TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FrR ISIDE N REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Dalam Peraturan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, selain diberikan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu.

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang diberhentikan untuk sementara
atau dinonaktifkan;
c. Pegawai

c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Talrrun 2Ol2 tentang Perrrbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak
diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) T\rnjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung
mulai bulan Februari 2017.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja
pegawai setiap bulannya.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

PR ESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 6

(1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengepalai dan memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan tunjangan kinerja sebesar ISOo/o (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (21 Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan , seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelaksanaan

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai
di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9
diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pada saat Peraturan , semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan 105 Tahun 2Ol4 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 229) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Pada saat Peraturan , Peraturan 105 Tahun 2O14 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 229) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 5

Peraturan dangkan. Agar FR ESIDE N REPUBLIK INDONESIA