TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Dalam Peraturan .ksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur, yang selanjutnya disebut Tunjangan Instruktur adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3 4 5

A a REPUELIK INDONES]A Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instnrktur diberikan Tunjangan Instruktur setiap bulan.

Naskah pasal.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparahrr Sipil Negara (, );

3. Peraturan A Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun. L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (, ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (, ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (, l.; Keputusan 87 Tahun'1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (); MEMUTUSKAN: MenetapKAN : PERATURAN L INSTRUKTUR. Pasal I Dalam Peraturan .ksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur, yang selanjutnya disebut Tunjangan Instruktur adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3 4 5 Pasal 2 A a REPUELIK INDONES]A Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Instnrktur diberikan Tunjangan Instruktur setiap bulan. Pasal 3 Besaran T\rnjangan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 Pemberian Ttnjangan Instruktur bagi: Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 4

Pemberian T\rnjangan Instruktur dihentikan apabila Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat
dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau
karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan
dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 4

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Instruktur dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 4

Pada saat Peraturan , Peraturan 58 Tahun 2OO7 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. - Pasal 4

Peraturan dangkan. b A Agar REPUBLIK INDONESTA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan epublik