PASAL 1
Dalam Peraturan indungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2022
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Status: BERLAKU (IN FORCE)
Diundangkan: 2022-03-11
Total Pasal: 10 naskah terverifikasi
URN:
urn:lex:id:gov:presiden:perpres:2022:39Batang Tubuh & Naskah Pasal Terverifikasi
PASAL 2
Pasal 2
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN diberikan Hak
Keuangan dan Fasilitas Lainnya.
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN diberikan Hak
Keuangan dan Fasilitas Lainnya.
PASAL 3
(1) Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
setiap bulan.
(2) Besaran Hak Keuangan yang diberikan kepada Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota BPKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp21.449.00O,00 (dua puluh satu juta
empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp20.O34.0OO,0O (dua puluh
juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan
c. Anggota sebesar Rp18.211.0O0,00 (delapan belas
juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua merangkap sebagai
Anggota BPKN maka hanya diberikan 1 (satu) jenis Hak
Keuangan yang nilainya paling besar.
(4) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
setiap bulan.
(2) Besaran Hak Keuangan yang diberikan kepada Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota BPKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp21.449.00O,00 (dua puluh satu juta
empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp20.O34.0OO,0O (dua puluh
juta tiga puluh empat ribu rupiah); dan
c. Anggota sebesar Rp18.211.0O0,00 (delapan belas
juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua merangkap sebagai
Anggota BPKN maka hanya diberikan 1 (satu) jenis Hak
Keuangan yang nilainya paling besar.
(4) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 4
Fasilitas Lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. biaya perjalanan dinas; dan
b. jaminan sosial.
BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. biaya perjalanan dinas; dan
b. jaminan sosial.
PASAL 5
(l) Biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hr.rruf a diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas .Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. A
(2) Penggunaan REPUBLIK INDONES
(2) Penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan REPUBLIK INDONES
(2) Penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 6
Jaminan sosial bagr Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan
berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kef a, dan
Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan
berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kef a, dan
Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PASAL 7
Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Fasilitas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN sejak Peraturan .
PASAL 8
Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan/ atau Anggota BPKN dihentikan apabila
Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPKN:
a. berhenti; atau
b. diberhentikan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua, dan/ atau Anggota BPKN dihentikan apabila
Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPKN:
a. berhenti; atau
b. diberhentikan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 9
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Hak
Keuangan dan Fasilitas l,ainnya bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota BPKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Keuangan dan Fasilitas l,ainnya bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota BPKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PASAL 10
Peraturan dangkan. Agar