PASAL 1
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain.
PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2020
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2020-04-27
Total Pasal: 6 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2020:62Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:
a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); b.Wakil A REPUBI.IK INDONESIA b c Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); b.Wakil A REPUBI.IK INDONESIA b c Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
PASAL 3
Naskah pasal.
PASAL 4
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan 18 Tahun 2OIL tentang Komisi Kejaksaan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 5); Mengingat Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain. Pasal 2 Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:
a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); b.Wakil A REPUBI.IK INDONESIA b c Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Pasal 3 Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 4 Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan 18 Tahun 2OIL tentang Komisi Kejaksaan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 5); Mengingat Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain. Pasal 2 Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:
a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); b.Wakil A REPUBI.IK INDONESIA b c Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Pasal 3 Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 4 Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
PASAL 5
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berupa biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 6
Peraturan dangkan. d A Agar