TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

RIPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Dalam Peraturan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan uransan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, selain diberikan penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan
tunjangan kinerja setiap bulan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu.

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai di Lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai PR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA

c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

e. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) T\rnjangan kinerja bagi Pegawai
di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 diberikan terhitung
mulai bulan Februari 2017.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja
pegawai setiap bulannya.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

FR ESIDEN
RIPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang
mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman diberikan tunjangan kinerja sebesar
l5Oo/o (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja
tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman.
(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pajak penghasilan atas tunjangan kineda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merrrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. (21 Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan , seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelaksanaan PR ESIDE N RIPUBLIK INDONESIA (2\ Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9
diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pada saat Peraturan , semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman () dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pada saat Peraturan , Peraturan 155 Tahun 2O15 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman () dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Peraturan dangkan. Agar :-^ FtrR ESIDEN REPUBLIK INDONESI,A.