PASAL 1
Dalam Keputusan wai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
PERPRES NOMOR 93 TAHUN 2001
PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Status: NOT_FULLY_VERIFIED
Diundangkan: 2001-01-01
Total Pasal: 5 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2001:93Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
Sumber pendanaan KORPRI dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan, dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 …
PASAL 4
(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kenaikan pangkat. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 5
Keputusan tapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 , ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI