PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden; Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN N UMUM. Pasal 1 …

(1) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU. (2)

KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

(1) Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 11 (sebelas) orang. (2) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

(1) Susunan keanggotaan KPU terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggota. (2) Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU secara demokratis dalam rapat pleno KPU.

(1) Keanggotaan KPU diangkat dengan Keputusan Perwakilan Rakyat. (2) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan .

Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun.

Tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 …

Keputusan tapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2001 , ttd, ABDURRAHMAN WAHID