PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG LINTAS BATAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON BORDER CROSSING)

TUJUAN
Para Pihak, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PersetuJuan lnl dan
hukum, aturan, regulasi, kebijakan, dan prosadur yang berlaku dari waktu ke
wakhr pada rnasing-masing negara, sepakat bahwe ruang lingkup dan tujuan dari
Persetujuan ini adalah untuk mengatur dan meregulasi warga negara lndonesla
dan Malaysia yang tlnggal di lGwasan Perbatasan lndonesla dan Kawasan
Perbatasan Malaysla dalam melaksanakan llntas batas.

DEFINISI Yang dlmaksud dalam Persetuiuan lnldengan: (a) "PeJabat yang Benrenang" adalah peJabat yang dlberikan kewenengan oleh Dlrektorat Jenderal lmigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia atrau Direktorat Jenderal lmigrasi, Kementerian Dalam NegeriMalaysia; (b) "Pas Lintas Batas'adalah dokumen llntas batas yang diterbitkan oleh PeJabat yang Beni,enang dari masing-maslng Plhak untuk tuluan lintras batas sebagalmana yang diatur dalam PersetuJuan ini; *u. , t 2 -+- -T - iF -- ---- -IF-:F:: iF T r 1. + .rt----:L- k.. :-a----='J .-- i- -.ilt - -{}r'':t' ll[i' ''fl-' (c)'Kawasan Perbatasan lndonesla' adalah Kecamatan yang terletak pada Wilayah perbatasan yang ditetapkan sebagaimana dlmuat dalam Lamplran A; (d)"KawasanPerbatasanMalaysla,adalahDlstrikyangterletakpadawllayah p€rbatasan yang ditetaplcan sebagaimana dimuat dalam Lampiran B; (e) "Tltik MasuuKeluar" adalah titik masuukeluar resml yang ditetapkan unh|k Iintas batas sebagaimana dlmuat dalam Lampiran C; (f) ,,Area Akses' adalah area akses resmi yang dltetapkan untuk tujuan percetujuan inlsebagalrnana yang dimuat dalam Lampiran c; (g) ^Komlte Teknis Bersama' adalah komite yang dibentuk oleh Para Plhak unhJk memonitor, meninfau kembali, dan mengawasi lmplementasl PersetuJuan inl; dan (h) "Perdagangen Perbatiasan' adalah perdagangan yang dllakukan antar penduduk kawasan perbatasan kedua ncgara sebagaimana dltetapkan dalam persetujuan perdagangan perbatasan antara kedua negera.

PAS LINTAS BATAS
1. pas Lintas Batas dapat diterbitkan berdasarkan permohonan untuk pemohon
yang memenuhi persyaratan sebagal berikut:
(a) Warga Negara lndonesia atau Warga Negara Malaysia yang merupakan
penduduk sah )rang tlnggal di tQwasan Perbatasan lndonesia atau
Kawasan Perbatesan Malaysla.
(b) Pelintrasan masuk ke Area Akses dlbatasl hanya untuk tuiuan berikut:
i. kunlungen kerabaUkeluarga;
ii. soslal-budaYa;
iil. Perdagangan Perbatasan; atau
iv. tugas Pemerintah.
(c) Seseorang yang tidak dllarang masuk, atau bukan merupakan orang yang
tldak dikehendakimasuk, ke lndonesla atau Malaysia berdasarkan aluran
kelmlgrasian yang berlaku pada maslng-maslng nogara'
2. Untuk tujuan Pasal inl, penerbitan atau verlflkasl Pas Llntas Batas tunduk
pada hukum, regulasl, dan arahan masing-masing negara'
.)
3
, a4-'
-<-rU
t
n5.
I
I
I
+.
:.n
rp.,
t1
*^ "t
;E-:-".,trf;.:--,.SIlE{--;:r;};
,.,6.

I
.r,
iG
'E
3. Perdagangan Perbatasan sebagaimana dlmaksud pada Ayat 1 (b) (lll) pada
PasallnldiaturmelaluipersetuJuanperdaganganperbataaanantarakedua
nogara.
PASAL '[
PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK PENERBITAN
1. Pas Lintas Batas dapat diterbltl€n untuk Warga Negara lndonesla atau
warga Negara Malaysia oleh PeJabat yang Berwenang masing-maslng
sesuaidengan Pasal 3 PersetuJuan ini.
2. Spesimen Pas Llntas Batas lndonesla dan Malaysia wajib dipertukarkan
anlara para Pihak dengan memberitrahukan Pihak lainnya secara tertulis
molalui saluran dlplomatik dalam wakhr tlga puluh (30) hari setelah
Persetujuan lni berlaku.
3. Jika ada perubahan atau amandemen speslmen Pas Llntas Batas lndonesia
dan Malaysia, Para Plhak harus memberitahukan Pihak lalnnya secara tertulis
melalul saluran diplomatlk selambat-lambatnya tlga puluh (30) harl eebelum
perubahan atau amandomen berlaku.

INFORiIASI PADA PAS LINTAS BATAS
pas Lintas Batas yang dlterbitkan oleh Pemerintah Republik lndonesla atau
pemerintah Malaysla harus dalam bentuk yang dltentukan oleh maslng'masing
pihak dan diberitahukan kepada Pihak lainnya serta harus memuat informasi
bedkut:
(a) Nama;
(b) Jenis Kelamln;
(c) Nomor Kartu Tanda PenduduU ldentity Catdl,
(d) TanggalLahlr;
(e) Tempat Lahir;
4
,- )
tY'
+-
f,
I
I
''{

(.
1t
.v
(f) Alamat;
(g) Pekerjaan;
(h) Pas Foto;
(i) Kewatganegaraan;
0) Tanggal Kadaluarsa: dan
(k) Kantor Penerblt.

PROSEDUR ITIIGRASI PADA TITIK MASU K/KELUAR
DAN PENEGAKKAN HUKUXI
1. Warga negara salah safu Negana yang masuk atau keluar dari Area Akses
menggunakan Pas Lintas Batas harus melalui Titlk MasuUKeluar. Warga
negara yang dlberikan Pas Llntas Batas hanya dlperbolehkan masuUkeluar
darl Area Akses melalul Titlk MasuUKeluar yang sama.
2. Warga negara dari salah satu Negara yang masuk atau keluar fuea Akses
harus hadir dengan menunJukkan Pas Llntas Batrasnya kepada petugas yang
bertanggungjawab di Titik MasuUKeluar tersebut untuk prosedur
pengesahan.
3. Pas Lintas Batas yang sah dapat digunakan berulang kali dengan ketenfuan
bahwa setiap pellntasan masuk tidak meleblhl tiga puluh (30) harl. Pas Llntas
Batras hanya berlaku:
(a) untuk pellntasan masuk dan keluar pada Titik Masuk/Keluar yang seme;
dan
(b) dldalam Area Akses.
4, Warga Negara lndonesia p€rnogang Pas Lintas Batras dalam per.lalanan atau
kunjungannya dlArea Akses Malaysla harus tunduk pada hukurn dan regulasl
Malaysia.
*.'
l
!,
,Y'
t.
.ai
5
F
',-?
.*l
.iE .-ia.. I*
,.r-

1l}
.*
I
- &'-
--5
f
.*a
Ih
t
il}-,
.li
*
5. Warga Negara Malaysia pemegang Pas Lintas Batas dalam perialenan etau
kUnjUngannya di Area Akses lndonesia harus tunduk pada hulcum dan
regulasi lndonesia.

