PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Beberapa ketentuan dalam Keputusan 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut : (3) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 5 Mabes Polri terdiri dari : a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Sekretariat Jenderal; d. Inspektorat Jenderal; e. Deputi Operasional; f. Deputi Sumber Daya Manusia; g. Deputi Logistik; h. Deputi Pendidikan dan Pelatihan; i. Unit Organisasi Lainnya.”

(3) Dalam BAB II, SUSUNAN ORGANISASI, diantara Bagian Ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bagian Keempat, Sekretariat Jenderal, disisipkan 1 (satu) Bagian baru, sebagai berikut : “Bagian Ketiga A Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Wakapolri. (2) Wakapolri mempunyai tugas :

a. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya;

b. memimpin Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Kapolri berhalangan;

c. melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Susunan … 3. Susunan Jabatan dan Kepangkatan Polri dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Keputusan tapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2001. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 , ttd. ABDURRAHMAN WAHID