KAWASAN EKONOMI KHUSUS EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan
Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan
Internasional Banten.

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan
Internasional Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
memiliki luas 59,68 Ha (lima puluh sembilan koma enEun
delapan hektare) terdiri atas:
a. wilayah timur seluas 28,83 Ha (dua puluh delapan
koma delapan tiga hektare) yang terletak dalam
wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten; dan
b. wilayah barat seluas 30,85 Ha (tiga puluh koma
delapan lima hektare) yang terletak dalam
wilayah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten.
Menetapkan
A

Pasal 3
(1) Kawasan . Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan
Kesehatan Internasional Banten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memiliki batas delineasi sebagai berikut:
a. pada wilayah timur:
1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;
2. sebelah timur
berbatasan dengan
Desa Sampora, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang;
3. sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Sampora, Kecamatan Cisauk,
.
Kabupaten Tangerang; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,
b. pada wilayah barat:
1. sebelah utara
berbatasan dengan
Desa Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang;
2. sebelah timur
berbatasan dengan
Desa Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang;
3. sebelah selatan berbatasan dengan
'
Desa Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang; dan
4. sebelah barat
berbatasan dengan
Desa Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang.
(2) Batas delineasi digambarkan dalam peta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi,
Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
b. pendidikan;
A
c.kesehatan

c,
d

kesehatan; dan
industri kreatif.

(1) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menerbitkan
surat keputusan kepada badan usaha pembangun dan
pengelola Kawasan untuk melakukan pembangunan dan
pehgelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi,
Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku.
(21 Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi,
Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten sampai dengan siap beroperasi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. (21 Kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, meliputi kesiapan:

a. prasarana dan sarana; b.. sumber daya manusia; dan

c. perangkatpengendalianadministrasi.

(3) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). A (a) Jika

(4) Jika berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berakhirnya jangka waktu pembangunan Kawasan 'Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan lnternasional Banten belum siap beroperasi, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus:

a. melakukan perubahan luas wilayah atau zor:,a peruntukan;

b. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan kawasan ekonomi khusus; atau

c. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c telah diberikan dan Kawasan Ekonomi 'Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten belum siap beroperasi karena keadaan kahar atau bukan dari kelalaian badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau ayat (5) telah dilakukan, Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten belum siap juga beroperasi, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengajukan usulan pencabutan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten kepada Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
A
Agar