PENETAPAN DAN AMANDEiIEN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA'
KAWASAN PERBATASAN MALAYS IA, T]T]K ilIASUK'KELUAR
DAN AREAAKSES
1. Para Plhak sepakat untuk menotaPkan Titik MasuUKeluar pada masing'
maslng Kawagan Perbatasan lndonesla atau Kawasan Perbatasan Malaysia
sebagalmana delam PersetuJuan lnl.
2. pembangunan pos porbetasan padaTltlk Masuk/l(eluar yang telah dltetapkan
harus dlkomunlkaslkan dan dlawali berdasarten kesepakatan Para Plhak.
3, Berdasarkan konsultasi serta kesepakatan bersama Para Plhak melalui
Komite Teknis Bersama, l(awasan Perbatasan lndonesia dan Kawasan
Perbatasan Malaysia, Tltlk MasuUKeluar dan Areo Akses dapat
diamandemen secara tertulls. Amandemen tersebut harus dibuat sesual
dengan Pasal 16 tentang Revisl, Modlflkasl, dan Amandemon PemetuJuan lnl'

PENOLAKAN PELI}.ITASAN ]UIASUK DALAi, HAL PELAI{GGARAN
KETENTUAN PERSETUJUAN
1. Para Plhak dengan lni berhak untuk menolak pelintasan masuk pomegang
Pas Lintas Batas mana pun jika PeJabatyang Benrenang darimasing-masing
Pihak memillki pertimbangsn yang mendasar untuk meyakinl bahwa:
(a) Pas Llntas Batas dlterbltkan dengan melanggar ketentuan darl
Persetujuan ini; atau
(b) pemegang Pas Llntas Batas adalah seseorang yang tldak dlkehendakl
atau dllarang berdasarkan hukum dan rogulasl Plhak terkalt.
6
<v.
/
'*'
r
I
I
L

I
trrr
2. Dalam hal pemegang Pas Lintas Batas dltolak rnasuk sesuai dengan Ayat 1
PaSal ini, PeJabat yang Berrrvenang harus menyatakan keterangan dltolak
atau dllarang masuk pada Pas Lintas Bates, dan dalam hal tersebut Plhak
yang mengeluarkan Pas Lintas Batas harus menerima masuk kembaliwarga
negamnya yang ditolak oleh Pihak lalnnya'
PASAL g
DEPORTASI ATAU PEilIINDAHAN DAN REPATRIASI
1. Masing-masing Pihak dapat melakukan deportasi atau memindahkan salah
satu warga negara Pihak lalnnya, yang telah dlberilen Pas Lintas Batias,
kemudian melanggar syanat dan ketentuan Persetujuan ini, maka Pihak
tersebut harus menerlma kemball warga negaranya yang dideportasi atau
dipindahkan oleh Plhak lainnYa.
2. Berdasarkan permlntaan warga negara yang telah dlberlkan Pas Llntas
Batas, maslng-masing Pihak dapat merepatriasi warga negara tersebut.

LARANG/NI UNTUK BEKER.,A
Persetujuan ini hanya berlaku untuk tuiuan masuk ke dan tinggal dalam Area
Akses dimana pemegang Pas Lintas Batas dllarang terllbat dalam bentuk
pekerjaan apapun.

KETIDAKBERLAKUAN
Persotujuan ini tidak berlaku untuk:
(a) Warga Negara lndonesia yang bukan penduduk Kawasan Perbatasan
lndonesia:
(b) Warga Negara Malaysla yang bukan penduduk lGwasan Perbatasan
Malaysia;
7
+.
t
t
&'
r
',1
I
I
*
a
ti.
.r.
!*
!I
.,l}..5
-*.
larD
(

F
s
*rh'ie
.1
(c) pemegang PaE Lintas Batas yang dikeluarkan oleh otoritas lndonesia yang
berniatunfukmelakukanperjalanandlluarAreaAks€sMalayela;dan
(d)PemegangPasLlntasBatlasyangdlkeluarkanolehotorltasMalaysiayang
berniatuntukmelakukanperialanandiluarAreaAkseglndonesia.

