TAHUN 2021

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Q: Apa yang diatur dalam PP Nomor 87 Tahun 2021?

Peraturan ini mengatur mengenai: PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2021-08-24

Total Pasal: 102 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:pemerintah_pusat:pp:2021:87

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, penyelamatan, dan publikasi. 3i( trln l()5zl0l A 9.Pengembangan

9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 1 1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.

14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

16. Pemerintah Fusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. lll.1 lrlo 105,10: A

18. Menteri PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, danf atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

PASAL 2

BAB I: KETENTUAN UMUM

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:
a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
c. Pelindungan;
d. Pengembangan;
e. Pemanfaatan;
f.
Pembinaan; dan
g. penghargaan.
BAB II
RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Rencana
Menteri
terkait.

PASAL 3

BAB II: RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga

PASAL 4

BAB II: RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun berdasarkan Strategi Kebudayaan. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:

a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;

b. tujuan dan sasaran;

c. perencanaan;

d. pembagian wewenang; dan

e. alat ukur capaian.

(3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. .'.1< ttlo l(15.103 A

PASAL 5

BAB II: RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5
(1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a merupakan
visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam
Strategi Kebudayaan.
(21 Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran
dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) T\rjuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu
pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21.
(41 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah
kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai
tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d dirumuskan
dengan mengelompokkan kebijakan lintas
kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan.

PASAL 6

BAB II: RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2\ Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.
(3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dilakukan setiap tahun.
$l( Nlo 10.540/t A

PASAL 7

BAB II: RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar pen5rusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU Bagian Kesatu Umum Pasal 8

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;

b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan

c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

(3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:

a. Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; ii!( Nlo 10.52105 \

c. Sarana REPUBLIK TNDONESIA

c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan

d. data lain terkait Kebudayaan. (41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 9

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan. (21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Pasal 10

(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri. Sl( No 10540r'' A BagianKedua Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 12

(1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

(3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia. Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:

a. merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;

b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan

c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian / lembaga. :-.1( \lo l().521()7 A

(2) Pedoman ,

(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. rencana aksi dan pengembangan sistem;

b. standardisasi data;

c. standardisasi metadata;

d. standardisasi interoperabilitas data; dan

e. standardisasi akses. Pasal 14 Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Akses Pasal 16

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang. (21 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri. lil( Nlo l0(,10t1 A BABIV _10_ BAB IV PELINDUNGAN Bagian Kesatu Inventarisasi Paragraf 1 Umum Pasal 17

(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

a. pencatatan dan pendokumentasian;

b. penetapan; dan

c. pemutakhiran data. (21 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik negaraldaerah.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Pencatatan dan Pendokumentasian Pasal 18 Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengindentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

a. ciri fisik;

b. fungsi sosial;

c. nilai intrinsik; dan/atau

d. nilai ekstrinsik. Iil( Nlo 105.100 A Pasal 19 Pasal 19

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 2O Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 2 1

(1) Menteri memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya. Pasal22

(1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. ili( I lo lO5.t lO A

(2) Fasilitasi REPUBLIK TNDONESIA -t2- (21 Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Penetapan Pasal 24

(1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Pasal 25

(1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)', Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

(2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antarkementerian / lembaga. SI( ttlo 10-541 I A

(3) Pelibatan REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Pemutakhiran Pasal 27

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. (21 Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota. Pasal 28 Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sr( l'.lo l0-5rl I I A Pasal 29 . . -t4- Pasal 29

(1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21. (21 Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali oleh Menteri. Pasal 30 Pemutakhiran data Objek Pemajuan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kebudayaan tahun atau Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengamanan Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. Sl( lrlo 105.11 .l A Pasal33 Pasal 33

(1) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (21 Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 34 Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal33 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 35 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan

c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Pasal 36 Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sarnpai dengan Pasal30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a. Pasal 37 Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui: ':l( Nlo 105.11,1 A

a. penetapan b a _16_ penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38

(1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan. (21 Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia oleh Menteri. Pasal 39

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Setiap Orang dapat melapor kepada Menteri apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek :ir< i\to l0-5,.11.5 A Pemajuan -t7- Pemajuan Kebudayaan dengan pihak asing, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (21 Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyediakan informasi dan/atau ahli terkait Objek Pemajuan Kebudayaan. Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 4 I

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 42

(1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 43 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. 3r( Nlo 195..1 lrr A Pasal 44 Pasal 44

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Fusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 45 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;

c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;

d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan

e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya. Pasal 46 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:

a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;

b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; .'il( ltlo 10.1.1 I I /t

c. peningkatan d REPUBLIK TNDONESIA -t9- C. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 47 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:

a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau

b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui:

a. pertemuan antarbudaya; dan/atau

b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya. Pasal 49 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:

a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan

b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan. Sl( No 10.5418 A Pasal 50 REPUJLTI1'"ort]*.r,o Pasal 50 Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 51 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:

a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;

b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan

c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik. Bagian Keempat Penyelamatan Pasal 52

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. '-t4 l"ln 105/ l',) A Pasal53 -2t- Pasal 53 Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 54

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. (21 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 55 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

a. revitalisasi;

b. repatriasi;dan/atau c. restorasi. Pasal 56

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; 3l{ t'lo 10.5.120 A

b. mewujudkan

b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;

c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;

d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan f atau

e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 57

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. (21 Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;

b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau

c. advokasi di tingkat internasional. Pasal 58 Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 3l< Nlo l0s/ll A Pasal 59 . Pasal 59

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula. (21 Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;

b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan

c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Pasal 60

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Bagian Kelima Publikasi Pasal 61

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. II(, Nro 105.!21. A

(2) Kewajiban REPUELIK INDONES!A (21 Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 62

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaatr, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Menteri. BAB V PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 64

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. ill( Nlo 105/13 A

(2) Pengembangan n e p u Jr-Tr< =,',3ot5 * . =, o (21 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Pasal 65 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 66

(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 67 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

a. penyebarluasan;

b. pengkajian; dan

c. pengayaan keberagaman. Sl( trlo l0-5.11J A Bagian Kedua REPUBLIK INDONES!A _26_ Bagian Kedua Penyebarluasan Pasal 68 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan melalui:

a. diseminasi; dan

b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pasal 69

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. (21 Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:

a. penyebaran nilai budaya;

b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;

c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan f atau

d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.

(3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:

a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;

b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau

c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional. (41 Selain melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sl( 11.., 165,:tl-s A Pasal 70 REPUBLIK TNDONESIA Pasal 70 Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 huruf b, dilakukan melalui:

a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau

b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

PASAL 7L

BAB V: PENGEMBANGAN | Bagian Kedua - Penyebarluasan

Naskah pasal.

PASAL 8

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kesatu - Umum

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;

b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan

c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

(3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:

a. Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; ii!( Nlo 10.52105 \

c. Sarana REPUBLIK TNDONESIA

c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan

d. data lain terkait Kebudayaan. (41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

PASAL 9

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kesatu - Umum

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
menghubungkan berbagai pangkalan data yang
menyimpan data terkait Kebudayaan.
(21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pangkalan data yang dikelola oleh
kementerian/lembaga.

PASAL 10

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kesatu - Umum

(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait
Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu.
(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan
pangkalan data
yang
dikelola
oleh
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.

PASAL 11

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kesatu - Umum

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua
pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.
Sl( No 10540r'' A
BagianKedua

Bagian Kedua
Pengelolaan

PASAL 12

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kedua - Pengelolaan

(1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
(2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan,
dan ketahanan nasional.
(3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional
dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur
penyediaan perangkat, penempatan server, dan
pendayagunaan sumber daya manusia.

PASAL 13

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kedua - Pengelolaan

(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:
a. merumuskan dan menetapkan pedoman
pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu;
b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu; dan
c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan,
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga
Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan
Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait
Kebudayaan dari kementerian / lembaga.
:-.1( \lo l().521()7 A
(2) Pedoman

,
(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit memuat:
a. rencana aksi dan pengembangan sistem;
b. standardisasi data;
c. standardisasi metadata;
d. standardisasi interoperabilitas data; dan
e. standardisasi akses.

PASAL 14

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Kedua - Pengelolaan

Naskah pasal.

PASAL 15

ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat l2l, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2l., Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan; Mengingat

1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO4, ); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. :r( i\.ln l05d0o A BABI PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl, penyelamatan, dan publikasi. 3i( trln l()5zl0l A 9.Pengembangan

9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 1 1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.

14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

16. Pemerintah Fusat adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. lll.1 lrlo 105,10: A

18. Menteri PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, danf atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;

b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;

c. Pelindungan;

d. Pengembangan;

e. Pemanfaatan; f. Pembinaan; dan

g. penghargaan. BAB II RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN Rencana Menteri terkait. Pasal 3 Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pasal 4

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun berdasarkan Strategi Kebudayaan. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:

a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;

b. tujuan dan sasaran;

c. perencanaan;

d. pembagian wewenang; dan

e. alat ukur capaian.

(3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. .'.1< ttlo l(15.103 A Pasal 5 . . Pasal 5

(1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a merupakan visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam Strategi Kebudayaan. (21 Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) T\rjuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d dirumuskan dengan mengelompokkan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan. Pasal 6

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (2\ Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.

(3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan setiap tahun. $l( Nlo 10.540/t A Pasal 7 Pasal 7

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar pen5rusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU Bagian Kesatu Umum Pasal 8

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. (21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;

b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan

c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

(3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:

a. Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan; ii!( Nlo 10.52105 \

c. Sarana REPUBLIK TNDONESIA

c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan

d. data lain terkait Kebudayaan. (41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 9

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan. (21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Pasal 10

(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri. Sl( No 10540r'' A BagianKedua Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 12

(1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

(3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia. Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:

a. merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;

b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan

c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian / lembaga. :-.1( \lo l().521()7 A

(2) Pedoman ,

(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. rencana aksi dan pengembangan sistem;

b. standardisasi data;

c. standardisasi metadata;

d. standardisasi interoperabilitas data; dan

e. standardisasi akses. Pasal 14 Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Akses

PASAL 16

BAB III: SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU | Bagian Ketiga - Akses

(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat
diakses oleh Setiap Orang.
(21 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus
mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan
ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap
Orang diatur dengan Peraturan Menteri.
lil( Nlo l0(,10t1 A
BABIV

_10_
BAB IV
PELINDUNGAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi
Paragraf 1
Umum