PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

l. Ketentuan SK No254850A 1 Efd{t'T{Il K IND ESIA Ketentuan angka 1, angka 18b, ang)a.2O, angka 35, angka 38, angka 40, angka 45, angka 46, angka 49, angka 50, dan angka 5l Pasal I diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, di antara angka l8b dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angkayakni angka 18c dan angka 18d, di antara angka 4O dan angka 41 disisipkan I (satu) angka yakni angka 4Oa, di antara angka 46 dan angka 47 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 46a dan angka 46b, serta ketentuan angka 54 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifrkasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna Ernggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusztn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. SK No254849A 5a. Institusi *FFII'IJN K INDONESIA 5a. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa. 5b. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

6. lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebag'an kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian pengguna anggara,n dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 10. 1Oa. I 11.Unit SK No254848A =T+IFI{II K INOONESIA I l. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit keda di Kementerian/1,66!aga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan l,angsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau

14. Dihapus.

15. Dihapus.

16. Agen Pengadaan adalah UKPB, atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi oleh /l*mbaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 18a. Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 18b. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut

Personel Lainnya adalah pra.iurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara pada Kementerian/Lembaga yang dikecualikan memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 18c. Sertilikat SK No254847A EEtrFIEtrN INDONESIA 18c. Sertifikat adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 18d. Sertifikat Kompetensi PPK adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian / l*mbaga/Perangkat Daerah.

20. Lokapasar Pengadaan Barang/Jasa untuk 2L. I,ayanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan teknologi informasi untuk memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengar asan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara Barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/l6mbaga/Perangkat Daerah lain, organrsasr masyarakat. kemasyarakatan, atau kelompok

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tqiuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan Ernggaran belanja dari APBN/APBD. 26.Pengadaan SK No254845A PRESIOEN ELIK INDONESIA

26. Pengadaan

Jasa melalui Penyedia adalah cara Barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

27. Pelal<:u Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintsh yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/jasa berdasarkan Kontrak.

29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang. 29a. Produk adalah Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, , pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

32. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat

HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, Pertambahan Nilai. dan Pajak

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan dan kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

35. Pembelian SK No254845A Erl TFIFITN K INDONESIA

35. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut E-pur&asing adalah tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

38. Pengadaan Barang/Jasa Internasional adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri / hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

40. Pengadaan l,angsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah). 4Oa. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

42. E-reuerse Auctian adalah metode penawaran harga secara berulang.

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44. Kontrak ,14 A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorErngan y.rng memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan 46a. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk ranc.rng bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh yang yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, seluruh atau sebagian tenaga kerja warrga negara Indonesia, dan prosesnya bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. 46b. Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah Barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, lingkungan hidup.

47. Dihapus.

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

49. Sanksi dan SK No254843A BLIK INDONESIA 2 10

49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ Institusi l,ainnya dalam jangka waktu tertentu.

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good. anporate goueman@ tidak hanya untuk Kementerian/l.embaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

54. Dihapus. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan :

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa; SK No254842A

b. Pengadaan

b. Pengadaan Barang/Jasa yang ErnggEran belanja dari APBN/APBD/APB Desa ssfagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang c. 3 .rnggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. kualitas perencanEran Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; lokapasar (E-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa; teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggun.ran Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. b. c. d. e. f. c. h. I

4. Ketentuan SK No254841A 4 Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (21 Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tqiuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. beke{a secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Barang/Jasa. SK No254840A

(2) Pertentangan (21 kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dalam hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sErma;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencErna;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/kmbaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama ylrng memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan I (satu) huruf yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: e f. 5 Pasal 9 SK No254839A trll+ItT{Il REPUBLIK INDONESIA Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja; perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencEmaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/ atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/ atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; dihapus; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli melalui sayembara/ kontes;

m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; n. pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas RpIOO.OO0.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi b. c. d. e, f. f1 D c. h. i. j. k. l. untuk SK No254715A 6 7lf*rril{$ K INDONESIA

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu dnggaran paling sedikit di atas RpIO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). l2l PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal lO diubah dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal lO

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa se dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. l2l Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. SK No254837A 7.Ketentuan 7 Ketentuan ayat (l) huruf i Pasal 1l diubah, di antara ayat

(1) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal l1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1l

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. men3rusun perencanEranpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; spesifrkasi teknis/ kerangka acuan c. d. e, f. e. h. kerja; rancangan Kontrak; HPS; besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan Epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); menginput e-Kontrak dan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; tim ahli atau tenaga ahli; dan surat penunjukan Penyedia I k. l. m n. o. p. menetapkan menetapkan Barang/jasa. SK No254836A

(2) Selain (21 Selain melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (l), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatl2l memiliki Sertifrkat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah men5rusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan uruslrn pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala kmbaga.

8. Ketentuan huruf a ayat (l) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: SK No254835A Pasal 13 Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung; dihapus; dan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggErrErn paling banyak RpIO.OOO.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar ruPiah). l2l Pokja Pemilihan sslagaimana dimaksud pada ayat (l) 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang be{umlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan b. c. 9 SK No254834A PRESTOEN R,EPUELIK INDONESTA (21 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. lO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifrkat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12) Dalam penlrusunEm spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja terhadap: penyebutan merek

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bogian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan A REPUBLIK INDONES]A

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. Hidup sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ll. Ketentuan Pasal 2O ditambahkan 1 (satu) ayat yalni ayat (3), sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut: Pasal 2O

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;

c. ketersediaanBarang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/ atau

e. ketersediaan anggaran belanja. t2l Dalam melakukan Barang/Jasa, dilarang: Pengadaan a menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat elisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing; beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan; beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/ atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(4) Produk Ramah b c d SK No254832A

(3) Dalam NEPUBLIK ]NDONES]A -2t-

(3) Dalam melakukan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 4O% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

12. Di antara Pasal 2O dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2OA dan Pasal 2OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (sttpplied bg ounefl. Pasal 2OB (l) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permErnen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/ atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. l2l Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. E-pur&asing; dan/atau

b. pemes€rnEm berdasarkan Kontrak payung. sudah SK No254831A

13. Ketentuan REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/ atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. (21 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Barang/Jasa secara nasional dan dapat kepada tugas dan menteri / kepala lembaga.

14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat

(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungiawabkan. l2l Nilai HPS bersifat tida} rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi p€nawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan SK No254830A tIlld{I.T{I] REPUBLIK ]NDONESIA (8)

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negErra. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), E-purdnsing dengan nilai paling banyak Rp1OO.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Dihapus.

15. Ketentuan ayat (l), ayat(21, ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (lO) danayat(11) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (loa), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal2T

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak parung;

e. biaya plus imbalan; dan f. Kontrak berbasis kinerja. l2l Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan (6) (7t SK No254829A

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan; f. modilikasi putar kunci;

g. Kontrakpayung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a, lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinefa. (4t pengadaan pekerjaan terintegrasi Jenis Kontrak terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat

(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. SK No254828A

(6) Kontrak R,EPUELIK INDONESIA

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Pekeq'aan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. l7l Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak payung sebagaip6lla dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (21 huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. b SK No254827A

(9a) Kontrak l:kFFIFITN K INDONESTA

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap atau dimanfaatkan sesuai dalam Kontrak. (lO) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pen.rnganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan p€rsentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (l0a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan berupa:

a. pekerjaan yang perundang-undangan, dapat lebih dari 12

b. pekerjaan SK No254826A (dua belas) bulan;

b. pekedaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan hurufe ayat (l) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat

(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat/buktipesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpI0.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.0OO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah). SK No254825A

(5) Surat

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp40O.OOO.OOO,OO (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(6) Surat/ bukti pesErnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purclusing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontra} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. (71 Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang urusan pemerintahan dalam

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pekerjaan. l2l Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);

b. paling negeri SK No254824A REPUEL]K INDONESIA

b. paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpI5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 3O diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3O

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. jaminan penaw€rrarn;

b. jaminan sanggah banding;

c. jaminanpelaksanaan;

d. jaminan uang muka; dan

e. jaminan l2l Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa bank garansi atau stretg bond.

(4) Bentuk A

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawarErn, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semuajenis Jaminan. (71 Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan Iembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surefuship di Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan ayat l2l huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

(1) Jaminan pelalsanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp20O.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah). SK No254822A

(2) Jaminan REPUELIK INDONES]A (21 Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 1OO7o (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, (41 Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan (s) terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 8oolo (delapan puluh persen) sampai dengan 1007o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Bxang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayatl2l, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a, b. c. Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung;

d. Tender SK No254821A Err+Tr.I{J REPUBLIK INDONESIA

d. Tender cepat; dan

e. Tender. l2l E-prchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.OOO,O0 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ; penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan , Mantan eluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan b c. SK No254820A d.Pekerjaan d Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, danZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifrk dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

k. permintaan berulang lrepeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualilikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: SK No254819A a.spesifikasi REPUBLIK INDONES]A

a. spesiflkasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b dan huruf c. (71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (l) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. sistem nilai;

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau c, harga terendah. (21 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa l,ainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 22.Ketentuan SK No254818A

22. Ketentuan ayat (1), ayatl2l, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (71, sehingga Pasal 4l berbunyi sebagai berikut: Pasal 4l

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purclnsirry;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi. (21 E-purclusing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak RpIOO.0OO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa SK No254817A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA e I f. c. h. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yEmg secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; permintaan berulang Qepeat ordet) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; pemilihan Penyedia untuk Konsultansi dalam hal Kontrak; Jasa terjadi pemutusan Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah). (71 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4lA (l) Arahan 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. (21 Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan na dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan SK No254816A

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan , memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung Langsung. metode Penunjukan

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (l) Kualifikasi evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. (21 Kualifrkasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l.ainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(4) Kualifikasi pada dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugu.r.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut: sebagaimana a.Tender SK No254758A N,EPUBLIK INDONESIA

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(6) Kualifikasi pada prakualilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum penawaran dengan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Peke{ aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. (71 Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/ Pekerj aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifi kasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ycrng mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit secara teknis lagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Ketentuan ayat l2l Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat l7l, ayat (8), ayat (9), dan ayat (lO), sehingga Pasai 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA SK No254772A REPUBLIK INDONESIA a PA/KPA dapat pegawEu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 5O% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. l2l Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swalelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksana.an Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagalmana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Untuk pelalsanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui Epurchasing. (71 Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib material/ bahan/ alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahanlalat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode dilakukan pimpinan SK No254813A

(9) Pembelian

(9) Pembelian material/bahan/aLat dengan metode Epurchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan Swalelola. (lO) Pembelian material/bahan/alat dengan metode Epurchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilalsanakan paling lambat I (satu) tahun setelah Peraturan .

26. Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) sehingga Pasal 5O berbunyi sebagai berikut: Pasal 5O (l) Pelaksanaan meliputi: melalui Tender/Seleksi pelaksanaan kualifrkasi; pengumumzrn dan/ atau undangan; dan pengambilan Pemilihan; pemberian penjelasan; dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah. (21 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sansgah banding.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. (41 Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;

b. peserta menyampaikan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan a, b. c. d. e, f. c. h.

(1) untuk SK No254812A

(5) Pelaksanaan wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: kebutuhan dari aspek volume, spesilikasi teknis, waktu, lokasi, dan/ atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purc lw"sing. (sb) kewajiban pelaksanaan E-purcha.sing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaksanaan E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang I (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. l7l Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarilikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP

(9) Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan pagu Kementerian/ Lembaga; atau

a. tidak dapat anggaran SK No2548llA

b. persetujuan Ell-#If.T{Il REPUELIK INDONESIA

b. persetujuan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode E-reuerse Audion.

27. Ketentuan ayat l2l, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan I (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang kualifikasi; atau menyampaikan dokumen

b. jumlah peserta yang lulus dari 3 (tiga) peserta. (21 Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan /persaingan usaha tidak sehat; g.seluruh kurang SK No254810A [I'I+{FI{I] REPUBUK INDONESIA

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau j. alokasi anggaran dalam dokumen Ernggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan renczula kerja dan anggaran Kementerian/kmbaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat(21 hurufi dan hurufj dinyatakan oleh PA/KPA. SK No254809A (6)Tindak REPUBLIK ]NDONESIA

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifrkasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus I (satu) peserta, dilanjutlan seperti proses Penunjukan Langsung. (71 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksiulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal dimaksud pada ayat (21 huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat l7l huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. (11)Tindak SK No254808A lrfd{f.I{Il K INDONESIA

(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan melakukan Tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (l) Pelalsanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatangananKontrak;

c. pemberian uang muka; prestasi pekerjaan; Kontrak; penyesuaian harga; Kontrak atau berakhirnya Kontrak; pemutusan Kontrak; serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau penanBanan Keadaan Kahar. (21 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/ alat, maka wajib material/ bahan / alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/ atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran. 29.Ketentuan d. e. f. td b' h. i. j. SK No254807A REPUBLTK INDONESIA _46_

29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (l) Dalam hal terdapat antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan. (21 Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga}ibatkan penambahan nilai Kontrak, Kontrak dilaksanalan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi lO% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi lO% (sepuluh persen) berdasarkan persetqiuan dari PA.

30. Ketentuan hurufe ayat(21Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/ atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. SK No254806A (1)

(2) Keadaan 12) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/ atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/ atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan peke{aan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. l7l Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi pennanen, pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

31. Di antara SK No254805A

31. Di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 6l diubah, sehingga Pasal 6l berbunyi sebagai berikut: (t) (1a) t2l 12al (3) Pasal 61 Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal badan layanan umum/ badan layanan umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga. SK No254804A

32. Judul REPUBLIK INDONESIA E:f*Ift]I-{Il

32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Begian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

33. Ketentuan ayat (1), ayat(2l,, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (l) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekedaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas RpI.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa.Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO.0OO,OO (lima puluh miliar rupiah);

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.OOO.OO0.OOO,OO (dua puluh lima miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. (21 Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mErmpu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/ pengetahuan;

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau

c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Badan A

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. l4l Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/ atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan situs u.reb komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terhadap adi penafsiran arti yang berbeda (7t Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa Indonesia dijadikan acuan. (8) Kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan ayat (l) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dafam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (canntry of oiginl Barang dan jasa. (21 Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum perjanjian pinjaman luar negeri (aduane proanremenfl.

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 35.Setelah atau hibah SK No254802A TT+{FT{II K INDONES]A

35. Setelah Bagran Kelima pada BAB MII KHUSUS ditambahkan 1 (satu)judul bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam Pengadaan Barang/ Jasa Desa

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 648, dan Pasal 64C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64A (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkat}an pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa. (21 Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Pasal 64Et (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. (21 Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:

a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat;

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten / kota yang sama; atau

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode Epurchasing.

(5) Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pasal 64C . SK No254801A -FFIIiIINI K INDONESIA Pasal 64C (l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang/Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 648 diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala kmbaga. (21 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebljakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 65

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.OOO.OOO.O0O,O0 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(5) Kementerian yang urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog elektronik.

(6) Penyedia SK No254800A

(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (71 Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi sebasaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66

(1) Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. l2l Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan: Produk Dalam Negeri yang a. b memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4oolo (empat puluh persen); dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o ldtua puluh lima persen);

c. dalam SK No254799A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA c.

(6) Menteri yang dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak kebutuhan, maka menggunakan Froduk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang daxi 25o/o (dua puluh lima persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk non-industri, Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declarel.

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. urusan pemerintahan di bidang perindustrian informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah. SK No254798A

(8) Menteri

(8) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi. (lO) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l mengacu pada daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang pemerintahan di bidang Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RUP, spesilikasi teknis/ kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen Pemilihan. urusEIn (l 1) (t2l

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. (21 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.OO0.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah);

b. dengan SK No254797A a. _56_

b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp I.OOO.OOO.0OO,OO (satu miliar rupiah) untuk pekerj aan terintegrasi; atau

c. dengan nilai pagu palet pengadaan paling sedikit di atas Rp1.OOO.0OO.OOO,OO (satu miliar rupiah) untuk E-purctwsing dengan metode mini kompetisi.

(3) Preferensi harga diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau Epurctwsing dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25o/o ldua puluh lima persen);

b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25o/o (drta puluh lima persen);

c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan

d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sarna, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;

c. preferensi SK No254796A

c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25o/o (dtua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut: HEA = (1 _ Kp)x Hp dengan: - HEA merupakan hasil evaluasi akhir - KP merupakan koefisien preferensi KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi - HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5olo (tqjuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan

b. tambahan 5olo (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan lead.finn merupakan badan usaha nasional.

40. Ketentuan ayat (21 Pasal 68 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c1, ayat (2d), dan ayat (2e1, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 SK No254795A EETFIIIIIN REPUBLIK INDONESIA Pasal 68 (l) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. (21 Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2a) Aspek ayat (21: sebagaimana dimaksud pada a meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian ualue for moneA, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri. Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi tata kelola perusahaan yang batk lgood @rporate gouemanel, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat. Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c), dan ayat

(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan. Pengadaan Berkelanj utan dilalsanakan oleh: (2b) l2cl (2d) l2el (3)

a. PA/KPA dalam dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK SK No2547944 N,EPUBLIK INDONESIA c b c. PPK dalam menJrusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan r.rncEmg€rn Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menJrusun Dokumen Pemilihan.

41. Ketentuan Pasal 7O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7O

(1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:

a. perencanaanpengadaan;

b. persiapanpengadaan; pemilihan Penyedia;

d. pelaksanaanKontrak;

e. serah terima peke{aan; f. pengelolaan Penyedia; dan

g. katalog elektronik. (21 Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara elektronik meliputi:

a. portal pengadaan nasional;

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

d. pengelolaan peran serta masyarakat; A

e. pengelolaan E{T{FI{I] REPUBLIK INDONESIA pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan dan evaluasi.

42. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7l

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan lokapasar (E-marlcetplael. l2l l.okapasar (E-markctplael Pengadaan Barang/Jasa teknis dan layanan dukungan transaksi bagr Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.

(3) LKPP membina, mengelola, dan mengawasi Lokapasar lE-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Dalam rangka dan Lokapasar lilmarleetplael Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/ perkumpulan, dan/ atau Pelaku Usaha.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT2

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. (21 Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Dalam e. f. SK No254792A EEFFITiIIN REPUBUK INDONESIA

(3) Dalam pengelolaan katalog Kementerian / Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

44. Pasal 72A dihapus.

45. Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72B

(1) Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementeian /l*mbaga / Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/ Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga.

46. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (21 Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; SK No25479lA

b. pelaksanaan REPUBLIK INDONES]A

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. (41 LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

47. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a1, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal T4

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (21 Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf a sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber daya perancang kebifal<an dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebljakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. SK No254790A (3)

(4) Sumber

(4) Sumber daya ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang keb[iakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan ayat (l), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Pasal 74A diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayatyalni ayat (5a), serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (lO) dan ayat (11), sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut: Pasal 74A (l) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (l) huruf a, terdiri atas:

a. PengelolaPengadaanBarang/Jasa;

b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan. SK No254789A

(3) Pengelola PRES!DEN NEPUELIK INDONESIA

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/ KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang urusan pemerintahan kementerian di bidang keuangan negara dan yang men urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pr4iurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (41, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencErnaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog dan ditugaskan sebagar sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel [ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. (71 Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertilikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/ level- 1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di UKPBJ. (9)Dihapus SK No254788A REPUBLIK INDONESIA

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat ya}ni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 74B berbunyi sebagai berikut: Pasal 74B

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa men5rusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. l2l Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ kmbaga/ Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Po$a Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. di SK No254787A b.pelaksanaan Elf*-{f'I{ll K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/ Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) menlrusun rencana aksi pemenuhan Personel [.ainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

b. pelaksanaan SK No254786A 7:l:FIFEN K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel l.ainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifrkat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

50. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah, di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk I (satu) UKPBJ yang memiliki tugas dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/l*nbBa / Pemerintah Daerah.

(1a) Kementerian / Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang luar negeri. l2l Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ^yat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d, pelaksanaan urusan SK No254785A E{*[f.T{Ii K INDONESIA pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: kmbaga yang tidak memenuhi d. e. a. kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan melalui model kapabilitas UKPBJ pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kriteria pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. kematangan UKPB, untuk menuju

51. Di antara SK No254784A (8) REPUBLIK INDONESIA

51. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 76A Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/ atau bantuan mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/ atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

52. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yalni ayat (1a), sehingga Pasa777 berbunyi sebagai berikut: PasalTT (l) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (la) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejalsaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau wewenErng dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. l2l Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengad aan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/ atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)APrP A REPUBLIK INOONESIA

(3) APrP dimaksud pada ayat (l) dan ayat l2l uti sesual

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (71 LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

53. Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara ayat(41dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayatyakni ayat(4al dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 (l) Dalam hal peserta pemilihan: a. dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori sef declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. (21 Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum Kontrak, pemenang pemilihan SK No254782A dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam -7L-

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak b. c, pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; menyebabkan kegagalan bangunan; Kontrak, tidak , atau jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; E. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/ atau i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam; SK No254781A

d. sanksi PNESIOEN REPUBLIK INDONES]A

d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/ atau pengurus badan usaha.

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 8O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8O (l) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia; Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian; menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b c.

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri, dikenakan sanksi administratif. (21 Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam Epurchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/ atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif. SK No254780A

(3) Sanksi ?:I-+TFI{II K INDONESIA

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atanu

c. penurunanpencantumanPenyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lemb"ge.

55. Di antara Pasal 8O dan Pasal 8l disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8OA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8OA

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif. l2l Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam Dpurclwsing berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. penghentian dalam sistem transaksi E-purclnsing; atau

b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 56.Ketentuan SK No254779A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

56. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8l Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (l) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ dapat melaporkan secara pidana.

57. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 8lA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81A

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaEm sanksi dalam peningkatan penggunaErn Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasErn keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. l2l Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan bagtan dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggarErn terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan pembinaan untuk

b. menteri SK No254778A urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah, berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lemb"ga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

58. Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat l2al, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (l) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/ atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

b. menteri yang SK No254777A

(2) Pemberian PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA _76_ (21 Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PAlKPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

59. Pasal 86 dihapus.

60. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

61. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 91

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. jenis dan uraian Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; SK No254776A

b. pelaku b. c. d. e. f. Eil-+Jr.I{$ K INDONESIA pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OA dan Pasal 2OB; Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 25; jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l; metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; metode dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; l. kualilikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

m. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;

n. Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;

o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O sampai dengan Pasal 58;

p. Pengadaan e. h. i. J k SK No254775A E?r*Ir,Ifl1 K INDONESIA Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66; harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82; Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan w layanan sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. (21 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terkait dengan mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk APBN; atau p q r s t. u v a

b. menteri yang menye urusan

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

Naskah pasal.

Naskah pasal.

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan :

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa; SK No254842A

b. Pengadaan

b. Pengadaan Barang/Jasa yang ErnggEran belanja dari APBN/APBD/APB Desa ssfagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang c. 3 .rnggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. kualitas perencanEran Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; lokapasar (E-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa; teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggun.ran Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. b. c. d. e. f. c. h. I

4. Ketentuan SK No254841A 4 Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (21 Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tqiuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. beke{a secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Barang/Jasa. SK No254840A

(2) Pertentangan (21 kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dalam hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sErma;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencErna;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/kmbaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama ylrng memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan I (satu) huruf yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: e f. 5 Pasal 9 SK No254839A trll+ItT{Il REPUBLIK INDONESIA Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja; perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencEmaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/ atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/ atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; dihapus; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli melalui sayembara/ kontes;

m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; n. pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas RpIOO.OO0.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi b. c. d. e, f. f1 D c. h. i. j. k. l. untuk SK No254715A 6 7lf*rril{$ K INDONESIA

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu dnggaran paling sedikit di atas RpIO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). l2l PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal lO diubah dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal lO

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa se dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. l2l Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. SK No254837A 7.Ketentuan 7 Ketentuan ayat (l) huruf i Pasal 1l diubah, di antara ayat

(1) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal l1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1l

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. men3rusun perencanEranpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; spesifrkasi teknis/ kerangka acuan c. d. e, f. e. h. kerja; rancangan Kontrak; HPS; besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan Epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); menginput e-Kontrak dan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; tim ahli atau tenaga ahli; dan surat penunjukan Penyedia I k. l. m n. o. p. menetapkan menetapkan Barang/jasa. SK No254836A

(2) Selain (21 Selain melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (l), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatl2l memiliki Sertifrkat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah men5rusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan uruslrn pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala kmbaga.

8. Ketentuan huruf a ayat (l) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: SK No254835A Pasal 13 Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung; dihapus; dan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggErrErn paling banyak RpIO.OOO.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar ruPiah). l2l Pokja Pemilihan sslagaimana dimaksud pada ayat (l) 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang be{umlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan b. c. 9 SK No254834A PRESTOEN R,EPUELIK INDONESTA (21 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. lO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifrkat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12) Dalam penlrusunEm spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja terhadap: penyebutan merek

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bogian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan A REPUBLIK INDONES]A

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. Hidup sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ll. Ketentuan Pasal 2O ditambahkan 1 (satu) ayat yalni ayat (3), sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut: Pasal 2O

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;

c. ketersediaanBarang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/ atau

e. ketersediaan anggaran belanja. t2l Dalam melakukan Barang/Jasa, dilarang: Pengadaan a menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat elisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing; beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan; beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/ atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(4) Produk Ramah b c d SK No254832A

(3) Dalam NEPUBLIK ]NDONES]A -2t-

(3) Dalam melakukan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 4O% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

12. Di antara Pasal 2O dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2OA dan Pasal 2OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (sttpplied bg ounefl. Pasal 2OB (l) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permErnen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/ atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. l2l Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. E-pur&asing; dan/atau

b. pemes€rnEm berdasarkan Kontrak payung. sudah SK No254831A

13. Ketentuan REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/ atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. (21 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Barang/Jasa secara nasional dan dapat kepada tugas dan menteri / kepala lembaga.

14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat

(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungiawabkan. l2l Nilai HPS bersifat tida} rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi p€nawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan SK No254830A tIlld{I.T{I] REPUBLIK ]NDONESIA (8)

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negErra. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), E-purdnsing dengan nilai paling banyak Rp1OO.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Dihapus.

15. Ketentuan ayat (l), ayat(21, ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (lO) danayat(11) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (loa), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak parung;

e. biaya plus imbalan; dan f. Kontrak berbasis kinerja. l2l Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan (6) (7t SK No254829A

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan; f. modilikasi putar kunci;

g. Kontrakpayung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a, lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinefa. (4t pengadaan pekerjaan terintegrasi Jenis Kontrak terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat

(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. SK No254828A

(6) Kontrak R,EPUELIK INDONESIA

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Pekeq'aan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. l7l Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak payung sebagaip6lla dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (21 huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. b SK No254827A

(9a) Kontrak l:kFFIFITN K INDONESTA

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap atau dimanfaatkan sesuai dalam Kontrak. (lO) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pen.rnganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan p€rsentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (l0a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan berupa:

a. pekerjaan yang perundang-undangan, dapat lebih dari 12

b. pekerjaan SK No254826A (dua belas) bulan;

b. pekedaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan hurufe ayat (l) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat

(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat/buktipesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpI0.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.0OO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah). SK No254825A

(5) Surat

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp40O.OOO.OOO,OO (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(6) Surat/ bukti pesErnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purclusing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontra} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. (71 Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang urusan pemerintahan dalam

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pekerjaan. l2l Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);

b. paling negeri SK No254824A REPUEL]K INDONESIA

b. paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpI5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 3O diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3O

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. jaminan penaw€rrarn;

b. jaminan sanggah banding;

c. jaminanpelaksanaan;

d. jaminan uang muka; dan

e. jaminan l2l Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa bank garansi atau stretg bond.

(4) Bentuk A

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawarErn, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semuajenis Jaminan. (71 Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan Iembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surefuship di Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan ayat l2l huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

(1) Jaminan pelalsanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp20O.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah). SK No254822A

(2) Jaminan REPUELIK INDONES]A (21 Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 1OO7o (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, (41 Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan (s) terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 8oolo (delapan puluh persen) sampai dengan 1007o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Bxang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayatl2l, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a, b. c. Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung;

d. Tender SK No254821A Err+Tr.I{J REPUBLIK INDONESIA

d. Tender cepat; dan

e. Tender. l2l E-prchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.OOO,O0 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ; penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan , Mantan eluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan b c. SK No254820A d.Pekerjaan d Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, danZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifrk dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

k. permintaan berulang lrepeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualilikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: SK No254819A a.spesifikasi REPUBLIK INDONES]A

a. spesiflkasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b dan huruf c. (71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (l) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. sistem nilai;

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau c, harga terendah. (21 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa l,ainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 22.Ketentuan SK No254818A

22. Ketentuan ayat (1), ayatl2l, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (71, sehingga Pasal 4l berbunyi sebagai berikut:

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purclnsirry;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi. (21 E-purclusing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak RpIOO.0OO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa SK No254817A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA e I f. c. h. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yEmg secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; permintaan berulang Qepeat ordet) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; pemilihan Penyedia untuk Konsultansi dalam hal Kontrak; Jasa terjadi pemutusan Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah). (71 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Naskah pasal.

berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. kualitas perencanEran Pengadaan Barang/Jasa; melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; lokapasar (E-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa; teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; mendorong penggun.ran Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. b. c. d. e. f. c. h. I

4. Ketentuan SK No254841A 4 Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (21 Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tqiuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. beke{a secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Barang/Jasa. SK No254840A

(2) Pertentangan (21 kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dalam hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sErma;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencErna;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/kmbaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama ylrng memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan I (satu) huruf yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: e f. 5 Pasal 9 SK No254839A trll+ItT{Il REPUBLIK INDONESIA Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja; perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencEmaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/ atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/ atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; dihapus; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli melalui sayembara/ kontes;

m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; n. pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas RpIOO.OO0.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi b. c. d. e, f. f1 D c. h. i. j. k. l. untuk SK No254715A 6 7lf*rril{$ K INDONESIA

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu dnggaran paling sedikit di atas RpIO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). l2l PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal lO diubah dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal lO

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa se dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. l2l Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. SK No254837A 7.Ketentuan 7 Ketentuan ayat (l) huruf i Pasal 1l diubah, di antara ayat

(1) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal l1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1l

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. men3rusun perencanEranpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; spesifrkasi teknis/ kerangka acuan c. d. e, f. e. h. kerja; rancangan Kontrak; HPS; besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan Epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); menginput e-Kontrak dan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; tim ahli atau tenaga ahli; dan surat penunjukan Penyedia I k. l. m n. o. p. menetapkan menetapkan Barang/jasa. SK No254836A

(2) Selain (21 Selain melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (l), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatl2l memiliki Sertifrkat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah men5rusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan uruslrn pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala kmbaga.

8. Ketentuan huruf a ayat (l) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: SK No254835A Pasal 13 Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung; dihapus; dan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggErrErn paling banyak RpIO.OOO.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar ruPiah). l2l Pokja Pemilihan sslagaimana dimaksud pada ayat (l) 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang be{umlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan b. c. 9 SK No254834A PRESTOEN R,EPUELIK INDONESTA (21 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. lO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifrkat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12) Dalam penlrusunEm spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja terhadap: penyebutan merek

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bogian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan A REPUBLIK INDONES]A

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. Hidup sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ll. Ketentuan Pasal 2O ditambahkan 1 (satu) ayat yalni ayat (3), sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut: Pasal 2O

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;

c. ketersediaanBarang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/ atau

e. ketersediaan anggaran belanja. t2l Dalam melakukan Barang/Jasa, dilarang: Pengadaan a menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat elisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing; beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan; beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/ atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(4) Produk Ramah b c d SK No254832A

(3) Dalam NEPUBLIK ]NDONES]A -2t-

(3) Dalam melakukan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 4O% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

12. Di antara Pasal 2O dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2OA dan Pasal 2OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (sttpplied bg ounefl. Pasal 2OB (l) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permErnen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/ atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. l2l Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. E-pur&asing; dan/atau

b. pemes€rnEm berdasarkan Kontrak payung. sudah SK No254831A

13. Ketentuan REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/ atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. (21 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Barang/Jasa secara nasional dan dapat kepada tugas dan menteri / kepala lembaga.

14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat

(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungiawabkan. l2l Nilai HPS bersifat tida} rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi p€nawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan SK No254830A tIlld{I.T{I] REPUBLIK ]NDONESIA (8)

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negErra. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), E-purdnsing dengan nilai paling banyak Rp1OO.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Dihapus.

15. Ketentuan ayat (l), ayat(21, ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (lO) danayat(11) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (loa), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal2T

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak parung;

e. biaya plus imbalan; dan f. Kontrak berbasis kinerja. l2l Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan (6) (7t SK No254829A

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan; f. modilikasi putar kunci;

g. Kontrakpayung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a, lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinefa. (4t pengadaan pekerjaan terintegrasi Jenis Kontrak terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat

(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. SK No254828A

(6) Kontrak R,EPUELIK INDONESIA

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Pekeq'aan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. l7l Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak payung sebagaip6lla dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (21 huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. b SK No254827A

(9a) Kontrak l:kFFIFITN K INDONESTA

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap atau dimanfaatkan sesuai dalam Kontrak. (lO) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pen.rnganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan p€rsentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (l0a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan berupa:

a. pekerjaan yang perundang-undangan, dapat lebih dari 12

b. pekerjaan SK No254826A (dua belas) bulan;

b. pekedaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan hurufe ayat (l) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat

(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat/buktipesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpI0.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.0OO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah). SK No254825A

(5) Surat

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp40O.OOO.OOO,OO (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(6) Surat/ bukti pesErnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purclusing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontra} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. (71 Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang urusan pemerintahan dalam

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pekerjaan. l2l Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);

b. paling negeri SK No254824A REPUEL]K INDONESIA

b. paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpI5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 3O diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3O

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. jaminan penaw€rrarn;

b. jaminan sanggah banding;

c. jaminanpelaksanaan;

d. jaminan uang muka; dan

e. jaminan l2l Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa bank garansi atau stretg bond.

(4) Bentuk A

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawarErn, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semuajenis Jaminan. (71 Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan Iembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surefuship di Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan ayat l2l huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

(1) Jaminan pelalsanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp20O.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah). SK No254822A

(2) Jaminan REPUELIK INDONES]A (21 Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 1OO7o (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, (41 Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan (s) terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 8oolo (delapan puluh persen) sampai dengan 1007o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Bxang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayatl2l, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a, b. c. Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung;

d. Tender SK No254821A Err+Tr.I{J REPUBLIK INDONESIA

d. Tender cepat; dan

e. Tender. l2l E-prchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.OOO,O0 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ; penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan , Mantan eluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan b c. SK No254820A d.Pekerjaan d Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, danZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifrk dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

k. permintaan berulang lrepeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualilikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: SK No254819A a.spesifikasi REPUBLIK INDONES]A

a. spesiflkasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b dan huruf c. (71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (l) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. sistem nilai;

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau c, harga terendah. (21 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa l,ainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 22.Ketentuan SK No254818A

22. Ketentuan ayat (1), ayatl2l, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (71, sehingga Pasal 4l berbunyi sebagai berikut: Pasal 4l

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purclnsirry;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi. (21 E-purclusing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak RpIOO.0OO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa SK No254817A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA e I f. c. h. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yEmg secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; permintaan berulang Qepeat ordet) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; pemilihan Penyedia untuk Konsultansi dalam hal Kontrak; Jasa terjadi pemutusan Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah). (71 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4lA (l) Arahan 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. (21 Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan na dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan SK No254816A

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan , memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung Langsung. metode Penunjukan

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (l) Kualifikasi evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. (21 Kualifrkasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l.ainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(4) Kualifikasi pada dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugu.r.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut: sebagaimana a.Tender SK No254758A N,EPUBLIK INDONESIA

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(6) Kualifikasi pada prakualilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum penawaran dengan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Peke{ aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. (71 Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/ Pekerj aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifi kasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ycrng mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit secara teknis lagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Ketentuan ayat l2l Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat l7l, ayat (8), ayat (9), dan ayat (lO), sehingga Pasai 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA SK No254772A REPUBLIK INDONESIA a PA/KPA dapat pegawEu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 5O% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. l2l Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swalelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksana.an Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagalmana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Untuk pelalsanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui Epurchasing. (71 Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib material/ bahan/ alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahanlalat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode dilakukan pimpinan SK No254813A

(9) Pembelian

(9) Pembelian material/bahan/aLat dengan metode Epurchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan Swalelola. (lO) Pembelian material/bahan/alat dengan metode Epurchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilalsanakan paling lambat I (satu) tahun setelah Peraturan .

26. Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) sehingga Pasal 5O berbunyi sebagai berikut: Pasal 5O (l) Pelaksanaan meliputi: melalui Tender/Seleksi pelaksanaan kualifrkasi; pengumumzrn dan/ atau undangan; dan pengambilan Pemilihan; pemberian penjelasan; dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah. (21 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sansgah banding.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. (41 Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;

b. peserta menyampaikan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan a, b. c. d. e, f. c. h.

(1) untuk SK No254812A

(5) Pelaksanaan wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: kebutuhan dari aspek volume, spesilikasi teknis, waktu, lokasi, dan/ atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purc lw"sing. (sb) kewajiban pelaksanaan E-purcha.sing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaksanaan E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang I (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. l7l Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarilikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP

(9) Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan pagu Kementerian/ Lembaga; atau

a. tidak dapat anggaran SK No2548llA

b. persetujuan Ell-#If.T{Il REPUELIK INDONESIA

b. persetujuan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode E-reuerse Audion.

27. Ketentuan ayat l2l, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan I (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang kualifikasi; atau menyampaikan dokumen

b. jumlah peserta yang lulus dari 3 (tiga) peserta. (21 Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan /persaingan usaha tidak sehat; g.seluruh kurang SK No254810A [I'I+{FI{I] REPUBUK INDONESIA

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau j. alokasi anggaran dalam dokumen Ernggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan renczula kerja dan anggaran Kementerian/kmbaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat(21 hurufi dan hurufj dinyatakan oleh PA/KPA. SK No254809A (6)Tindak REPUBLIK ]NDONESIA

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifrkasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus I (satu) peserta, dilanjutlan seperti proses Penunjukan Langsung. (71 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksiulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal dimaksud pada ayat (21 huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat l7l huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. (11)Tindak SK No254808A lrfd{f.I{Il K INDONESIA

(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan melakukan Tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (l) Pelalsanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatangananKontrak;

c. pemberian uang muka; prestasi pekerjaan; Kontrak; penyesuaian harga; Kontrak atau berakhirnya Kontrak; pemutusan Kontrak; serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau penanBanan Keadaan Kahar. (21 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/ alat, maka wajib material/ bahan / alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/ atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran. 29.Ketentuan d. e. f. td b' h. i. j. SK No254807A REPUBLTK INDONESIA _46_

29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (l) Dalam hal terdapat antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan. (21 Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga}ibatkan penambahan nilai Kontrak, Kontrak dilaksanalan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi lO% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi lO% (sepuluh persen) berdasarkan persetqiuan dari PA.

30. Ketentuan hurufe ayat(21Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/ atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. SK No254806A (1)

(2) Keadaan 12) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/ atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/ atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan peke{aan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. l7l Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi pennanen, pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

31. Di antara SK No254805A

31. Di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 6l diubah, sehingga Pasal 6l berbunyi sebagai berikut: (t) (1a) t2l 12al (3) Pasal 61 Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal badan layanan umum/ badan layanan umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga. SK No254804A

32. Judul REPUBLIK INDONESIA E:f*Ift]I-{Il

32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Begian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

33. Ketentuan ayat (1), ayat(2l,, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (l) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekedaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas RpI.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa.Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO.0OO,OO (lima puluh miliar rupiah);

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.OOO.OO0.OOO,OO (dua puluh lima miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. (21 Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mErmpu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/ pengetahuan;

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau

c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Badan A

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. l4l Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/ atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan situs u.reb komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terhadap adi penafsiran arti yang berbeda (7t Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa Indonesia dijadikan acuan. (8) Kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan ayat (l) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dafam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (canntry of oiginl Barang dan jasa. (21 Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum perjanjian pinjaman luar negeri (aduane proanremenfl.

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 35.Setelah atau hibah SK No254802A TT+{FT{II K INDONES]A

35. Setelah Bagran Kelima pada BAB MII KHUSUS ditambahkan 1 (satu)judul bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam Pengadaan Barang/ Jasa Desa

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 648, dan Pasal 64C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64A (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkat}an pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa. (21 Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Pasal 64Et (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. (21 Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:

a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat;

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten / kota yang sama; atau

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode Epurchasing.

(5) Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pasal 64C . SK No254801A -FFIIiIINI K INDONESIA Pasal 64C (l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang/Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 648 diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala kmbaga. (21 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebljakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 65

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.OOO.OOO.O0O,O0 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(5) Kementerian yang urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog elektronik.

(6) Penyedia SK No254800A

(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (71 Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi sebasaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66

(1) Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. l2l Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan: Produk Dalam Negeri yang a. b memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4oolo (empat puluh persen); dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o ldtua puluh lima persen);

c. dalam SK No254799A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA c.

(6) Menteri yang dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak kebutuhan, maka menggunakan Froduk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang daxi 25o/o (dua puluh lima persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk non-industri, Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declarel.

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. urusan pemerintahan di bidang perindustrian informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah. SK No254798A

(8) Menteri

(8) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi. (lO) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l mengacu pada daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang pemerintahan di bidang Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RUP, spesilikasi teknis/ kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen Pemilihan. urusEIn (l 1) (t2l

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. (21 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.OO0.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah);

b. dengan SK No254797A a. _56_

b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp I.OOO.OOO.0OO,OO (satu miliar rupiah) untuk pekerj aan terintegrasi; atau

c. dengan nilai pagu palet pengadaan paling sedikit di atas Rp1.OOO.0OO.OOO,OO (satu miliar rupiah) untuk E-purctwsing dengan metode mini kompetisi.

(3) Preferensi harga diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau Epurctwsing dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25o/o ldua puluh lima persen);

b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25o/o (drta puluh lima persen);

c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan

d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sarna, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;

c. preferensi SK No254796A

c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25o/o (dtua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut: HEA = (1 _ Kp)x Hp dengan: - HEA merupakan hasil evaluasi akhir - KP merupakan koefisien preferensi KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi - HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5olo (tqjuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan

b. tambahan 5olo (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan lead.finn merupakan badan usaha nasional.

40. Ketentuan ayat (21 Pasal 68 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c1, ayat (2d), dan ayat (2e1, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 SK No254795A EETFIIIIIN REPUBLIK INDONESIA Pasal 68 (l) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. (21 Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2a) Aspek ayat (21: sebagaimana dimaksud pada a meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian ualue for moneA, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri. Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi tata kelola perusahaan yang batk lgood @rporate gouemanel, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat. Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c), dan ayat

(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan. Pengadaan Berkelanj utan dilalsanakan oleh: (2b) l2cl (2d) l2el (3)

a. PA/KPA dalam dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK SK No2547944 N,EPUBLIK INDONESIA c b c. PPK dalam menJrusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan r.rncEmg€rn Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menJrusun Dokumen Pemilihan.

41. Ketentuan Pasal 7O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7O

(1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:

a. perencanaanpengadaan;

b. persiapanpengadaan; pemilihan Penyedia;

d. pelaksanaanKontrak;

e. serah terima peke{aan; f. pengelolaan Penyedia; dan

g. katalog elektronik. (21 Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara elektronik meliputi:

a. portal pengadaan nasional;

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

d. pengelolaan peran serta masyarakat; A

e. pengelolaan E{T{FI{I] REPUBLIK INDONESIA pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan dan evaluasi.

42. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan lokapasar (E-marlcetplael. l2l l.okapasar (E-markctplael Pengadaan Barang/Jasa teknis dan layanan dukungan transaksi bagr Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.

(3) LKPP membina, mengelola, dan mengawasi Lokapasar lE-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Dalam rangka dan Lokapasar lilmarleetplael Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/ perkumpulan, dan/ atau Pelaku Usaha.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT2

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. (21 Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Dalam e. f. SK No254792A EEFFITiIIN REPUBUK INDONESIA

(3) Dalam pengelolaan katalog Kementerian / Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

44. Pasal 72A dihapus.

45. Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72B

(1) Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementeian /l*mbaga / Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/ Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga.

46. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (21 Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; SK No25479lA

b. pelaksanaan REPUBLIK INDONES]A

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. (41 LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

47. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a1, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal T4

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (21 Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf a sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber daya perancang kebifal<an dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebljakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. SK No254790A (3)

(4) Sumber

(4) Sumber daya ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang keb[iakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan ayat (l), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Pasal 74A diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayatyalni ayat (5a), serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (lO) dan ayat (11), sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut: Pasal 74A (l) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (l) huruf a, terdiri atas:

a. PengelolaPengadaanBarang/Jasa;

b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan. SK No254789A

(3) Pengelola PRES!DEN NEPUELIK INDONESIA

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/ KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang urusan pemerintahan kementerian di bidang keuangan negara dan yang men urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pr4iurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (41, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencErnaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog dan ditugaskan sebagar sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel [ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. (71 Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertilikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/ level- 1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di UKPBJ. (9)Dihapus SK No254788A REPUBLIK INDONESIA

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat ya}ni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 74B berbunyi sebagai berikut: Pasal 74B

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa men5rusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. l2l Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ kmbaga/ Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Po$a Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. di SK No254787A b.pelaksanaan Elf*-{f'I{ll K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/ Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) menlrusun rencana aksi pemenuhan Personel [.ainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

b. pelaksanaan SK No254786A 7:l:FIFEN K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel l.ainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifrkat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

50. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah, di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk I (satu) UKPBJ yang memiliki tugas dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/l*nbBa / Pemerintah Daerah.

(1a) Kementerian / Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang luar negeri. l2l Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ^yat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d, pelaksanaan urusan SK No254785A E{*[f.T{Ii K INDONESIA pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: kmbaga yang tidak memenuhi d. e. a. kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan melalui model kapabilitas UKPBJ pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kriteria pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. kematangan UKPB, untuk menuju

51. Di antara SK No254784A (8) REPUBLIK INDONESIA

51. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 76A Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/ atau bantuan mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/ atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

52. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yalni ayat (1a), sehingga Pasa777 berbunyi sebagai berikut: PasalTT (l) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (la) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejalsaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau wewenErng dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. l2l Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengad aan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/ atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)APrP A REPUBLIK INOONESIA

(3) APrP dimaksud pada ayat (l) dan ayat l2l uti sesual

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (71 LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

53. Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara ayat(41dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayatyakni ayat(4al dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 (l) Dalam hal peserta pemilihan: a. dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori sef declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. (21 Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum Kontrak, pemenang pemilihan SK No254782A dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam -7L-

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak b. c, pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; menyebabkan kegagalan bangunan; Kontrak, tidak , atau jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; E. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/ atau i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam; SK No254781A

d. sanksi PNESIOEN REPUBLIK INDONES]A

d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/ atau pengurus badan usaha.

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 8O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8O (l) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia; Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian; menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b c.

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri, dikenakan sanksi administratif. (21 Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam Epurchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/ atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif. SK No254780A

(3) Sanksi ?:I-+TFI{II K INDONESIA

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atanu

c. penurunanpencantumanPenyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lemb"ge.

55. Di antara Pasal 8O dan Pasal 8l disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8OA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8OA

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif. l2l Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam Dpurclwsing berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. penghentian dalam sistem transaksi E-purclnsing; atau

b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 56.Ketentuan SK No254779A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

56. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

Naskah pasal.

berbunyi sebagai berikut: e f. 5 Pasal 9 SK No254839A trll+ItT{Il REPUBLIK INDONESIA Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan anggaran belanja; perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencEmaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/ atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/ atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; dihapus; menetapkan Penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli melalui sayembara/ kontes;

m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; n. pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E- purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas RpIOO.OO0.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi b. c. d. e, f. f1 D c. h. i. j. k. l. untuk SK No254715A 6 7lf*rril{$ K INDONESIA

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu dnggaran paling sedikit di atas RpIO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). l2l PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal lO diubah dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga

berbunyi sebagai berikut: Pasal lO

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa se dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. l2l Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. SK No254837A 7.Ketentuan 7 Ketentuan ayat (l) huruf i Pasal 1l diubah, di antara ayat

(1) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal l1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1l

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. men3rusun perencanEranpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; spesifrkasi teknis/ kerangka acuan c. d. e, f. e. h. kerja; rancangan Kontrak; HPS; besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan Epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); menginput e-Kontrak dan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; tim ahli atau tenaga ahli; dan surat penunjukan Penyedia I k. l. m n. o. p. menetapkan menetapkan Barang/jasa. SK No254836A

(2) Selain (21 Selain melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (l), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatl2l memiliki Sertifrkat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah men5rusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan uruslrn pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala kmbaga.

8. Ketentuan huruf a ayat (l) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: SK No254835A

Pasal 13
(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
memiliki tugas:
a
melaksanakan persiapan dan
pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan
Langsung dan E-purchasing dengan pembelian
langsung;
dihapus; dan
pemenang pemilihan/Penyedia
untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran
paling banyak RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO
(seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
pagu
anggErrErn paling
banyak
RpIO.OOO.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar
ruPiah).
l2l Pokja Pemilihan sslagaimana dimaksud pada ayat (l)
3 (tiga) orang.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah
sepanjang be{umlah gasal.
(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau
tenaga ahli.
Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan b. c. 9 SK No254834A PRESTOEN R,EPUELIK INDONESTA (21 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. lO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifrkat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12) Dalam penlrusunEm spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja terhadap: penyebutan merek

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bogian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan A REPUBLIK INDONES]A

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. Hidup sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ll. Ketentuan Pasal 2O ditambahkan 1 (satu) ayat yalni ayat (3), sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;

c. ketersediaanBarang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/ atau

e. ketersediaan anggaran belanja. t2l Dalam melakukan Barang/Jasa, dilarang: Pengadaan a menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat elisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing; beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan; beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/ atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(4) Produk Ramah b c d SK No254832A

(3) Dalam NEPUBLIK ]NDONES]A -2t-

(3) Dalam melakukan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 4O% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

12. Di antara Pasal 2O dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2OA dan Pasal 2OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (sttpplied bg ounefl. Pasal 2OB (l) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permErnen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/ atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. l2l Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. E-pur&asing; dan/atau

b. pemes€rnEm berdasarkan Kontrak payung. sudah SK No254831A

13. Ketentuan REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada
tahap perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan, dan/ atau persiapan pemilihan Penyedia
pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
(21 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan
oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.
(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi
Barang/Jasa secara nasional dan
dapat
kepada
tugas dan
menteri / kepala lembaga.
14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat
(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungiawabkan. l2l Nilai HPS bersifat tida} rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi p€nawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan SK No254830A tIlld{I.T{I] REPUBLIK ]NDONESIA (8)

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negErra. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), E-purdnsing dengan nilai paling banyak Rp1OO.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Dihapus.

15. Ketentuan ayat (l), ayat(21, ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (lO) danayat(11) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (loa), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal2T

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak parung;

e. biaya plus imbalan; dan f. Kontrak berbasis kinerja. l2l Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan (6) (7t SK No254829A

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan; f. modilikasi putar kunci;

g. Kontrakpayung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a, lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinefa. (4t pengadaan pekerjaan terintegrasi Jenis Kontrak terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat

(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. SK No254828A

(6) Kontrak R,EPUELIK INDONESIA

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Pekeq'aan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. l7l Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak payung sebagaip6lla dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (21 huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. b SK No254827A

(9a) Kontrak l:kFFIFITN K INDONESTA

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap atau dimanfaatkan sesuai dalam Kontrak. (lO) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pen.rnganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan p€rsentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (l0a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan berupa:

a. pekerjaan yang perundang-undangan, dapat lebih dari 12

b. pekerjaan SK No254826A (dua belas) bulan;

b. pekedaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan hurufe ayat (l) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat

(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat/buktipesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpI0.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.0OO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah). SK No254825A

(5) Surat

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp40O.OOO.OOO,OO (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(6) Surat/ bukti pesErnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purclusing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontra} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. (71 Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang urusan pemerintahan dalam

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pekerjaan. l2l Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);

b. paling negeri SK No254824A REPUEL]K INDONESIA

b. paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpI5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 3O diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3O
(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. jaminan penaw€rrarn;
b. jaminan sanggah banding;
c. jaminanpelaksanaan;
d. jaminan uang muka; dan
e. jaminan
l2l Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.
(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
berupa bank garansi atau stretg bond.
(4) Bentuk
A

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat:
a. tidak bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan
c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari
Pokja
Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh
Pokja Pemilihan/PPK diterima.
(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan
jaminan penawarErn, jaminan sanggah banding,
jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
(6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan,
perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semuajenis
Jaminan.
(71 Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan
Iembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan
penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk surefuship di Otoritas Jasa
Keuangan.
19. Ketentuan ayat l2l huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga

berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

(1) Jaminan pelalsanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp20O.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah). SK No254822A

(2) Jaminan REPUELIK INDONES]A (21 Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 1OO7o (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, (41 Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan (s) terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 8oolo (delapan puluh persen) sampai dengan 1007o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Bxang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayatl2l, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga

berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a, b. c. Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung;

d. Tender SK No254821A Err+Tr.I{J REPUBLIK INDONESIA

d. Tender cepat; dan

e. Tender. l2l E-prchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.OOO,O0 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ; penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan , Mantan eluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan b c. SK No254820A d.Pekerjaan d Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, danZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifrk dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

k. permintaan berulang lrepeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualilikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: SK No254819A a.spesifikasi REPUBLIK INDONES]A

a. spesiflkasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b dan huruf c. (71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

(l) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. sistem nilai;

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau c, harga terendah. (21 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa l,ainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 22.Ketentuan SK No254818A

22. Ketentuan ayat (1), ayatl2l, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (71, sehingga Pasal 4l berbunyi sebagai berikut: Pasal 4l

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purclnsirry;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi. (21 E-purclusing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak RpIOO.0OO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa SK No254817A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA e I f. c. h. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yEmg secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; permintaan berulang Qepeat ordet) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; pemilihan Penyedia untuk Konsultansi dalam hal Kontrak; Jasa terjadi pemutusan Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah). (71 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4lA (l) Arahan 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. (21 Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan na dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan SK No254816A

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan , memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung Langsung. metode Penunjukan

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(l) Kualifikasi evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. (21 Kualifrkasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l.ainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(4) Kualifikasi pada dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugu.r.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut: sebagaimana a.Tender SK No254758A N,EPUBLIK INDONESIA

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(6) Kualifikasi pada prakualilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum penawaran dengan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Peke{ aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. (71 Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/ Pekerj aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifi kasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ycrng mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit secara teknis lagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Ketentuan ayat l2l Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat l7l, ayat (8), ayat (9), dan ayat (lO), sehingga Pasai 47 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA SK No254772A REPUBLIK INDONESIA a PA/KPA dapat pegawEu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 5O% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. l2l Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swalelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksana.an Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagalmana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Untuk pelalsanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui Epurchasing. (71 Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib material/ bahan/ alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahanlalat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode dilakukan pimpinan SK No254813A

(9) Pembelian

(9) Pembelian material/bahan/aLat dengan metode Epurchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan Swalelola. (lO) Pembelian material/bahan/alat dengan metode Epurchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilalsanakan paling lambat I (satu) tahun setelah Peraturan .

26. Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) sehingga Pasal 5O berbunyi sebagai berikut:

(l) Pelaksanaan meliputi: melalui Tender/Seleksi pelaksanaan kualifrkasi; pengumumzrn dan/ atau undangan; dan pengambilan Pemilihan; pemberian penjelasan; dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah. (21 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sansgah banding.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. (41 Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;

b. peserta menyampaikan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan a, b. c. d. e, f. c. h.

(1) untuk SK No254812A

(5) Pelaksanaan wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: kebutuhan dari aspek volume, spesilikasi teknis, waktu, lokasi, dan/ atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purc lw"sing. (sb) kewajiban pelaksanaan E-purcha.sing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaksanaan E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang I (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. l7l Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarilikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP

(9) Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan pagu Kementerian/ Lembaga; atau

a. tidak dapat anggaran SK No2548llA

b. persetujuan Ell-#If.T{Il REPUELIK INDONESIA

b. persetujuan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode E-reuerse Audion.

27. Ketentuan ayat l2l, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan I (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga

berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang kualifikasi; atau menyampaikan dokumen

b. jumlah peserta yang lulus dari 3 (tiga) peserta. (21 Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan /persaingan usaha tidak sehat; g.seluruh kurang SK No254810A [I'I+{FI{I] REPUBUK INDONESIA

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau j. alokasi anggaran dalam dokumen Ernggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan renczula kerja dan anggaran Kementerian/kmbaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat(21 hurufi dan hurufj dinyatakan oleh PA/KPA. SK No254809A (6)Tindak REPUBLIK ]NDONESIA

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifrkasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus I (satu) peserta, dilanjutlan seperti proses Penunjukan Langsung. (71 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksiulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal dimaksud pada ayat (21 huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat l7l huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. (11)Tindak SK No254808A lrfd{f.I{Il K INDONESIA

(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan melakukan Tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

(l) Pelalsanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatangananKontrak;

c. pemberian uang muka; prestasi pekerjaan; Kontrak; penyesuaian harga; Kontrak atau berakhirnya Kontrak; pemutusan Kontrak; serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau penanBanan Keadaan Kahar. (21 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/ alat, maka wajib material/ bahan / alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/ atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran. 29.Ketentuan d. e. f. td b' h. i. j. SK No254807A REPUBLTK INDONESIA _46_

29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(l) Dalam hal terdapat
antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
Kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(21 Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menga}ibatkan penambahan
nilai Kontrak,
Kontrak dilaksanalan
dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir
tidak melebihi lO% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal.
(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya
keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai
Kontrak akhir dapat melebihi lO% (sepuluh persen)
berdasarkan persetqiuan dari PA.
30. Ketentuan hurufe ayat(21Pasal 59 diubah, sehingga Pasal
59 berbunyi sebagai berikut:

keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/ atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. SK No254806A (1)

(2) Keadaan 12) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/ atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/ atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan peke{aan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. l7l Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi pennanen, pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

31. Di antara SK No254805A

31. Di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 6l diubah, sehingga Pasal 6l berbunyi sebagai berikut: (t) (1a) t2l 12al (3)

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal badan layanan umum/ badan layanan umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga. SK No254804A

32. Judul REPUBLIK INDONESIA E:f*Ift]I-{Il

32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Begian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

33. Ketentuan ayat (1), ayat(2l,, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63
(l) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat
dilaksanakan untuk:
a. Pengadaan Pekedaan Konstruksi dengan nilai
paling sedikit di atas RpI.OOO.OOO.OOO.OOO,OO
(satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa.Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO.0OO,OO (lima
puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit di atas Rp25.OOO.OO0.OOO,OO (dua puluh
lima miliar rupiah); atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh
lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor
swasta asing.
(21 Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang
mErmpu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan
Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai
kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mencantumkan ketentuan
mengenai:
a. alih teknologi/ pengetahuan;
b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional;
dan/atau
c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.
(3) Badan
A

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), harus melakukan kerja sama usaha
dengan badan usaha nasional dalam bentuk
konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama
lainnya.
l4l Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, harus
bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi
namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang
dan/ atau pelaksanaan pelayanan purnajual.
(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan
dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah dan situs u.reb komunitas internasional.
(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa
Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua)
bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Dalam hal
terhadap
adi penafsiran arti yang berbeda
(7t
Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa
Indonesia dijadikan acuan.
(8)
Kontrak melalui Pengadaan
Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata
uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
34. Ketentuan ayat (l) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dafam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (canntry of oiginl Barang dan jasa. (21 Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum perjanjian pinjaman luar negeri (aduane proanremenfl.

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 35.Setelah atau hibah SK No254802A TT+{FT{II K INDONES]A

35. Setelah Bagran Kelima pada BAB MII KHUSUS ditambahkan 1 (satu)judul bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam Pengadaan Barang/ Jasa Desa

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 648, dan Pasal 64C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk
meningkat}an pertumbuhan ekonomi desa sesuai
dengan kewenangan desa.
(21 Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan
penggunaan material yang ada di desa.
Pasal 64Et
(l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui
Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.
(21 Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat
dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa
desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:
a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di
desa setempat;
b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa
setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan
melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar
dalam kabupaten / kota yang sama; atau
c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar
tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui
Penyedia lainnya.
(3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
dari hasil produksi dalam negeri.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui metode Epurchasing.
(5) Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan,
Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan
dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

. SK No254801A -FFIIiIINI K INDONESIA Pasal 64C (l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang/Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 648 diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala kmbaga. (21 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebljakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.OOO.OOO.O0O,O0 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(5) Kementerian yang urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog elektronik.

(6) Penyedia SK No254800A

(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (71 Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi sebasaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. l2l Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan: Produk Dalam Negeri yang a. b memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4oolo (empat puluh persen); dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o ldtua puluh lima persen);

c. dalam SK No254799A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA c.

(6) Menteri yang dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak kebutuhan, maka menggunakan Froduk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang daxi 25o/o (dua puluh lima persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk non-industri, Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declarel.

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. urusan pemerintahan di bidang perindustrian informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah. SK No254798A

(8) Menteri

(8) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi. (lO) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l mengacu pada daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang pemerintahan di bidang Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RUP, spesilikasi teknis/ kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen Pemilihan. urusEIn (l 1) (t2l

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. (21 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.OO0.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah);

b. dengan SK No254797A a. _56_

b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp I.OOO.OOO.0OO,OO (satu miliar rupiah) untuk pekerj aan terintegrasi; atau

c. dengan nilai pagu palet pengadaan paling sedikit di atas Rp1.OOO.0OO.OOO,OO (satu miliar rupiah) untuk E-purctwsing dengan metode mini kompetisi.

(3) Preferensi harga diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau Epurctwsing dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25o/o ldua puluh lima persen);

b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25o/o (drta puluh lima persen);

c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan

d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sarna, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;

c. preferensi SK No254796A

c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25o/o (dtua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut: HEA = (1 _ Kp)x Hp dengan: - HEA merupakan hasil evaluasi akhir - KP merupakan koefisien preferensi KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi - HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5olo (tqjuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan

b. tambahan 5olo (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan lead.finn merupakan badan usaha nasional.

40. Ketentuan ayat (21 Pasal 68 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c1, ayat (2d), dan ayat (2e1, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

SK No254795A EETFIIIIIN REPUBLIK INDONESIA Pasal 68 (l) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. (21 Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2a) Aspek ayat (21: sebagaimana dimaksud pada a meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian ualue for moneA, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri. Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi tata kelola perusahaan yang batk lgood @rporate gouemanel, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat. Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c), dan ayat

(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan. Pengadaan Berkelanj utan dilalsanakan oleh: (2b) l2cl (2d) l2el (3)

a. PA/KPA dalam dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK SK No2547944 N,EPUBLIK INDONESIA c b c. PPK dalam menJrusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan r.rncEmg€rn Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menJrusun Dokumen Pemilihan.

41. Ketentuan Pasal 7O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:

a. perencanaanpengadaan;

b. persiapanpengadaan; pemilihan Penyedia;

d. pelaksanaanKontrak;

e. serah terima peke{aan; f. pengelolaan Penyedia; dan

g. katalog elektronik. (21 Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara elektronik meliputi:

a. portal pengadaan nasional;

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

d. pengelolaan peran serta masyarakat; A

e. pengelolaan E{T{FI{I] REPUBLIK INDONESIA pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan dan evaluasi.

42. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7l

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan lokapasar (E-marlcetplael. l2l l.okapasar (E-markctplael Pengadaan Barang/Jasa teknis dan layanan dukungan transaksi bagr Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.

(3) LKPP membina, mengelola, dan mengawasi Lokapasar lE-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Dalam rangka dan Lokapasar lilmarleetplael Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/ perkumpulan, dan/ atau Pelaku Usaha.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT2

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. (21 Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Dalam e. f. SK No254792A EEFFITiIIN REPUBUK INDONESIA

(3) Dalam pengelolaan katalog Kementerian / Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

44. Pasal 72A dihapus.

45. Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/
institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/
orang perorangan di luar Kementeian /l*mbaga /
Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog
elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/
Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Kepala kmbaga.
46. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (21 Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; SK No25479lA

b. pelaksanaan REPUBLIK INDONES]A

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. (41 LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

47. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a1, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal T4

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (21 Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf a sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber daya perancang kebifal<an dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebljakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. SK No254790A (3)

(4) Sumber

(4) Sumber daya ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang keb[iakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan ayat (l), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (8)

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayatyalni ayat (5a), serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (lO) dan ayat (11), sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut: Pasal 74A (l) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (l) huruf a, terdiri atas:

a. PengelolaPengadaanBarang/Jasa;

b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan. SK No254789A

(3) Pengelola PRES!DEN NEPUELIK INDONESIA

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/ KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang urusan pemerintahan kementerian di bidang keuangan negara dan yang men urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pr4iurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (41, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencErnaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog dan ditugaskan sebagar sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel [ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. (71 Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertilikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/ level- 1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di UKPBJ. (9)Dihapus SK No254788A REPUBLIK INDONESIA

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat ya}ni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 74B berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa men5rusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. l2l Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ kmbaga/ Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Po$a Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. di SK No254787A b.pelaksanaan Elf*-{f'I{ll K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/ Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) menlrusun rencana aksi pemenuhan Personel [.ainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

b. pelaksanaan SK No254786A 7:l:FIFEN K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel l.ainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifrkat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

50. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah, di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk I (satu) UKPBJ yang memiliki tugas dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/l*nbBa / Pemerintah Daerah.

(1a) Kementerian / Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang luar negeri. l2l Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ^yat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d, pelaksanaan urusan SK No254785A E{*[f.T{Ii K INDONESIA pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: kmbaga yang tidak memenuhi d. e. a. kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan melalui model kapabilitas UKPBJ pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kriteria pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. kematangan UKPB, untuk menuju

51. Di antara SK No254784A (8) REPUBLIK INDONESIA

51. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/ atau bantuan mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/ atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

52. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yalni ayat (1a), sehingga Pasa777 berbunyi sebagai berikut: PasalTT (l) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (la) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejalsaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau wewenErng dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. l2l Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengad aan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/ atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)APrP A REPUBLIK INOONESIA

(3) APrP dimaksud pada ayat (l) dan ayat l2l uti sesual

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (71 LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

53. Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara ayat(41dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayatyakni ayat(4al dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 (l) Dalam hal peserta pemilihan: a. dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori sef declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. (21 Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum Kontrak, pemenang pemilihan SK No254782A dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam -7L-

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak b. c, pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; menyebabkan kegagalan bangunan; Kontrak, tidak , atau jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; E. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/ atau i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam; SK No254781A

d. sanksi PNESIOEN REPUBLIK INDONES]A

d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/ atau pengurus badan usaha.

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 8O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(l) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia; Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian; menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b c.

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri, dikenakan sanksi administratif. (21 Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam Epurchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/ atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif. SK No254780A

(3) Sanksi ?:I-+TFI{II K INDONESIA

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atanu

c. penurunanpencantumanPenyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lemb"ge.

55. Di antara Pasal 8O dan Pasal 8l disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8OA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8OA

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif. l2l Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam Dpurclwsing berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. penghentian dalam sistem transaksi E-purclnsing; atau

b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 56.Ketentuan SK No254779A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

56. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8l Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (l) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ dapat melaporkan secara pidana.

57. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 8lA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaEm sanksi dalam peningkatan penggunaErn Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasErn keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. l2l Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan bagtan dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggarErn terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan pembinaan untuk

b. menteri SK No254778A urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah, berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lemb"ga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

58. Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat l2al, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

(l) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/ atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

b. menteri yang SK No254777A

(2) Pemberian PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA _76_ (21 Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PAlKPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

59. Pasal 86 dihapus.

60. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

61. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam - Pengadaan Barang/ Jasa Desa

Naskah pasal.

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa se dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. l2l Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. SK No254837A 7.Ketentuan 7 Ketentuan ayat (l) huruf i Pasal 1l diubah, di antara ayat

(1) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal l1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1l

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. men3rusun perencanEranpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; spesifrkasi teknis/ kerangka acuan c. d. e, f. e. h. kerja; rancangan Kontrak; HPS; besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; melaksanakan Epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); menginput e-Kontrak dan Kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara menilai kinerja Penyedia; menetapkan tim pendukung; tim ahli atau tenaga ahli; dan surat penunjukan Penyedia I k. l. m n. o. p. menetapkan menetapkan Barang/jasa. SK No254836A

(2) Selain (21 Selain melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (l), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayatl2l memiliki Sertifrkat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah men5rusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- sama oleh menteri yang menyelenggarakan uruslrn pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala kmbaga.

8. Ketentuan huruf a ayat (l) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: SK No254835A Pasal 13 Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: a melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung; dihapus; dan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak RpIOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggErrErn paling banyak RpIO.OOO.OO0.OOO,OO (sepuluh miliar ruPiah). l2l Pokja Pemilihan sslagaimana dimaksud pada ayat (l) 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang be{umlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan b. c. 9 SK No254834A PRESTOEN R,EPUELIK INDONESTA (21 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan l4l Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. lO. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifrkat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12) Dalam penlrusunEm spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja terhadap: penyebutan merek

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bogian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

(3) Pemenuhan A REPUBLIK INDONES]A

(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. Hidup sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ll. Ketentuan Pasal 2O ditambahkan 1 (satu) ayat yalni ayat (3), sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut: Pasal 2O

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;

c. ketersediaanBarang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/ atau

e. ketersediaan anggaran belanja. t2l Dalam melakukan Barang/Jasa, dilarang: Pengadaan a menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat elisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- masing; beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan; beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/ atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(4) Produk Ramah b c d SK No254832A

(3) Dalam NEPUBLIK ]NDONES]A -2t-

(3) Dalam melakukan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 4O% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

12. Di antara Pasal 2O dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2OA dan Pasal 2OB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2OA Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (sttpplied bg ounefl. Pasal 2OB (l) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permErnen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/ atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. l2l Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. E-pur&asing; dan/atau

b. pemes€rnEm berdasarkan Kontrak payung. sudah SK No254831A

13. Ketentuan REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan Pasal 2l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/ atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. (21 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Barang/Jasa secara nasional dan dapat kepada tugas dan menteri / kepala lembaga.

14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat

(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungiawabkan. l2l Nilai HPS bersifat tida} rahasia.

(3) Rincian HPS bersifat rahasia.

(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi p€nawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan SK No254830A tIlld{I.T{I] REPUBLIK ]NDONESIA (8)

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negErra. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak RpIO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), E-purdnsing dengan nilai paling banyak Rp1OO.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Dihapus.

15. Ketentuan ayat (l), ayat(21, ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (lO) danayat(11) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (loa), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal2T

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak parung;

e. biaya plus imbalan; dan f. Kontrak berbasis kinerja. l2l Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan (6) (7t SK No254829A

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan; f. modilikasi putar kunci;

g. Kontrakpayung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a, lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinefa. (4t pengadaan pekerjaan terintegrasi Jenis Kontrak terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat

(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. SK No254828A

(6) Kontrak R,EPUELIK INDONESIA

(6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Kontrak Pengadaan Barang/Pekeq'aan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. l7l Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (21 huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam I (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(8) Kontrak payung sebagaip6lla dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (21 huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat(21huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. b SK No254827A

(9a) Kontrak l:kFFIFITN K INDONESTA

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap atau dimanfaatkan sesuai dalam Kontrak. (lO) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka pen.rnganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan p€rsentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. (l0a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan berupa:

a. pekerjaan yang perundang-undangan, dapat lebih dari 12

b. pekerjaan SK No254826A (dua belas) bulan;

b. pekedaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

c. pekeq'aan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan hurufe ayat (l) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat

(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat/buktipesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak RpI0.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.0OO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,OO (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp4OO.OOO.0OO,OO (empat ratus juta rupiah). SK No254825A

(5) Surat

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp40O.OOO.OOO,OO (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(6) Surat/ bukti pesErnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa melalui E-purclusing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontra} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. (71 Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang urusan pemerintahan dalam

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pekerjaan. l2l Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 5oo/o (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp5O.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2OO.O0O.OOO,OO (dua ratus juta rupiah);

b. paling negeri SK No254824A REPUEL]K INDONESIA

b. paling sedikit 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2OO.OOO.OO0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 3O% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.5OO.OOO.OOO,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan RpI5.OOO.OOO.OOO,OO (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 3O diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3O

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. jaminan penaw€rrarn;

b. jaminan sanggah banding;

c. jaminanpelaksanaan;

d. jaminan uang muka; dan

e. jaminan l2l Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan peke{aan terintegrasi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa bank garansi atau stretg bond.

(4) Bentuk A

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawarErn, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semuajenis Jaminan. (71 Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan Iembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surefuship di Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan ayat l2l huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

(1) Jaminan pelalsanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp20O.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah). SK No254822A

(2) Jaminan REPUELIK INDONES]A (21 Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 1OO7o (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS, (41 Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan (s) terintegrasi sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 8oolo (delapan puluh persen) sampai dengan 1007o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 8O% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Bxang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayatl2l, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a, b. c. Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung;

d. Tender SK No254821A Err+Tr.I{J REPUBLIK INDONESIA

d. Tender cepat; dan

e. Tender. l2l E-prchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp2OO.OOO.OOO,0O (dua ratus juta rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp4OO.OOO.OOO,O0 (empat ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ; penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan , Mantan eluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan b c. SK No254820A d.Pekerjaan d Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh I (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, danZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifrk dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

k. permintaan berulang lrepeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualilikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: SK No254819A a.spesifikasi REPUBLIK INDONES]A

a. spesiflkasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b dan huruf c. (71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (l) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. sistem nilai;

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau c, harga terendah. (21 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa l,ainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 22.Ketentuan SK No254818A

22. Ketentuan ayat (1), ayatl2l, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (71, sehingga Pasal 4l berbunyi sebagai berikut: Pasal 4l

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purclnsirry;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi. (21 E-purclusing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak RpIOO.0OO.OOO,OO (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan ;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa SK No254817A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA e I f. c. h. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yEmg secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; permintaan berulang Qepeat ordet) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; pemilihan Penyedia untuk Konsultansi dalam hal Kontrak; Jasa terjadi pemutusan Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah). (71 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4lA (l) Arahan 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. (21 Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan na dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan SK No254816A

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan , memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung Langsung. metode Penunjukan

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (l) Kualifikasi evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. (21 Kualifrkasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l.ainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(4) Kualifikasi pada dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugu.r.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut: sebagaimana a.Tender SK No254758A N,EPUBLIK INDONESIA

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(6) Kualifikasi pada prakualilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum penawaran dengan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Peke{ aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. (71 Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/ Pekerj aan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifi kasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ycrng mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit secara teknis lagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Ketentuan ayat l2l Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat l7l, ayat (8), ayat (9), dan ayat (lO), sehingga Pasai 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA SK No254772A REPUBLIK INDONESIA a PA/KPA dapat pegawEu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 5O% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. l2l Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swalelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV berdasarkan Kontrak PPK dengan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksana.an Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagalmana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Untuk pelalsanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui Epurchasing. (71 Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib material/ bahan/ alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahanlalat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode dilakukan pimpinan SK No254813A

(9) Pembelian

(9) Pembelian material/bahan/aLat dengan metode Epurchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan Swalelola. (lO) Pembelian material/bahan/alat dengan metode Epurchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilalsanakan paling lambat I (satu) tahun setelah Peraturan .

26. Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c) sehingga Pasal 5O berbunyi sebagai berikut: Pasal 5O (l) Pelaksanaan meliputi: melalui Tender/Seleksi pelaksanaan kualifrkasi; pengumumzrn dan/ atau undangan; dan pengambilan Pemilihan; pemberian penjelasan; dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; penetapan dan pengumuman pemenang; dan sanggah. (21 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sansgah banding.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. (41 Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;

b. peserta menyampaikan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan a, b. c. d. e, f. c. h.

(1) untuk SK No254812A

(5) Pelaksanaan wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: kebutuhan dari aspek volume, spesilikasi teknis, waktu, lokasi, dan/ atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purc lw"sing. (sb) kewajiban pelaksanaan E-purcha.sing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaksanaan E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang I (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. l7l Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarilikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP

(9) Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan pagu Kementerian/ Lembaga; atau

a. tidak dapat anggaran SK No2548llA

b. persetujuan Ell-#If.T{Il REPUELIK INDONESIA

b. persetujuan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode E-reuerse Audion.

27. Ketentuan ayat l2l, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan I (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang kualifikasi; atau menyampaikan dokumen

b. jumlah peserta yang lulus dari 3 (tiga) peserta. (21 Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan /persaingan usaha tidak sehat; g.seluruh kurang SK No254810A [I'I+{FI{I] REPUBUK INDONESIA

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau j. alokasi anggaran dalam dokumen Ernggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan renczula kerja dan anggaran Kementerian/kmbaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat(21 hurufi dan hurufj dinyatakan oleh PA/KPA. SK No254809A (6)Tindak REPUBLIK ]NDONESIA

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifrkasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus I (satu) peserta, dilanjutlan seperti proses Penunjukan Langsung. (71 Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksiulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal dimaksud pada ayat (21 huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat l7l huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. (11)Tindak SK No254808A lrfd{f.I{Il K INDONESIA

(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebasaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan melakukan Tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (l) Pelalsanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatangananKontrak;

c. pemberian uang muka; prestasi pekerjaan; Kontrak; penyesuaian harga; Kontrak atau berakhirnya Kontrak; pemutusan Kontrak; serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau penanBanan Keadaan Kahar. (21 PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/ alat, maka wajib material/ bahan / alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/ atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran. 29.Ketentuan d. e. f. td b' h. i. j. SK No254807A REPUBLTK INDONESIA _46_

29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 (l) Dalam hal terdapat antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan. (21 Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga}ibatkan penambahan nilai Kontrak, Kontrak dilaksanalan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi lO% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi lO% (sepuluh persen) berdasarkan persetqiuan dari PA.

