KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu nasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;

b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;

d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;

f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;

g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;

h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;

i. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;

j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;

k. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah;

l. Staf Ahli Bidang Perekonomian;

m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

n. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik dalam negeri; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertahanan negara; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keamanan nasional; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

b. b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ideologi dan konstitusi.

(2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ketahanan nasional.

(3) Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah wilayah dan pembangunan daerah.

(4) Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah perekonomian.

(5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) (6) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(7) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sosial budaya. Bagian Kedua Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu asikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

a. a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;

b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;

c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

a. Kementerian Keuangan;

b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Kementerian Perindustrian;

d. Kementerian Perdagangan;

e. Kementerian Pertanian;

f. Kementerian Kehutanan;

g. Kementerian Perhubungan;

h. h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

j. Kementerian Pekerjaan Umum;

k. Kementerian Riset dan Teknologi;

l. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

m. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

n. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

o. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan

p. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;

b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;

c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan;

d. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan;

e. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;

f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

g. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;

h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan;

i. i. Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha;

j. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta;

l. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan; dan

m. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertanian dan kelautan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;

b. b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang industri dan perdagangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah hukum dan kelembagaan.

(2) (2) Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah persaingan usaha.

(3) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah penanggulangan kemiskinan.

(4) Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta.

(5) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah ketenagakerjaan.

(6) Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah inovasi teknologi dan lingkungan hidup. Bagian Ketiga Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;

c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan

f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan:

a. a. Kementerian Kesehatan;

b. Kementerian Pendidikan Nasional;

c. Kementerian Sosial;

d. Kementerian Agama;

e. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

f. Kementerian Lingkungan Hidup;

g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. Kementerian Perumahan Rakyat;

i. Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan

j. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;

b. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial;

c. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat;

d. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;

f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

g. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;

h. h. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;

i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia;

j. Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi;

k. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik;

l. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif;

m. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana;

n. Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Milenium; dan

o. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

c. c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial;

c. c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan sosial dan perumahan rakyat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan agama.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;

b. b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB I KEMENTERIAN KOORDINATOR

(1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.

(2) (2) Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah kreativitas dan inovasi teknologi.

(3) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah multikulturalisme dan resolusi konflik.

(4) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah usaha mikro, kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.

(5) Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah perubahan iklim dan mitigasi bencana.

(6) Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Milenium mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah pencapaian pembangunan milenium.

(7) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara. BAB BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN YANG NOMENKLATUR KEMENTERIANNYA SECARA TEGAS DISEBUTKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN YANG RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Bagian Kesatu Kementerian Dalam Negeri

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam pemerintahan untuk membantu negara.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Susunan organisasi eselon I Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

h. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;

i. Inspektorat Jenderal;

j. Badan Penelitian dan Pengembangan;

k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

l. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga;

m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

n. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

o. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan

p. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang otonomi daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang otonomi daerah; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;

c. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan penyerasian dan pengendalian di bidang pembinaan pembangunan daerah; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

b. fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;

b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keuangan daerah;

e. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 40 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revieu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

e. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

f. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembang- an.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;

c. c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah hukum, politik, dan hubungan antar lembaga. (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan. (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pembangunan dan kemasyarakatan. (4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah sumber daya manusia dan kependudukan. (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah ekonomi dan keuangan. Bagian Kedua Kementerian Luar Negeri

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Susunan organisasi eselon I Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a. Wakil Menteri Luar Negeri;

b. Sekretariat Jenderal;

c. c. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

d. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;

e. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;

f. Direktorat Jenderal Multilateral;

g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;

h. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;

i. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;

j. Inspektorat Jenderal;

k. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

l. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

m. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

n. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan

o. Staf Ahli Bidang Manajemen.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri;

c. c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 46 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.

(2) (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN;

e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan ASEAN;

f. pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;

g. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional;

h. pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan

i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;

c. c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional;

e. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan;

f. f. pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler;

e. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah politik, hukum, dan keamanan.

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.

(3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah hubungan kelembagaan.

(4) Staf Ahli Bidang Manajemen mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah manajemen. Bagian Ketiga Kementerian Pertahanan

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu negara.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan

d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara;

d. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan sarana pertahanan;

b. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

(1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan

f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

d. d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

e. Direktorat Jenderal Imigrasi;

f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;

h. Inspektorat Jenderal;

i. Badan Pembinaan Hukum Nasional;

j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;

k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

l. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;

m. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;

n. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;

o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum; dan

p. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan;

d. d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KEMENTERIAN YANG MENANGANI URUSAN

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.