PERPRES NOMOR 63 TAHUN 2011

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

Status: NOT_FULLY_VERIFIED
Diundangkan: 2011-01-01
Total Pasal: 25 naskah terverifikasi
URN: urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2011:63
Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I INSTANSI VERTIKAL
Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah.

PASAL 2

BAB I INSTANSI VERTIKAL
Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri dari :

a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal 3 …

PASAL 3

BAB I INSTANSI VERTIKAL
Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. prinsip-prinsip organisasi;

b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah ter- hadap suatu agama;

c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;

d. luas wilayah dan kondisi geografis;

e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;

f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina; dan

g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional. BAB II KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

PASAL 4

BAB II KANTOR WILAYAH
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

PASAL 5

BAB II KANTOR WILAYAH
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wila- yah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan per- aturan perundang-undangan. Pasal 6 …

PASAL 6

BAB II KANTOR WILAYAH
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;

b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;

c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;

e. pembinaan kerukunan umat beragama;

f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;

h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

PASAL 7

BAB II KANTOR WILAYAH
Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagian Kedua Susunan Organisasi

PASAL 8

BAB II KANTOR WILAYAH
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terdiri dari :

a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak- banyaknya 5 (lima) Subbagian;

b. sebanyak …

b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang mem- bawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;

c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing. BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

PASAL 9

BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

PASAL 10

BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wila- yah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wila- yah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang- undangan.

PASAL 11

BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggara- kan fungsi :

a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;

b. pembinaan …

b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;

c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;

e. pembinaan kerukunan umat beragama;

f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan admi- nistrasi dan informasi;

g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan

h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Kabupaten/Kota.

PASAL 12

BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Kementerian Agama. Bagian Kedua Susunan Organisasi

PASAL 13

BAB III KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;

b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi;

c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Penyelenggara. BAB IV ESELONISASI

PASAL 14

BAB IV ESELONISASI
(1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah jabatan struktural Eselon IIa.

(2) Kepala …

(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon IIIa.

(3) Pembimbing adalah jabatan setingkat Eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVa.

(5) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb. BAB V TATA KERJA

PASAL 15

BAB V TATA KERJA
Semua unsur di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koor- dinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Agama sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

PASAL 16

BAB V TATA KERJA
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

PASAL 17

BAB V TATA KERJA
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberi- kan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 18 …

PASAL 18

BAB V TATA KERJA
Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

PASAL 19

BAB V TATA KERJA
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 20

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pada Instansi Vertikal Kementerian Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

PASAL 21

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pengaturan lebih lanjut mengenai satuan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya- gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. BAB VII … BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 22

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Penyesuaian terhadap Peraturan -lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetap- kannya Peraturan Presiden ini.

PASAL 23

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 …

PASAL 25

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan tapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2010 , ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H.