30. Ketentuan hurufe ayat(21Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: Pasal 59 keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/ atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. SK No254806A (1)

(2) Keadaan 12) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/ atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/ atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan peke{aan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. l7l Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi pennanen, pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

31. Di antara SK No254805A

31. Di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 6l diubah, sehingga Pasal 6l berbunyi sebagai berikut: (t) (1a) t2l 12al (3) Pasal 61 Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/ badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal badan layanan umum/ badan layanan umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga. SK No254804A

32. Judul REPUBLIK INDONESIA E:f*Ift]I-{Il

32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Begian Kelima Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

33. Ketentuan ayat (1), ayat(2l,, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (l) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekedaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas RpI.OOO.OOO.OOO.OOO,OO (satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa.Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp5O.OOO.OOO.0OO,OO (lima puluh miliar rupiah);

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.OOO.OO0.OOO,OO (dua puluh lima miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. (21 Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mErmpu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/ pengetahuan;

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau

c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Badan A

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. l4l Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/ atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan situs u.reb komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terhadap adi penafsiran arti yang berbeda (7t Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa Indonesia dijadikan acuan. (8) Kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan ayat (l) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dafam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (canntry of oiginl Barang dan jasa. (21 Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum perjanjian pinjaman luar negeri (aduane proanremenfl.

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 35.Setelah atau hibah SK No254802A TT+{FT{II K INDONES]A

35. Setelah Bagran Kelima pada BAB MII KHUSUS ditambahkan 1 (satu)judul bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keenam Pengadaan Barang/ Jasa Desa

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, Pasal 648, dan Pasal 64C sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64A (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkat}an pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa. (21 Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa. Pasal 64Et (l) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. (21 Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:

a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat;

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar dalam kabupaten / kota yang sama; atau

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode Epurchasing.

(5) Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pasal 64C . SK No254801A -FFIIiIINI K INDONESIA Pasal 64C (l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang/Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A dan Pasal 648 diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala kmbaga. (21 Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebljakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 65

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.OOO.OOO.O0O,O0 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(5) Kementerian yang urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog elektronik.

(6) Penyedia SK No254800A

(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (71 Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi sebasaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66

(1) Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. l2l Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan: Produk Dalam Negeri yang a. b memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4oolo (empat puluh persen); dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25o/o ldtua puluh lima persen);

c. dalam SK No254799A PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA c.

(6) Menteri yang dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak kebutuhan, maka menggunakan Froduk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang daxi 25o/o (dua puluh lima persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Produk non-industri, Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declarel.

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. urusan pemerintahan di bidang perindustrian informasi terkait kemampuan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (71 Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah. SK No254798A

(8) Menteri

(8) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Menteri yang urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa konstruksi. (lO) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l mengacu pada daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang pemerintahan di bidang Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dicantumkan dalam RUP, spesilikasi teknis/ kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen Pemilihan. urusEIn (l 1) (t2l

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. (21 Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode mini dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.OO0.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah);

b. dengan SK No254797A a. _56_

b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp I.OOO.OOO.0OO,OO (satu miliar rupiah) untuk pekerj aan terintegrasi; atau

c. dengan nilai pagu palet pengadaan paling sedikit di atas Rp1.OOO.0OO.OOO,OO (satu miliar rupiah) untuk E-purctwsing dengan metode mini kompetisi.

(3) Preferensi harga diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau Epurctwsing dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25o/o ldua puluh lima persen);

b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25o/o (drta puluh lima persen);

c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan

d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sarna, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;

c. preferensi SK No254796A

c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25o/o (dtua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut: HEA = (1 _ Kp)x Hp dengan: - HEA merupakan hasil evaluasi akhir - KP merupakan koefisien preferensi KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi - HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:

a. sebesar 7,5olo (tqjuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan

b. tambahan 5olo (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan lead.finn merupakan badan usaha nasional.

40. Ketentuan ayat (21 Pasal 68 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c1, ayat (2d), dan ayat (2e1, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 SK No254795A EETFIIIIIN REPUBLIK INDONESIA Pasal 68 (l) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. (21 Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2a) Aspek ayat (21: sebagaimana dimaksud pada a meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerapan/pencapaian ualue for moneA, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri. Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi tata kelola perusahaan yang batk lgood @rporate gouemanel, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat. Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, ayat (2b), ayat (2c), dan ayat

(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan. Pengadaan Berkelanj utan dilalsanakan oleh: (2b) l2cl (2d) l2el (3)

a. PA/KPA dalam dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK SK No2547944 N,EPUBLIK INDONESIA c b c. PPK dalam menJrusun spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan r.rncEmg€rn Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menJrusun Dokumen Pemilihan.

41. Ketentuan Pasal 7O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7O

(1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:

a. perencanaanpengadaan;

b. persiapanpengadaan; pemilihan Penyedia;

d. pelaksanaanKontrak;

e. serah terima peke{aan; f. pengelolaan Penyedia; dan

g. katalog elektronik. (21 Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara elektronik meliputi:

a. portal pengadaan nasional;

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

d. pengelolaan peran serta masyarakat; A

e. pengelolaan E{T{FI{I] REPUBLIK INDONESIA pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan dan evaluasi.

42. Ketentuan Pasal 7l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7l

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan lokapasar (E-marlcetplael. l2l l.okapasar (E-markctplael Pengadaan Barang/Jasa teknis dan layanan dukungan transaksi bagr Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.

(3) LKPP membina, mengelola, dan mengawasi Lokapasar lE-marketplael Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Dalam rangka dan Lokapasar lilmarleetplael Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya, asosiasi/ perkumpulan, dan/ atau Pelaku Usaha.

43. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalT2

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. (21 Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya.

(3) Dalam e. f. SK No254792A EEFFITiIIN REPUBUK INDONESIA

(3) Dalam pengelolaan katalog Kementerian / Lembaga teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

44. Pasal 72A dihapus.

45. Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 72B

(1) Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementeian /l*mbaga / Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/ Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala kmbaga.

46. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (21 Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; SK No25479lA

b. pelaksanaan REPUBLIK INDONES]A

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung. (41 LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

47. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a1, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal T4

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. (21 Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf a sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber daya perancang kebifal<an dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebljakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. SK No254790A (3)

(4) Sumber

(4) Sumber daya ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sumber daya perancang keb[iakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan ayat (l), ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Pasal 74A diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan I (satu) ayatyalni ayat (5a), serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (lO) dan ayat (11), sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut: Pasal 74A (l) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (l) huruf a, terdiri atas:

a. PengelolaPengadaanBarang/Jasa;

b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. l2l Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan. SK No254789A

(3) Pengelola PRES!DEN NEPUELIK INDONESIA

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/ KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/ Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian yang urusan pemerintahan kementerian di bidang keuangan negara dan yang men urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pr4iurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (41, pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencErnaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog dan ditugaskan sebagar sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel [ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. (71 Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertilikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/ level- 1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di UKPBJ. (9)Dihapus SK No254788A REPUBLIK INDONESIA

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat ya}ni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 74B berbunyi sebagai berikut: Pasal 74B

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa men5rusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. l2l Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/ kmbaga/ Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Po$a Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. di SK No254787A b.pelaksanaan Elf*-{f'I{ll K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/ Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) menlrusun rencana aksi pemenuhan Personel [.ainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-l di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

b. pelaksanaan SK No254786A 7:l:FIFEN K INDONESIA

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel l.ainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifrkat keahlian tingkat dasar/level- I di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

50. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah, di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk I (satu) UKPBJ yang memiliki tugas dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/l*nbBa / Pemerintah Daerah.

(1a) Kementerian / Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang luar negeri. l2l Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ^yat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d, pelaksanaan urusan SK No254785A E{*[f.T{Ii K INDONESIA pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/ Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: kmbaga yang tidak memenuhi d. e. a. kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan melalui model kapabilitas UKPBJ pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kriteria pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. kematangan UKPB, untuk menuju

51. Di antara SK No254784A (8) REPUBLIK INDONESIA

51. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 76A Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/ atau bantuan mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 4L ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/ atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

52. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di antara ayat (l) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yalni ayat (1a), sehingga Pasa777 berbunyi sebagai berikut: PasalTT (l) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. (la) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejalsaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau wewenErng dalam Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. l2l Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengad aan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/ atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)APrP A REPUBLIK INOONESIA

(3) APrP dimaksud pada ayat (l) dan ayat l2l uti sesual

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (71 LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

53. Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara ayat(41dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayatyakni ayat(4al dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 (l) Dalam hal peserta pemilihan: a. dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori sef declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. (21 Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum Kontrak, pemenang pemilihan SK No254782A dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam -7L-

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak b. c, pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; menyebabkan kegagalan bangunan; Kontrak, tidak , atau jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; E. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/ atau i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam; SK No254781A

d. sanksi PNESIOEN REPUBLIK INDONES]A

d. sanksi ganti kerugian; dan/ atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/ atau pengurus badan usaha.

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 8O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8O (l) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia; Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang perindustrian; menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b c.

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri, dikenakan sanksi administratif. (21 Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam Epurchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/ atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif. SK No254780A

(3) Sanksi ?:I-+TFI{II K INDONESIA

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atanu

c. penurunanpencantumanPenyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lemb"ge.

55. Di antara Pasal 8O dan Pasal 8l disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8OA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8OA

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan sanksi administratif. l2l Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola dalam Dpurclwsing berupa tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

a. penghentian dalam sistem transaksi E-purclnsing; atau

b. penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 56.Ketentuan SK No254779A PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

56. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8l Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (l) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ dapat melaporkan secara pidana.

57. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 8lA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81A

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaEm sanksi dalam peningkatan penggunaErn Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasErn keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. l2l Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan bagtan dari capaian atas pengelolaan anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan atas penggunaan anggarErn terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan pembinaan untuk

b. menteri SK No254778A urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah, berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lemb"ga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

58. Di antara ayat (l) dan ayat (2) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat l2al, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 (l) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/ atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

b. menteri yang SK No254777A

(2) Pemberian PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA _76_ (21 Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PAlKPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

59. Pasal 86 dihapus.

60. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

61. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 91

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. jenis dan uraian Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; SK No254776A

b. pelaku b. c. d. e. f. Eil-+Jr.I{$ K INDONESIA pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OA dan Pasal 2OB; Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 25; jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l; metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; metode dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l,ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; l. kualilikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

m. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;

n. Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;

o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O sampai dengan Pasal 58;

p. Pengadaan e. h. i. J k SK No254775A E?r*Ir,Ifl1 K INDONESIA Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66; harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82; Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan w layanan sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. (21 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terkait dengan mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk APBN; atau p q r s t. u v a

b. menteri yang menye urusan Pasal II pemerintahan dalam negeri untuk APBD. SK No254774A 1 _79 _ Pasal II Pada saat Peraturan :

a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan , dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini;

b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2 Tal:rtn 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan 16 Tahun 2OlA tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatErn yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tersebut; dan

d. Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (sef declarel sebelum Peraturan alam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan .

2. Peraturan o254773A Agar Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan epublik