DOKUMEN 1
Naskah Resmi Dokumen
LAMPIRAN PERATURAN NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA - DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO - MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES - TEGAL - PEMALANG RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA - DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO - MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES - TEGAL - PEMALANG Daftar Isi Daftar Isi I. MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN MANDIRI 1. Pendahuluan I.1 2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah 1.2 3. Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Konteks Nasional I.4 4. Potensi dan Tantangan 1.5 5. Keterkaitan Rencana Induk dengan Perencanaan Nasional dan Daerah 1.9 6. Pilar Utama Pembangunan Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah
1. 1 0 II. PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Prinsip Dasar II. 1 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah 3. Kebutuhan Program/Kegiatan dan Proyek Prioritas Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah 11.24 III. POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS JAWA TENGAH 1. Kondisi Geografi Wilayah Jawa Tengah III. 1 2. Postur Ekonomi Jawa Tengah 111.9 3. Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas Jawa Tengah III. 1 5 4. Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan 111.2 1 5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri 111.36 6. Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan 111.37 7. Aliran Komoditas Barang Produksi Industri Pengolahan 111.39 8. Kegiatan Ekonomi Lainnya 111.42 9. Kondisi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik Eksisting Jawa Tengah 111.48 IV. KAWASAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TENGAH 1. Kawasan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Kendal IV. 1 2. Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya IV.35 3. Kawasan Pendukung Pembangunan Kawasan Industri (KI) Brebes IV.58 V. PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Tahapan Pelaksanaan V.1 2. Sumber Pendanaan V.4 3. Kemudahan Dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif V.8 4. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi V.9 VI. LAMPIRAN DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Kawasan Kedungsepur VI. 1 2. Kawasan Wanarakuti VI.7 3. Kawasan Banglor VI. 1 0 4. Kawasan Purwomanggung VI. 13 5. Kawasan Subosukawonosraten VI. 1 7 6. Kawasan Bregasmalang VI.2 1 7. Kawasan Barlingmascakeb VI.27 ii 8. Kawasan Petanglong VI.31 9. Lintas Kawasan V1.34 iii RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN BAB I MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN MANDIRI
1. Pe nda huluan Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas: a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal - Kota Semarang - Semarang - Kota Salatiga - Demak - Grobogan; b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo - Wonosobo - Magelang - Kota Magelang - Temanggung; dan c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri atas Brebes - Kota Tegal -Tegal - Pemalang. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai • tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung sebagai berikut: I. 1 a. Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen; b. Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan - Batang - Kota Pekalongan; c. Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara - Kudus - Pati; d. Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang - Blora; dan e. Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang yang selanjutnya disebut Rencana Induk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.
2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi I. 2 5, 17 ... a ... .... ^ 5;25 2016 2017 2018 2019* —4—Indonesia -*--Jawa Tengah 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 nasional ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya melalui pembangunan ekonomi antar kawasan. Gambar : Grafik Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan PDB Nasional Tahun 2016-2019 Sumber: Bank Indonesia, 2019 Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan .Pusat Statistik, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2019 sebesar 5,66% (yoy), hal tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Berbeda dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 5,17%. Secara umum, ekonomi Indonesia mendapat dukungan salah satunya dari Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 4,15% melalui peningkatan permintaan luar negeri terhadap furnitur, Dari data tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara umum masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, Jawa Tengah mencatatkan angka 10,80% (3,47 juta orang) pada semester I tahun 2019, I. 3 lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,41%. Di Jawa Tengah, komoditi makanan berperan dalam peningkatan garis kemiskinan di Jawa Tengah, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada Garis Kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa Tengah sebesar 7% perlu dilakukan upaya dan strategi berupa (i) mendorong investasi industri strategis, (ii) penguatan konektivitas dan sistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, (iii) penguatan sumber daya manusia dan iptek, (iv) mendorong ekspor produk tekstil dan non tekstil, makanan dan minuman, dan furnitur, (v) melakukan substitusi impor, dan (vi) pengembangan sektor kepariwisataan.
3. Posisi Geostrategis Jawa Tengah Dalam Konteks Nasional Secara geografis, Jawa Tengah berada di antara Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga memiliki potensi maupun tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam peranannya menghubungkan kedua wilayah tersebut. Sistem Perkotaan Semarang yang didalamnya terdapat Ibukota Jawa Tengah berada diantara dua kota metropolitan yaitu DKI Jakarta dan Surabaya. DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sebagai pintu gerbang utama menuju negara Indonesia. Sedangkan, Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah timur, maka dalam konstela.i. regional Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara dua kota metropolitan. Selain itu, Sistem Perkotaan Semarang juga menjadi bagian dari konsep Segitiga Emas Joglosemar (Yogyakarta - Solo - Semarang). I. 4 Selat Malaka (Timur Tengah, Eropa) Samudera Pasifik (Asia, Amerika, Kanada) ALKI III ALKI III B ALKI II Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) • Samudera Hindia (Afrika dan Australia) "Mt ALKI I ---A , • Laut Cina Selatan Jepang, Korea) Laut Cina Selatan (Daratan Tiongkok) • •No...m • faunAanttriur.Prov.11 15.1ef ab.hge.VadD.04 Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Pulau Jawa Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Konstelasi Nasional
4. Potensi dan Tantangan
a. Potensi Dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, terdapat potensi antara lain sebagai berikut: 1) Sektor Pertanian dan Industri Posisi Jawa Tengah yang strategis berada diantara Jawa Barat dan Jawa Timur, memiliki ketersediaan lahan untuk
1. 5 dikembangkan antara lain lahan pertanian dan kehutanan yang produktif, serta ketersediaan sumber daya manusia dengan upah tenaga kerja yang kompetitif. 2) Konektivitas Jalur Arteri Primer Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Konektivitas Jawa Tengah didukung adanya jalur Arteri Primer Pantura dan Arteri Primer Pansela Jawa yang membuka potensi untuk pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat logistik barang dan jasa. 3) Simpul Transportasi Udara Keberadaan infrastruktur transportasi udara di Jawa Tengah didukung oleh dua bandara internasional (Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan dua bandara lokal (Tunggulwulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara) dapat memperkuat konektivitas antar kawasan, termasuk kemajuan sektor kepariwisataan, industri dan perdagangan di Jawa Tengah. 4) Simpul Transportasi Laut Transportasi Laut di Jawa Tengah didukung oleh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal sebagai Pelabuhan Pengumpul, dan 8 (delapan) Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Sluke Rembang, Tasik Agung Rembang, Juwana Pati, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak dan Kendal), serta tiga pelabuhan lokal (Brebes, Pekalongan, dan Pemalang). Keberadaan infrastruktur transportasi laut dapat memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar wilayah. 5) Struktur Perkotaan yang hierarki dan terintegrasi Berdasarkan struktur Pusat-Pusat Perkotaan, Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yakni PKN Cilacap, PKN Kedungsepur, dan PKN Surakarta, 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, I. 6 Kebumen, Purwokerto, serta 67 (enam puluh tujuh) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Selain itu di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwista Nasional (KSPN) yakni Borobudur dan sekitarnya, Dieng dan sekitarnya, Merapi - Merbabu dan sekitarnya, Karimun Jawa dan sekitarnya, dan Sangiran dan sekitarnya. Keberadaan pusat-pusat perkotaan tersebut berpotensi mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.
b. Tantangan Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepata'n dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut: 1) Arah pembangunan ekonomi belum berorientasi keluar (Outward Looking) yang bersinergi dengan pengembangan internal wilayah Belum optimalnya simpul-simpul transportasi dan konektivitas antar simpul, sehingga diperlukan intervensi dalam penguatan konektivitas dan pengembangan sistem transportasi. 2) Pengembangan regional belum dilaksanakan secara optimal Implementasi kebijakan pengembangan regional belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan behim berperannya pusat- pusat kegiatan ekonomi yang ada dan konektivitas antar pusat kegiatan masih bergerak secara parsial. Selain itu, belum dikembangkannya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. 3) Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai salah satu perangkat operasional pelaksanaan pembangunan Belum lengkapnya dokumen RRTR yang digunakan sebagai instrumen penting untuk mengetahui kesesuaian rencana pola ruang dengan rencana pengembangan kawasan secara lebih detail. Salah satu dokumen RRTR adalah Rencana Detail Tata I. 7 Ruang (RDTR) yang diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap investasi. 4) Belum optimalnya pembangunan daerah yang berkelanjutan Pembangunan daerah hams mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dapat menjaga kelestarian. lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembangunan dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan. 5) Belum optimalnya destinasi pariwisata di Jawa Tengah sebagai tujuan wisatawan Wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Jawa Tengah menunjukkan lama tinggal yang rendah, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, belum tertatanya atraksi, dan belum adanya konektivitas menuju kawasan wisata. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan tersebut maka perlu percepatan perbaikan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Disamping itu, pengemasan paket wisata belum terintegrasi dengan baik, sehingga diperlukan optimalisasi promosi paket perjalanan wisata yang mengedepankan atraksi wisata, amenitas dan aksesibilitas. 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri Tantangan pengembangan dan perluasan kawasan industri di Jawa Tengah terhambat oleh penyiapan infrastruktur utama berupa energi, konektivitas, air, dan pengolahan limbah yang sangat dibutuhkan industri padat modal dan padat energi serta optimalisasi dukungan dari sisi perizinan dan non perizinan. 7) Belum optimalnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi Investasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kesiapan daerah dalam menerima manfaat investasi, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja yang I. 8 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan, upah yang kompetitif serta kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Selain itu, perlu pengembangan potensi unggulan-unggulan lokal yang ada pada wilayah pendukung. 8) Struktur Perekonomian masih timpang Struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi permintaan lebih besar dari penawaran dengan indikasi nilai impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga (61%) dengan nilai investasi hanya sebesar (33%), namun pertumbuhan keduanya hanya berkisar 4,3% - 4,7% sehingga perlu dikembangkan potensi-potensi dari industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), produk substitusi impor, dan tenaga kerja yang kompetitif.
5. Keterkaitan Rencana Induk Dengan Perencanaan Nasional dan Daerah Rencana .Induk merupakan bagian yang terintegrasi dan komplementer dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana tata ruang. Gambar : Integrasi Rencana Induk Sebagai Bagian Integral Perencanaan Pembanaunan Nasional dan Daerah Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit I. 9 mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupaya dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Rencana Induk telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional serta arah kebijakan umum dalam RPJMD tahun 2018-2023, khususnya terkait peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Pilar Utama Pembangunan Dalam Rangka Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Dalam menopang dan mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah dibutuhkan landasan atau pilar utama melalui (i) pengembangan sektor dan komoditas unggulan, (ii) pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan, (iii) penguatan konektivitas dan sistem logistik antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (iv) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah, dan (v) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). I. 10 Lima Pilar Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah PENGEMBANGAN SEKTOR DAN KOMODITAS UNGGULAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN EKONOMI EKSISTING DI WILAYAH PENGEMBANGAN PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN SISTEM LOGISTIK ANTAR PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (5DM) DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) Kelima pilar yang dibangun akan sating berkaitan untuk membentuk fondasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Gambar : Pilar Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Tengah Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pengembangan, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional/ spasial. Dalam rangka meningkatkan daya saing setiap wilayah diharapkan setiap kabupaten/kota dapat mengembangkan sektor dan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang ' I.11 berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Peningkatan SDM yang produktif merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang produktif, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis IPTEK, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif serta memiliki kemampuan untuk menguasai IPTEK se suai perkembangan zaman. Hal tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap kawasan. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap kawasan. Perguruan tinggi sebagai pusat riset dikembangkan menjadi bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Kemampuari masyarakat di suatu kawasan untuk meningkatkan inovasi dapat menjadi dorongan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkesinambungan serta meningkatkan daya saing kawasan secara nasional. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan terhadap penggunaan faktor produksi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. I. 12 BAB II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN IM JAWA TENGAH
1. Prinsip Dasar Rencana Induk disusun dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh pemangku kebijakan sebagai berikut: - Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat; - Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan birokrasinya; - Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerja sama dalam kompetisi yang sehat; - Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia; - Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh IPTEK; - Peningkatan jiwa kewirausahaan; - Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. Selain prinsip-prinsip dasar, perwujudan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah juga ditentukan oleh prasyarat keberhasilan sebagai berikut:
a. Peran Aktif dan Kerja Sama antara Pemerintah dan Dunia Usaha (Swasta, BUMN, BUMD) Peran aktif dan kerja sama pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dapat mendukung keberhasilan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dengan memperhatikan 4 (empat) hal. Pertama, program/ kegiatan yang telah disiapkan oleh kementerian/ lembaga. Kedua, pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan inf
1. 1 0 II. PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Prinsip Dasar II. 1 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah 3. Kebutuhan Program/Kegiatan dan Proyek Prioritas Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah 11.24 III. POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS JAWA TENGAH 1. Kondisi Geografi Wilayah Jawa Tengah III. 1 2. Postur Ekonomi Jawa Tengah 111.9 3. Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas Jawa Tengah III. 1 5 4. Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan 111.2 1 5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri 111.36 6. Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan 111.37 7. Aliran Komoditas Barang Produksi Industri Pengolahan 111.39 8. Kegiatan Ekonomi Lainnya 111.42 9. Kondisi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik Eksisting Jawa Tengah 111.48 IV. KAWASAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TENGAH 1. Kawasan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Kendal IV. 1 2. Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya IV.35 3. Kawasan Pendukung Pembangunan Kawasan Industri (KI) Brebes IV.58 V. PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Tahapan Pelaksanaan V.1 2. Sumber Pendanaan V.4 3. Kemudahan Dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif V.8 4. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi V.9 VI. LAMPIRAN DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH 1. Kawasan Kedungsepur VI. 1 2. Kawasan Wanarakuti VI.7 3. Kawasan Banglor VI. 1 0 4. Kawasan Purwomanggung VI. 13 5. Kawasan Subosukawonosraten VI. 1 7 6. Kawasan Bregasmalang VI.2 1 7. Kawasan Barlingmascakeb VI.27 ii 8. Kawasan Petanglong VI.31 9. Lintas Kawasan V1.34 iii RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN BAB I MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN MANDIRI
1. Pe nda huluan Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas: a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal - Kota Semarang - Semarang - Kota Salatiga - Demak - Grobogan; b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo - Wonosobo - Magelang - Kota Magelang - Temanggung; dan c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri atas Brebes - Kota Tegal -Tegal - Pemalang. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai • tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung sebagai berikut: I. 1 a. Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen; b. Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan - Batang - Kota Pekalongan; c. Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara - Kudus - Pati; d. Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang - Blora; dan e. Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang yang selanjutnya disebut Rencana Induk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.
2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi I. 2 5, 17 ... a ... .... ^ 5;25 2016 2017 2018 2019* —4—Indonesia -*--Jawa Tengah 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 nasional ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya melalui pembangunan ekonomi antar kawasan. Gambar : Grafik Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan PDB Nasional Tahun 2016-2019 Sumber: Bank Indonesia, 2019 Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan .Pusat Statistik, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2019 sebesar 5,66% (yoy), hal tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Berbeda dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 5,17%. Secara umum, ekonomi Indonesia mendapat dukungan salah satunya dari Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 4,15% melalui peningkatan permintaan luar negeri terhadap furnitur, Dari data tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara umum masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, Jawa Tengah mencatatkan angka 10,80% (3,47 juta orang) pada semester I tahun 2019, I. 3 lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,41%. Di Jawa Tengah, komoditi makanan berperan dalam peningkatan garis kemiskinan di Jawa Tengah, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada Garis Kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa Tengah sebesar 7% perlu dilakukan upaya dan strategi berupa (i) mendorong investasi industri strategis, (ii) penguatan konektivitas dan sistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, (iii) penguatan sumber daya manusia dan iptek, (iv) mendorong ekspor produk tekstil dan non tekstil, makanan dan minuman, dan furnitur, (v) melakukan substitusi impor, dan (vi) pengembangan sektor kepariwisataan.
3. Posisi Geostrategis Jawa Tengah Dalam Konteks Nasional Secara geografis, Jawa Tengah berada di antara Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga memiliki potensi maupun tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam peranannya menghubungkan kedua wilayah tersebut. Sistem Perkotaan Semarang yang didalamnya terdapat Ibukota Jawa Tengah berada diantara dua kota metropolitan yaitu DKI Jakarta dan Surabaya. DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sebagai pintu gerbang utama menuju negara Indonesia. Sedangkan, Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah timur, maka dalam konstela.i. regional Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara dua kota metropolitan. Selain itu, Sistem Perkotaan Semarang juga menjadi bagian dari konsep Segitiga Emas Joglosemar (Yogyakarta - Solo - Semarang). I. 4 Selat Malaka (Timur Tengah, Eropa) Samudera Pasifik (Asia, Amerika, Kanada) ALKI III ALKI III B ALKI II Samudera Hindia (Australia, Selandia Baru) • Samudera Hindia (Afrika dan Australia) "Mt ALKI I ---A , • Laut Cina Selatan Jepang, Korea) Laut Cina Selatan (Daratan Tiongkok) • •No...m • faunAanttriur.Prov.11 15.1ef ab.hge.VadD.04 Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Pulau Jawa Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Konstelasi Nasional
4. Potensi dan Tantangan
a. Potensi Dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, terdapat potensi antara lain sebagai berikut: 1) Sektor Pertanian dan Industri Posisi Jawa Tengah yang strategis berada diantara Jawa Barat dan Jawa Timur, memiliki ketersediaan lahan untuk
1. 5 dikembangkan antara lain lahan pertanian dan kehutanan yang produktif, serta ketersediaan sumber daya manusia dengan upah tenaga kerja yang kompetitif. 2) Konektivitas Jalur Arteri Primer Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Konektivitas Jawa Tengah didukung adanya jalur Arteri Primer Pantura dan Arteri Primer Pansela Jawa yang membuka potensi untuk pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat logistik barang dan jasa. 3) Simpul Transportasi Udara Keberadaan infrastruktur transportasi udara di Jawa Tengah didukung oleh dua bandara internasional (Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan dua bandara lokal (Tunggulwulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara) dapat memperkuat konektivitas antar kawasan, termasuk kemajuan sektor kepariwisataan, industri dan perdagangan di Jawa Tengah. 4) Simpul Transportasi Laut Transportasi Laut di Jawa Tengah didukung oleh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal sebagai Pelabuhan Pengumpul, dan 8 (delapan) Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Sluke Rembang, Tasik Agung Rembang, Juwana Pati, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak dan Kendal), serta tiga pelabuhan lokal (Brebes, Pekalongan, dan Pemalang). Keberadaan infrastruktur transportasi laut dapat memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar wilayah. 5) Struktur Perkotaan yang hierarki dan terintegrasi Berdasarkan struktur Pusat-Pusat Perkotaan, Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yakni PKN Cilacap, PKN Kedungsepur, dan PKN Surakarta, 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, I. 6 Kebumen, Purwokerto, serta 67 (enam puluh tujuh) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Selain itu di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwista Nasional (KSPN) yakni Borobudur dan sekitarnya, Dieng dan sekitarnya, Merapi - Merbabu dan sekitarnya, Karimun Jawa dan sekitarnya, dan Sangiran dan sekitarnya. Keberadaan pusat-pusat perkotaan tersebut berpotensi mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.
b. Tantangan Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepata'n dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut: 1) Arah pembangunan ekonomi belum berorientasi keluar (Outward Looking) yang bersinergi dengan pengembangan internal wilayah Belum optimalnya simpul-simpul transportasi dan konektivitas antar simpul, sehingga diperlukan intervensi dalam penguatan konektivitas dan pengembangan sistem transportasi. 2) Pengembangan regional belum dilaksanakan secara optimal Implementasi kebijakan pengembangan regional belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan behim berperannya pusat- pusat kegiatan ekonomi yang ada dan konektivitas antar pusat kegiatan masih bergerak secara parsial. Selain itu, belum dikembangkannya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. 3) Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai salah satu perangkat operasional pelaksanaan pembangunan Belum lengkapnya dokumen RRTR yang digunakan sebagai instrumen penting untuk mengetahui kesesuaian rencana pola ruang dengan rencana pengembangan kawasan secara lebih detail. Salah satu dokumen RRTR adalah Rencana Detail Tata I. 7 Ruang (RDTR) yang diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap investasi. 4) Belum optimalnya pembangunan daerah yang berkelanjutan Pembangunan daerah hams mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dapat menjaga kelestarian. lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembangunan dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan. 5) Belum optimalnya destinasi pariwisata di Jawa Tengah sebagai tujuan wisatawan Wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Jawa Tengah menunjukkan lama tinggal yang rendah, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, belum tertatanya atraksi, dan belum adanya konektivitas menuju kawasan wisata. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan tersebut maka perlu percepatan perbaikan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Disamping itu, pengemasan paket wisata belum terintegrasi dengan baik, sehingga diperlukan optimalisasi promosi paket perjalanan wisata yang mengedepankan atraksi wisata, amenitas dan aksesibilitas. 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri Tantangan pengembangan dan perluasan kawasan industri di Jawa Tengah terhambat oleh penyiapan infrastruktur utama berupa energi, konektivitas, air, dan pengolahan limbah yang sangat dibutuhkan industri padat modal dan padat energi serta optimalisasi dukungan dari sisi perizinan dan non perizinan. 7) Belum optimalnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi Investasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kesiapan daerah dalam menerima manfaat investasi, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja yang I. 8 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan, upah yang kompetitif serta kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Selain itu, perlu pengembangan potensi unggulan-unggulan lokal yang ada pada wilayah pendukung. 8) Struktur Perekonomian masih timpang Struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi permintaan lebih besar dari penawaran dengan indikasi nilai impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga (61%) dengan nilai investasi hanya sebesar (33%), namun pertumbuhan keduanya hanya berkisar 4,3% - 4,7% sehingga perlu dikembangkan potensi-potensi dari industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), produk substitusi impor, dan tenaga kerja yang kompetitif.
5. Keterkaitan Rencana Induk Dengan Perencanaan Nasional dan Daerah Rencana .Induk merupakan bagian yang terintegrasi dan komplementer dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana tata ruang. Gambar : Integrasi Rencana Induk Sebagai Bagian Integral Perencanaan Pembanaunan Nasional dan Daerah Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit I. 9 mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupaya dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Rencana Induk telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional serta arah kebijakan umum dalam RPJMD tahun 2018-2023, khususnya terkait peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Pilar Utama Pembangunan Dalam Rangka Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Dalam menopang dan mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah dibutuhkan landasan atau pilar utama melalui (i) pengembangan sektor dan komoditas unggulan, (ii) pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan, (iii) penguatan konektivitas dan sistem logistik antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (iv) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah, dan (v) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). I. 10 Lima Pilar Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah PENGEMBANGAN SEKTOR DAN KOMODITAS UNGGULAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN EKONOMI EKSISTING DI WILAYAH PENGEMBANGAN PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN SISTEM LOGISTIK ANTAR PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (5DM) DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) Kelima pilar yang dibangun akan sating berkaitan untuk membentuk fondasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Tengah Gambar : Pilar Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Tengah Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pengembangan, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional/ spasial. Dalam rangka meningkatkan daya saing setiap wilayah diharapkan setiap kabupaten/kota dapat mengembangkan sektor dan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang ' I.11 berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Peningkatan SDM yang produktif merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang produktif, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis IPTEK, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif serta memiliki kemampuan untuk menguasai IPTEK se suai perkembangan zaman. Hal tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap kawasan. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap kawasan. Perguruan tinggi sebagai pusat riset dikembangkan menjadi bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Kemampuari masyarakat di suatu kawasan untuk meningkatkan inovasi dapat menjadi dorongan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkesinambungan serta meningkatkan daya saing kawasan secara nasional. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan terhadap penggunaan faktor produksi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. I. 12 BAB II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN IM JAWA TENGAH
1. Prinsip Dasar Rencana Induk disusun dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh pemangku kebijakan sebagai berikut: - Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat; - Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan birokrasinya; - Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerja sama dalam kompetisi yang sehat; - Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia; - Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh IPTEK; - Peningkatan jiwa kewirausahaan; - Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. Selain prinsip-prinsip dasar, perwujudan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah juga ditentukan oleh prasyarat keberhasilan sebagai berikut:
a. Peran Aktif dan Kerja Sama antara Pemerintah dan Dunia Usaha (Swasta, BUMN, BUMD) Peran aktif dan kerja sama pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dapat mendukung keberhasilan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dengan memperhatikan 4 (empat) hal. Pertama, program/ kegiatan yang telah disiapkan oleh kementerian/ lembaga. Kedua, pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan inf