PASAL I
BAB I: N UMUM
Dalam Peraturan :
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Iftiteria Jabatan Fungsional adalah ukuran atau pedoman yang menjadi dasar dalam penetapan suatu jabatan fungsional Polri.
4. Jabatan . 4. PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA
Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan rcrtentu serta bersifat mandiri.
Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah himpunan jenis jabatan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan pendckatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri. BAB II KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL Pasal 2 Kriteria Jabatan Fungsional Anggota Polri meliputi:
a. mempunyai metodologi, teknik analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan strategis, taktis, dan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh Kapotri;
c. jenjang jabatan fungsional disusun berdasarkan: l) keahlian; dan 2) keterampilan;
d. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersifat mandiri; dan
e. diperlukan dalam pclaksanaan tugas dan fungsi organisasi Polri. Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri dari:
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. jabatan fungsional kcterampilan. 5. (1) (21 Pasal 3 Pasal 3 Jabatan Fungsional Anggota polri merupakan jabatan karir yang terikat pada kode etik profesi polri. Pejabat Fungsional di lingkungan polri berkedudukan sebagai pelaksana teknis tugas pokok pada satuan keg'a Polri. Pejabat Fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertanggungjawab kepada pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pembinaan pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan di lingkungan polri. BAB III JENIS RUMPUN DAN WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 4 Jenis rumpun Jabatan Fungsional Anggota polri disusun dengan menggunakan pendekatan perpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Polri dengan jabatan dan keahlian/ keterampilan tertentu. pasal 5 (l) Rumpun Jabatan Fungsional Anggota polri terdiri atas:
a. rumpun jabatan pcmbinaan polri; dan
b. rumpun jabatan operasional polri.
(2) Rumpun jabatan pembinaan polri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a merupakan himpunan jenis Jabatan pungsional Anggota polri yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pembantu pimpinan, dan pendukung.
(3) Rumpun (1) (2) (3) (4) (3) (1) (2) (l) (21 PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA Rumpun jabatan operasional polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok polri. Pasal 6 Jabatan Fungsional Anggota polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penetapan Jabatan Fungsional Anggota polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB IV JENJANG DAN SYAMT JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagai66la dimaksud dalam Pasal 2 ayaL 12) huruf a terdiri atas:
a. jenjang ahli utama;
b. jenjang ahli madya;
c. jenjang ahli muda; dan
d. jenjang ahli pertama. Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. jenjang penyelia;
b. jenjang mahir;
c. jenjang terampil; dan
d. jenjang pemula. pasal 8 REPIJ BLIK INDONESIA Pasal 8
(1) Jenjang ahli urama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Brigadir Jenderal polisi sampai dengan Inspektur Jenderal polisi.
(2) Jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (t) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mens5raratl<an kualilikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan Komisaris Besar Polisi.
(3) Jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualilikasi profcsional tingkat lanjutan dengan kepangkatan Komisaris polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar polisi.
(4) Jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (t) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Inspektur Dua polisi sampai dengan Ajun Komisaris polisi. Pasal 9 REPIJ BLIK INOONESIA pasal 9
(1) Jenjang penyelia sebageimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnyayang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Inspektur Dua polisi sampai dengan Ajun Komisaris polisi.
(2) Jenjang mahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (21 huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadt polisi Kepala sampai dengan Ajun Inspektur polisi Satu.
(3) Jenjang terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratlan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadir polisi Dua sampai dengan Brigadir Polisi.
(4) Jenjang PRESIOEN REPIJBLIK INOONESIA
(4) Jenjang pemula sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Bhayangkara Dua Polisi sampai dengan Ajun Brigadir Polisi.
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Iftiteria Jabatan Fungsional adalah ukuran atau pedoman yang menjadi dasar dalam penetapan suatu jabatan fungsional Polri.
4. Jabatan . 4. PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA
Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan rcrtentu serta bersifat mandiri.
Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah himpunan jenis jabatan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan pendckatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri. BAB II KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL Pasal 2 Kriteria Jabatan Fungsional Anggota Polri meliputi:
a. mempunyai metodologi, teknik analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan strategis, taktis, dan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh Kapotri;
c. jenjang jabatan fungsional disusun berdasarkan: l) keahlian; dan 2) keterampilan;
d. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersifat mandiri; dan
e. diperlukan dalam pclaksanaan tugas dan fungsi organisasi Polri. Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri dari:
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. jabatan fungsional kcterampilan. 5. (1) (21 Pasal 3 Pasal 3 Jabatan Fungsional Anggota polri merupakan jabatan karir yang terikat pada kode etik profesi polri. Pejabat Fungsional di lingkungan polri berkedudukan sebagai pelaksana teknis tugas pokok pada satuan keg'a Polri. Pejabat Fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertanggungjawab kepada pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pembinaan pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan di lingkungan polri. BAB III JENIS RUMPUN DAN WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 4 Jenis rumpun Jabatan Fungsional Anggota polri disusun dengan menggunakan pendekatan perpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Polri dengan jabatan dan keahlian/ keterampilan tertentu. pasal 5 (l) Rumpun Jabatan Fungsional Anggota polri terdiri atas:
a. rumpun jabatan pcmbinaan polri; dan
b. rumpun jabatan operasional polri.
(2) Rumpun jabatan pembinaan polri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a merupakan himpunan jenis Jabatan pungsional Anggota polri yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pembantu pimpinan, dan pendukung.
(3) Rumpun (1) (2) (3) (4) (3) (1) (2) (l) (21 PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA Rumpun jabatan operasional polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok polri. Pasal 6 Jabatan Fungsional Anggota polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penetapan Jabatan Fungsional Anggota polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB IV JENJANG DAN SYAMT JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagai66la dimaksud dalam Pasal 2 ayaL 12) huruf a terdiri atas:
a. jenjang ahli utama;
b. jenjang ahli madya;
c. jenjang ahli muda; dan
d. jenjang ahli pertama. Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. jenjang penyelia;
b. jenjang mahir;
c. jenjang terampil; dan
d. jenjang pemula. pasal 8 REPIJ BLIK INDONESIA Pasal 8
(1) Jenjang ahli urama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Brigadir Jenderal polisi sampai dengan Inspektur Jenderal polisi.
(2) Jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (t) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mens5raratl<an kualilikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan Komisaris Besar Polisi.
(3) Jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualilikasi profcsional tingkat lanjutan dengan kepangkatan Komisaris polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar polisi.
(4) Jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (t) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Inspektur Dua polisi sampai dengan Ajun Komisaris polisi. Pasal 9 REPIJ BLIK INOONESIA pasal 9
(1) Jenjang penyelia sebageimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnyayang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Inspektur Dua polisi sampai dengan Ajun Komisaris polisi.
(2) Jenjang mahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (21 huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadt polisi Kepala sampai dengan Ajun Inspektur polisi Satu.
(3) Jenjang terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratlan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadir polisi Dua sampai dengan Brigadir Polisi.
(4) Jenjang PRESIOEN REPIJBLIK INOONESIA
(4) Jenjang pemula sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Bhayangkara Dua Polisi sampai dengan Ajun Brigadir Polisi.