SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pasal 1
Dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan
sosialisasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja yang dilakukan oleh
kementerian llembagal
otoritas/pemerintah daerah, dibentuk Satuan Ttrgas Percepatan
SosialisasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja, yang selanjutrya disebut Satgas Undang-Undang Cipta
Kerja.

Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Naskah pasal.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr.rr 1945; Menetapkan MEMUTUSI(AN: KEPUTUSAN IALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA. Pasal1 Pasal 1 Dalam rangka menyinergikan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh kementerian llembagal otoritas/pemerintah daerah, dibentuk Satuan Ttrgas Percepatan SosialisasiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, yang selanjutrya disebut Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 2 Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3 Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Ketua : Sdr. Mahendra Siregar;

b. Wakil Ketua I : Sdr. Suahasil Nazara;

c. Wakil Ketua II : Sdr. M. Chatib Basri;

d. Wakil Ketua III : Sdr. Raden Pardede;

e. Sekretaris : Sdr. Arif Budimanta. Pasal 4 Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas:

a. menyinergikan substansi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya;

b. menentukan strategi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam media informasi yang dimiliki kementerian/lembagaf otoritas/pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota;

c. mengonsolidasikan . . A

c. mengonsolidasikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembagaf otoritas/pemerintah daerah provinsi/ kabupaten / kota;

d. menunjuk penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada forum-forum yang berkaitan dengan investasi di dalam negeri dan luar negeri; dan

e. merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian/lembagalotoritas/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kewenangan:

a. mengonsolidasikan rencana program sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ otoritas/ pemerintah daerah;

b. memberikan arahan kepada kementerian/lembagal otoritas/pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya;

c. memantau pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya secara langsung maupun melalui laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembagaf otoritas/ pemerintah daerah;

d. melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dari kementerian/lembagaf otoritas/ pemerinta$ daerah; dan

e. mendapatkan salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden. A

Pasa1 6
Dalam rangka sinergi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya, menteri/kepala
lembaga/kepala
otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Undang-Undang
Cipta Kerja.

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Undang-Undang
Cipta Kerja dibantu oleh Sekretariat Satgas Undang-
Undang Cipta Kerja.
(2) Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dipimpin
oleh Kepala Sekretariat yang berada pada unit kerja di
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Undang-Undang Cipta
Kerja dapat membentuk kelompok kerja.

Satgas Undang-Undang Cipta Kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Ketua, para Wakil Ketua, dan Sekretaris Satgas Undang-
Undang Cipta Kerja diberikan honorarium dan fasilitas berupa
biaya perjalanan dinas setara dengan biaya perjalanan dinas
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas
Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Satgas Undang-
Undang Cipta Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran
Belanja Kementerian Sekretariat Negara.

Satgas Undang-Undang Cipta Kerja bertugas sejak Keputusan . A

Pasal 13 Keputrsan tapkan