PASAL 1
Mengesahkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
PASAL 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.
PASAL 3
Peraturan tapkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan aran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 81 LAMPIRAN PERATURAN 78 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA) PERNYATAAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (2) KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Konvensi ini, menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1). , DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN PERATURAN 78 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA) DECLARATION TO ARTICLE 26 PARAGRAPH (2) CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph (2) of this present Convention, declares that it shall not be bound by the provision of Article 26 paragraph (1). , DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO