PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

(1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, Menteri dapat
menetapkan Direksi berwenang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tanpa
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
(21 Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian
persetujuan atas tindakan Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kepada Dewan
Pengawas.
(3) Dalam hal diperlukan demi melindungi kepentingan
Perusahaan, Menteri dapat menetapkan pembatasan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
kepada Direksi.

(1) Dalam rangka melaksanakan Pengurusan
Perusahaan, setiap anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan
Pengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direksi.
(2) Setiap tindakan anggota Direksi untuk dan atas nama
Direksi danf atau dalam rangka mewakili Perusahaan
harus dilakukan sesuai dengan kebijakan Pengurusan
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
sesuai dengan Keputusan Direksi.
(3) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan
Pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Utama berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.
(4) Dalam
A