PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIE SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA OF VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS)

ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik In<:onesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); MEMUTUSKAN Menetapkan PRESIDE.N REPUBLIK IND()NESIA 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN N THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SNLANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIP LO MATIC AND O F FIC IAL/SERI/I C E P ASS P O RZS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEME- RINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK SOSIALIS SRILANKA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS).

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Srilanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilanka tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2009 di Kolombo, Srilanka, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Peraturan apkan. Agar. . . PRESif}EN REPUElLIK INDONESIA 3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan aran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2009 , trd. DR. H. SUSILO BAMBANG YTIDHOYONO Diundangkan di Jakarta padatanggal 19 November 2009 MENTERI HUKLII\4 DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, nd- PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHLN 2OO9 NOMOR 173 Salinan sesuai dengan aslinya Kabinet Hukum, B * , man Santoso