Apakah PERPRES Nomor 105 Tahun 2018 masih berlaku?

Status hukum saat ini: BERLAKU (IN FORCE). Seluruh analisis keberlakuan, perubahan, dan pencabutan norma divalidasi dengan rantai bukti terverifikasi pada sistem LexWondera.

Berapa jumlah pasal dalam PERPRES Nomor 105 Tahun 2018?

Terdapat 54 naskah pasal terverifikasi lengkap yang dapat dibaca dan dicari teks penuhnya di LexWondera.

PERPRES NOMOR 105 TAHUN 2018

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAZUAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Q: Apa yang diatur dalam PERPRES Nomor 105 Tahun 2018?

Peraturan ini mengatur mengenai: KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAZUAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Status: BERLAKU (IN FORCE)

Diundangkan: 2018-10-30

Total Pasal: 54 naskah terverifikasi

URN: urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2018:105

Buka di Peramban Interaktif LexWondera → Bagikan ke WhatsApp

Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi

PASAL 1

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan :

1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan ralryat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ra1ryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, , dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum KabupatenfKota, yang selanjutnya disingkat KPU KabupatenlKota adalah penyelen ggara Pemilu di kabupaten/ kota. BABII PRES I DEN REPIJBLIK INDONESIA BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

PASAL 2

BAB II: KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN | Bagian Kesatu - Umum

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU KabupatenlKota dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (21 Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU KabupatenlKota bersifat hierarkis. Bagian Kedua Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Paragraf 1 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Pasal 3

(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. (21 Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Pasal 4 Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b.memberikan

b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. membantu perumusan dan pen)rusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;

d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;

f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

g. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;

b. pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;

d. fasilitasi pen5rusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

e. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

f. pembinaan .

f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten lKota;

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta pen5rusunan laporan kegiatan KPU;

h. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten I Kota;

i. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

j. fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengangkat tenaga pakar lahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menjatuhkan PRES IDEN REPIJBLIK INDONESIA

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupatenf Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7

(1) Sekretariat Jenderal KPU dibantu oleh 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektorat Utama.

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Deputi Bidang Administrasi; dan

b. Deputi Bidang Dukungan Teknis. Paragraf 2 Deputi Bidang Administrasi Pasal 8

(1) Deputi Bidang Administrasi bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. Pasal 9 Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal KPU dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada KPU. Pasal 10 Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan KPU;

b. pemberian dukungan teknis administratif penyelenggaraan Pemilu;

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan kearsipan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU dan Sekretariat Jenderal KPU;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten lKota;

e. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Pasal 1 1

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. (21 Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian PRES I DEN REPIJBLIK INDONESIA

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. (41 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan. Paragraf 3 Deputi Bidang Dukungan Teknis Pasal 12

(1) Deputi Bidang Dukungan Teknis bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

(2) Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi. Pasal 13 Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal KPU dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional Pemilu kepada KPU. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan pelaksanaan dukungan teknis operasional Pemilu kepada KPU;

b. penyiapan dan pelaksanaan dukungan logistik dan distribusi pemilu;

c. fasilitasi

c. fasilitasi pen5rusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pemberian bantuan hukum;

d. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

e. fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Pasal 15

(1) Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 4 Inspektorat Utama Pasal 16

(1) Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan, yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU. (21 Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Utama. Pasal 17 Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten lKota. Pasal 18 Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan kebijakan teknis pengawasan internal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarlan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal KPU danlatau Pimpinan KPU;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama. Pasal 19

(1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat, 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf 5 Pusat Pasal 20

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU paling banyak 2 (dua) Pusat.

(2) Pusat

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU.

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh Kepala Pusat. ayat (1) Jenderal ayat (1) Pasal 2 1

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (21 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 1 (satu) lokasi dengan Sekretariat Jenderal KPU, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk Bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pasal 22

(1) Sekretariat KPU Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. (21 Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi. Pasal 23 -t2- Pasal 23 Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis dan administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Ralryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, , dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

e. membantu perumusan dan pen5rusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungiawaban KPU Provinsi; dan

g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;

b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi; d.fasilitasi

d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;

e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Ralryat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, , dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta pen5rusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan

h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 Pasal 26

(1) Sekretariat KPU Provinsi ditipelogikan dalam 2 (dua) Tipe yaitu Sekretariat KPU Provinsi Tipe A dan Tipe B. (21 Tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan:

a. Sekretariat KPU Provinsi Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. Sekretariat KPU Provinsi Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

PASAL 2T

BAB II: KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN | Bagian Ketiga - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Naskah pasal.