Apakah PERPRES Nomor 13 Tahun 2008 masih berlaku?

Status hukum saat ini: NOT_FULLY_VERIFIED. Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PERPRES Nomor 13 Tahun 2008?

Terdapat 7 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2008

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Q: Apa yang diatur dalam PERPRES Nomor 13 Tahun 2008?

Peraturan ini mengatur mengenai: HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Status: NOT_FULLY_VERIFIED

Diundangkan: 2008-01-01

Total Pasal: 7 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2008:13

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

(1) Kepada Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

(2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas.

PASAL 2

Besarnya honorarium bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) setiap bulan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pelaksana : Rp 28.000.000,00

b. Wakil Kepala Badan Pelaksana : Rp 24.500.000,00

c. Sekretaris Badan Pelaksana : Rp 21.000.000,00

d. Deputi Badan Pelaksana : Rp 21.000.000,00

PASAL 3

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PASAL 4

Pajak penghasilan atas pemberian honorarium bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ditanggung oleh Pemerintah.

PASAL 5

Honorarium bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diberikan sejak yang bersangkutan diangkat.

PASAL 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan . Pasal 7 …

PASAL 7

Peraturan tapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2008 , ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso