DOKUMEN 1
Naskah Resmi Dokumen
LAMPIRAN PERATURAN NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA - SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA - SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN DAFTAR ISI Daftar Isi I PENDAHULUAN I . 1 I.1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur I.1 1.2 Posisi Geostrategis Jawa Timur dalam Konteks Regional dan Global 1.2 1.3 'Potensi dan Tantangan Provinsi Jawa Timur I.3 1.3.1 Potensi Provinsi Jawa Timur I.3 I.3.2 Tantangan Provinsi Jawa Timur I.4 1.4 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah I.5 1.5 Pilar Utama Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur 1.6 II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR 11.1 II. 1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur II. 1 II. 1. 1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II. 1 II. 1.2 Peran Pemerintah dan Dunia Usaha II. 1 II. 1.3 Penguatan Konektivitas Antarwilayah II.2 II. 1.4 Optimalisasi Pusat Kegiatan Ekonomi II.2 II. 1.5 Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 11.3 II. 1.6 Pemanfaatan Potensi Kemaritiman 11.3 II. 1.7 Ketahanan Pangan, Air dan Energi II. 1.8 Prinsip Keberlanjutan dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II.4 11.3 II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur II.5 I1.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur 11.5 11.2.2 Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pendukung di Provinsi Jawa Timur 11.9 11.2.3 Kerangka Stategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas II. 10 11.2.4 Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan dan Konektivitas International) II. 1 1 11.2.5 Pemerataan Antarwilayah dan Penanggulangan Kemiskinan II. 1 3 11.2.6 Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK II. 1 5 III POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI DAN KONEKTIVITAS JAWA TIMUR III. 1 III. 1 Kondisi Geografi Wilayah Provinsi Jawa Timur III. 1 111.2 Postur Ekonomi Provinsi Jawa Timur 111.4 111.2. 1 Kontribusi Provinsi Jawa Timur terhadap Perekonomian Nasional 111.4 111.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 111.5 111.2.3 Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas 111.7 111.2.4 Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan 111.9 111.2.5 Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri III. 14 111.2.6 Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan III. 1 5 111.2.7 Aliran Komoditas Barang Produk Industri Pengolahan III. 16 111.2.8 Kegiatan Ekonomi Lainnya III. 1 7 111.3 Kondisi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik di Provinsi Jawa Timur III. 1 9 ii IV KAWASAN PRIORITAS DAN KAWASAN PENDUKUNG DALAM KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR IV. 1 IV.1 Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung di Provinsi Jawa Timur IV.1 IV.2 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dan Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan IV.2 IV.2.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila IV.2 IV.2.2 Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan IV. 14 IV.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen IV.30 IV.3.1 Kawasan Prioritas Bromo Tengger Semeru IV.30 IV.3.2 Kawasar?. Pendukung Selingkar Ijen IV.41 IV.4 Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.55 IV.4.1 Gambaran Umum Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.55 IV.4.2 Tema Pembangunan Kawasan Prioritas IV.63 IV.4.3 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Prioritas IV.63 IV.4.4 Kebijakan, Program/ Kegiatan yang Dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.64 V PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN V.1 V.1 Tahapan Pelaksanaan V.1 V.2 Sumber Pembiayaan V.3 V.3 Kemudahan dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif V.5 V.4 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi V.6 iii VI KEBUTUHAN PROGRAM/PROYEK PRIORITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA, KAWASAN BROMO TENGGER SEMERU, SERTA KAWASAN KAWASAN SELINGKAR WILTS DAN LINTAS SELATAN VI.1 VI.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila VI.3 VI.2 Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila VI .10 VI.3 •Kawasan Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru VI. 13 VI.4 Kawasan Selingkar Ij en sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru VI. 18 VI.5 Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan VI.20 • iv BAB I PENDAHULUAN I.1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah serta didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya tidak terlepas dari pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju pertumbuhan antar wilayah perkotaan dan perdesaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunari nasional serta hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan daerah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dapat dikatakan baik walaupun saat ini mengalami perlambatan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan kinerja sektor eksternal ditandai dengan penurunan ekonomi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Sementara dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, didorong oleh tingkat keyakinan konsumen dan penyaluran bantuan sosial/ pemberian subsidi. Adapun di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi diatas tren pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam perekonomian tidak terlepas dari kinerja industri pengolahan yang baik, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor industri pengolahan secara nasional, serta didukung oleh pengembangan sektor pariwisata unggulan. Dapat dikatakan bahwa provinsi yang berbasis pada sektor industri merupakan salah satu prasyarat peningkatan ekonomi daerah. Namun pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang tidaklah mudah untuk dihadapi, karena dinamika ekonomi nasional dan global menuntut untuk selalu siap terhadap perubahan guna mewujudkan provinsi yang maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kaidah pembangunan yang berkelanjutan harus tetap menjadi perhatian. Dalam konteks percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur diperlukan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan. I.1 Selat Melaka (Timm Tertgah, Eropa) Samudera Pasifik (Asia, Amerika, 'Canada) ALKI I Samudera Hindia (Alkika dan Australia) Satandera Hindia (Australia, Selandla Baru) Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019 C taut Cina Selatan (Daratan Tiongkok) Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan nasional. 1.2 Posisi Geostrategis Provinsi Jawa Timur Dalam Konteks Regional dan Global Secara geografis, wilayah Jawa Timur terletak pada jantung penghubung (Centre of Gravity) antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pergerakan barang dan jasa dari wilayah Sumatera dan Jawa menuju timur Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya ASEAN dan Eropa, menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat logistik nasional maupun internasional. Secara ekonomi, Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang memiliki keunggulan dan potensi besar. Provinsi ini terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Populasinya hampir mencapai satu per enam dari populasi Indonesia dan lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa, dengan hampir setengah penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Besarnya kegiatan ekonomi yang juga disebabkan oleh tingginya arus barang dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur menjadikannya memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi perekonomian secara nasional. Gambar 1. 1 Peta Geostrategis Provinsi Jawa Timur 1.2 1.3 Potensi dan Tantangan Provinsi Jawa Timur 1.3.1. Potensi Provinsi Jawa Timur 1.3.1.1. Pengembangan Ekonomi Berbasis Industri Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur sebagian besar berpusat di Wilayah Pantura dan/ atau wilayah dengan radius 100 km dari Surabaya. Beberapa wilayah di luar Gerbangkertosusila memiliki potensi inheren untuk pengembangan kawasan industri, terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Industri yang memiliki dampak penting meliputi pabrik semen, farmasi, industri makanan dan minuman, serta petrokimia, dengan pengembangan terpusat di sekitar Wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. 1.3.1.2. Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi, seperti pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pada sub-sektor pertanian, Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan dengan daya dukung yang besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Pada sub- sektor perikanan, komoditas yang menjadi unggulan ialah perikanan budidaya dan tangkap seperti bandeng, rumput laut, tuna, dan kerapu. Pada sub-sektor peternakan, aktivitas ekonomi didominasi oleh Komoditas sapi, kambing, dan unggas. Pada sub-sektor perkebunan, aktivitas ekonomi mencakup perkebunan tanaman tahunan maupun perkebunan tanaman semusim. Komoditas perkebunan utama di Provinsi Jawa Timur, terutama tebu, tembakau, kopi, dan kakao. Provinsi Jawa Timur juga berpotensi untuk pengembangan buah-buahan dan memberikan kontribusi nasional sebesar 20% (dua puluh per seratus). Jenis buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yaitu mangga (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pacitan), pisang (Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Banyuwangi), dan jeruk (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Jombang). Selain itu, salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah sub sektor migas dan pertambangan. Provinsi Jawa Timur telah memproduksi minyak dari akhir abad 18 terutama di daerah Cepu, Bojonegoro, kemudian terus berkembang di lepas pantai timur dan lepas pantai utara Provinsi Jawa Timur. Untuk sektor pertambangan mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yaitu potensi batu lempung dan batu gamping di utara, potensi batu pecah, krikil, pasir di lajur Gunung Api Tengah, serta potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, dan fosfat di sepanjang pegunungan selatan. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, tentu akan berdampak terhadap kinerja pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. I.3 1.3.1.3. Ketersediaan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan infrastruktur, antara lain jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol), jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan yang mampu mendukung pu;,at-pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2018 total panjang jalan nasional di Jawa Timur sebesar 2.361 km (belum termasuk jalan tol). Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional. Selain itu, sedang dilakukan pembangunan jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) yang menghubungkan kabupaten/kota dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi. Dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 25 (dua puluh lima) proyek PSN di Jawa Timur dengan total investasi sebesar Rp. 460,9 Triliun, terdiri atas 8 (delapan) proyek pembangunan jalan tol, 1 (satu) proyek pembangunan jalan layang (fly over) Teluk Lamong, 2 (dua) proyek kereta api, 1 (satu) proyek bandara, 6 (enam) proyek bendungan, serta pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), kilang minyak, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Selain itu, scat ini juga sedang disus'un rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, serta pengembangan Pelabuhan Paciran yang diharapkan dapat semakin meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, konektivitas pada beberapa daerah sentra produksi dan kawasan industri belum optimal sehingga perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. 1.3.2. Tantangan Provinsi Jawa Timur 1.3.2.1. Disparitas Spasial Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara spasial, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpusat di daerah sekitar Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Batu, dan Malang, serta Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan 1-2019. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah tersebar di Pacitan, Kediri, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan 1-2019 adalah Kabupaten Sumenep. Disparitas pertumbuhan ekonomi ini berdampak pula pada tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi antar kawasan namun juga dalam satu kawasan yang sama. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Wilayah-wilayah tersebut terpusat pada wilayah Pantura. Sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Provinsi Jawa Timur yang memperhatikan aspek 1.4 inklusivitas dan keberlanjutan, guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 1.3.2.2. Biaya Logistik Tingginya biaya logistik dari Provinsi Jawa Timur ke berbagai destinasi menjadikan aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur menjadi kurang kompetitif. Untuk jalur laut, salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai perbandingan, dwelling time pelabuhan Tanjung Priok yang lebih cepat. Kedepannya, diperlukan strategi dan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kelola kepelabuhanan di Provinsi Jawa Timur, sehingga dwelling time dapat dipersingkat untuk menarik lebih banyak peluang berusaha. Selain itu, kapal- kapal barang/penumpang yang melalui alur pantai barat Surabaya harus membayar fee pemakaian alur laut kepada PT. Pelindo III. Selain biaya logistik jalur laut, biaya logistik jalur darat dan udara di Provinsi Jawa Timur pun perlu diperhatikan dalam upaya optimasi konektivitas infrastruktur di masa depan. Dibutuhkan mekanisme pengendalian biaya logistik yang handal, agar biaya logistik jalur darat dan udara dapat dikurangi untuk menarik lebih banyak investor, serta mengoptimasi kegiatan usaha di Provinsi Jawa Timur. Percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung•pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. 1.4 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer serta khusus melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025; pada konteks upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasiskan kewilayahan gun a mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. 1.5 Sementara itu, dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019- 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategis pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya berupaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM (Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah) dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor parivvisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Dukungan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dimana arah pengembangan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya saing wilayah yang tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan, minapolitan dan sistem metropolitan. Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagt inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas dan system transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan RIPPE Jawa Timur. 1.5 Pilar Utama Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan suatu wilayah. Semakin tinggi konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan maka semakin baik tingkat pertumbuhan ekonominya. Lebih lanjut, dukungan investasi menjadi hal yang penting untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan kemudahan proses perizinan serta peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik maupun asing. 1.6 Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi oleh pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Keterbatasan anggaran pembangunan di suatu wilayah membutuhkan strategi dalam pembangunannya. Untuk itu, diperlukan pembangunan di pusat-pusat kegiatan ekonomi utama dan penguatan konektivitas antar wilayah pengembangan yang diharapkan dapat menghela pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan wilayah pendukungnya. Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumberdaya manusia yang berpendidikan diharapkan mampu berinovasi dengan basis ilmu pengetahuan dan riset teknologi untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global. Aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial tidak akan berarti banyak bagi pembangunan berkelanjutan jika berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi landasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 1.7 BAB II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR II. 1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pe rce patan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur II.1. 1. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen di Provinsi Jawa Timur, dengan pemenuhan prinsip dasar perubahan sebagai berikut: a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat; b. Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan birokrasinya; c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat; d. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas; ' e. Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan; f. Peningkatan jiwa kewirausahaan; g. Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan h. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. 11.1.2. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha Du
Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah serta didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya tidak terlepas dari pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju pertumbuhan antar wilayah perkotaan dan perdesaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunari nasional serta hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan daerah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dapat dikatakan baik walaupun saat ini mengalami perlambatan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan kinerja sektor eksternal ditandai dengan penurunan ekonomi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Sementara dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, didorong oleh tingkat keyakinan konsumen dan penyaluran bantuan sosial/ pemberian subsidi. Adapun di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi diatas tren pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam perekonomian tidak terlepas dari kinerja industri pengolahan yang baik, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor industri pengolahan secara nasional, serta didukung oleh pengembangan sektor pariwisata unggulan. Dapat dikatakan bahwa provinsi yang berbasis pada sektor industri merupakan salah satu prasyarat peningkatan ekonomi daerah. Namun pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang tidaklah mudah untuk dihadapi, karena dinamika ekonomi nasional dan global menuntut untuk selalu siap terhadap perubahan guna mewujudkan provinsi yang maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kaidah pembangunan yang berkelanjutan harus tetap menjadi perhatian. Dalam konteks percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur diperlukan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan. I.1 Selat Melaka (Timm Tertgah, Eropa) Samudera Pasifik (Asia, Amerika, 'Canada) ALKI I Samudera Hindia (Alkika dan Australia) Satandera Hindia (Australia, Selandla Baru) Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019 C taut Cina Selatan (Daratan Tiongkok) Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan nasional. 1.2 Posisi Geostrategis Provinsi Jawa Timur Dalam Konteks Regional dan Global Secara geografis, wilayah Jawa Timur terletak pada jantung penghubung (Centre of Gravity) antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pergerakan barang dan jasa dari wilayah Sumatera dan Jawa menuju timur Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya ASEAN dan Eropa, menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat logistik nasional maupun internasional. Secara ekonomi, Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang memiliki keunggulan dan potensi besar. Provinsi ini terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Populasinya hampir mencapai satu per enam dari populasi Indonesia dan lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa, dengan hampir setengah penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Besarnya kegiatan ekonomi yang juga disebabkan oleh tingginya arus barang dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur menjadikannya memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi perekonomian secara nasional. Gambar 1. 1 Peta Geostrategis Provinsi Jawa Timur 1.2 1.3 Potensi dan Tantangan Provinsi Jawa Timur 1.3.1. Potensi Provinsi Jawa Timur 1.3.1.1. Pengembangan Ekonomi Berbasis Industri Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur sebagian besar berpusat di Wilayah Pantura dan/ atau wilayah dengan radius 100 km dari Surabaya. Beberapa wilayah di luar Gerbangkertosusila memiliki potensi inheren untuk pengembangan kawasan industri, terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Industri yang memiliki dampak penting meliputi pabrik semen, farmasi, industri makanan dan minuman, serta petrokimia, dengan pengembangan terpusat di sekitar Wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. 1.3.1.2. Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi, seperti pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pada sub-sektor pertanian, Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan dengan daya dukung yang besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Pada sub- sektor perikanan, komoditas yang menjadi unggulan ialah perikanan budidaya dan tangkap seperti bandeng, rumput laut, tuna, dan kerapu. Pada sub-sektor peternakan, aktivitas ekonomi didominasi oleh Komoditas sapi, kambing, dan unggas. Pada sub-sektor perkebunan, aktivitas ekonomi mencakup perkebunan tanaman tahunan maupun perkebunan tanaman semusim. Komoditas perkebunan utama di Provinsi Jawa Timur, terutama tebu, tembakau, kopi, dan kakao. Provinsi Jawa Timur juga berpotensi untuk pengembangan buah-buahan dan memberikan kontribusi nasional sebesar 20% (dua puluh per seratus). Jenis buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yaitu mangga (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pacitan), pisang (Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Banyuwangi), dan jeruk (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Jombang). Selain itu, salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah sub sektor migas dan pertambangan. Provinsi Jawa Timur telah memproduksi minyak dari akhir abad 18 terutama di daerah Cepu, Bojonegoro, kemudian terus berkembang di lepas pantai timur dan lepas pantai utara Provinsi Jawa Timur. Untuk sektor pertambangan mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yaitu potensi batu lempung dan batu gamping di utara, potensi batu pecah, krikil, pasir di lajur Gunung Api Tengah, serta potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, dan fosfat di sepanjang pegunungan selatan. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, tentu akan berdampak terhadap kinerja pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. I.3 1.3.1.3. Ketersediaan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan infrastruktur, antara lain jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol), jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan yang mampu mendukung pu;,at-pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2018 total panjang jalan nasional di Jawa Timur sebesar 2.361 km (belum termasuk jalan tol). Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional. Selain itu, sedang dilakukan pembangunan jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) yang menghubungkan kabupaten/kota dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi. Dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 25 (dua puluh lima) proyek PSN di Jawa Timur dengan total investasi sebesar Rp. 460,9 Triliun, terdiri atas 8 (delapan) proyek pembangunan jalan tol, 1 (satu) proyek pembangunan jalan layang (fly over) Teluk Lamong, 2 (dua) proyek kereta api, 1 (satu) proyek bandara, 6 (enam) proyek bendungan, serta pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), kilang minyak, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Selain itu, scat ini juga sedang disus'un rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, serta pengembangan Pelabuhan Paciran yang diharapkan dapat semakin meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, konektivitas pada beberapa daerah sentra produksi dan kawasan industri belum optimal sehingga perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. 1.3.2. Tantangan Provinsi Jawa Timur 1.3.2.1. Disparitas Spasial Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara spasial, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpusat di daerah sekitar Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Batu, dan Malang, serta Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan 1-2019. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah tersebar di Pacitan, Kediri, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan 1-2019 adalah Kabupaten Sumenep. Disparitas pertumbuhan ekonomi ini berdampak pula pada tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi antar kawasan namun juga dalam satu kawasan yang sama. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Wilayah-wilayah tersebut terpusat pada wilayah Pantura. Sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Provinsi Jawa Timur yang memperhatikan aspek 1.4 inklusivitas dan keberlanjutan, guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 1.3.2.2. Biaya Logistik Tingginya biaya logistik dari Provinsi Jawa Timur ke berbagai destinasi menjadikan aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur menjadi kurang kompetitif. Untuk jalur laut, salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah lamanya dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai perbandingan, dwelling time pelabuhan Tanjung Priok yang lebih cepat. Kedepannya, diperlukan strategi dan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kelola kepelabuhanan di Provinsi Jawa Timur, sehingga dwelling time dapat dipersingkat untuk menarik lebih banyak peluang berusaha. Selain itu, kapal- kapal barang/penumpang yang melalui alur pantai barat Surabaya harus membayar fee pemakaian alur laut kepada PT. Pelindo III. Selain biaya logistik jalur laut, biaya logistik jalur darat dan udara di Provinsi Jawa Timur pun perlu diperhatikan dalam upaya optimasi konektivitas infrastruktur di masa depan. Dibutuhkan mekanisme pengendalian biaya logistik yang handal, agar biaya logistik jalur darat dan udara dapat dikurangi untuk menarik lebih banyak investor, serta mengoptimasi kegiatan usaha di Provinsi Jawa Timur. Percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung•pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. 1.4 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer serta khusus melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025; pada konteks upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasiskan kewilayahan gun a mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah. 1.5 Sementara itu, dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019- 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategis pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya berupaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM (Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah) dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor parivvisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Dukungan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dimana arah pengembangan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya saing wilayah yang tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan, minapolitan dan sistem metropolitan. Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagt inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas dan system transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan RIPPE Jawa Timur. 1.5 Pilar Utama Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan suatu wilayah. Semakin tinggi konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan maka semakin baik tingkat pertumbuhan ekonominya. Lebih lanjut, dukungan investasi menjadi hal yang penting untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan kemudahan proses perizinan serta peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik maupun asing. 1.6 Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi oleh pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Keterbatasan anggaran pembangunan di suatu wilayah membutuhkan strategi dalam pembangunannya. Untuk itu, diperlukan pembangunan di pusat-pusat kegiatan ekonomi utama dan penguatan konektivitas antar wilayah pengembangan yang diharapkan dapat menghela pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan wilayah pendukungnya. Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumberdaya manusia yang berpendidikan diharapkan mampu berinovasi dengan basis ilmu pengetahuan dan riset teknologi untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global. Aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial tidak akan berarti banyak bagi pembangunan berkelanjutan jika berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi landasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 1.7 BAB II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR II. 1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pe rce patan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur II.1. 1. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen di Provinsi Jawa Timur, dengan pemenuhan prinsip dasar perubahan sebagai berikut: a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat; b. Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan birokrasinya; c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat; d. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas; ' e. Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan; f. Peningkatan jiwa kewirausahaan; g. Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan h. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. 11.1.2. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha Du