KEPATUHAN PADA PERSYARATAN PEN GAWASAN PERBATASAN
LAINilYA
pemegang Pas Lintas Batas ketika melintas masuk atau keluar melalul Titllt
MasuflKeluar yang ditetapkan, harus mematuhi aturan kepabeanan, lmigrasl,
karantina, kesehatan, dan prosedur keamanan, termasuk tetapl tidak terbatas
pada mata uang, sanitasi dan fftosanitiasi, sesuai dengan hukum dan peraturan
yang berlaku pada masing-maslng negara.

KOMITE TEKNIS BERSAMA
2, Susunan dan kerangke acuan Komite Teknis Bercama harus dlsepakatl
bersama oleh Para Pihak.
3. Komite Teknls Bersama akan bertemu satu kali dalam satu tahun dan/atau
atias permlntaan aalah satu Pihak, secara bergantlan, dl lndonesia atiau
Malaysla, pada tanggal yang dlsepakati bersame'

KERAHASIAAN Kecuali jika dlsepakatisebaliknya oleh Para Plhalr socara tertulls, maslng-maslng Pihak wajlb meniaga kerahasiaan dokuman, lnformasl dan data laln yang diterima dari, atau dlberlkan kepada, Plhak lalnnya selama periode pelaksanaan .---7 8 'tr'- 4n. ! * 4 G\ .r -t'*= -+ J' {F 1r ----- '*r'- i't; id -"f ' !

1. Komite Tekn'rs Bersama dlbentuk untuk memonitor, menlniau kembali, s€rta mengawasl lmplementasl Persetuluan lnl. 'n I t a 3- -\.- tl .t ,- - .G iE !c v Pasal ini. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak walaupun PersetuJuan lnl berakhlr'

PENANGGUHAN
1. Masing.maslng Pihak berhak berdasarkan alasan keamanan nasional,
kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum untuk
menangguhl€n somentara balk sebaglan maupun seoam keseluruhan
polaksanaan Percetujuan ini. Penangguhan tensebut berlaku secara
langsung dan dlsampalkan socare tertulls kepada Plhak lalnnya melalul
saluran dlplomatik.
2. Penangguhan dapat dicabut langsung setelah sltuasl yang menimbulkan
penangguhan ter$ebut berakhir. Setiap pencabutan atras penangguhan
tersebut harus diaampalkan secam tertulls kepada Plhak lalnnya melalul
saluran diplomatik.
PASAL 1O
REVISI, MODIFIKASI, DAN A]UIANDETYI EN
1. Salah satu Pihak dapat mengaiukan permohonan tertulls molalul saluran
diptomatik untuk melakukan revlsl, modifikasi atau amandemen atias
ketentuan Persetuluan ini atrau lamplrannya.
2. Setiap revlsl, modiflkasi, atrau amandemsn yang telah disetujui oleh Para
Plhak harus dlbuat secara tertulls melalul saluran diplornatik dan menJadl
baglan yang tidak terpisah dari PersetuJuan ini.
3. Revisi, modifikasi atau amandemen tersebut mulal berlaku pada tanggal
yang ditentukan oleh Para Pihak.
T
t
<t-
.{
-/v
I
I
I
E:*
,,.

ll--
_J
+
*
.lv
4. Setiap revisi, modifikasl atau amandemen tldak akan mengurangl hak dan
kewajlban yarg timbul dari atau berdasarkan Persetujuan lnl gebelum atau
sampaidengantangglrevisl,modifikaslatauarnand€mentersebut.

PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atrau sengketa antara Para Pihak yang terkait dengan
penafslran dan/atau pelaksanaan dan/atau penercpan salah satu ketentuan
dalam Persetujuan ini harus dlselesaikan secara damai melalui konsultasi
bersama dan/atau negoslasi antara Para Plhak tanpa meruiuk ke pihak ketlga
atau pengadilan intemasional mana pun.

Naskah pasal.

DEPORTASI ATAU PEilIINDAHAN DAN REPATRIASI

1. Masing-masing Pihak dapat melakukan deportasi atau memindahkan salah satu warga negara Pihak lalnnya, yang telah dlberilen Pas Lintas Batias, kemudian melanggar syanat dan ketentuan Persetujuan ini, maka Pihak tersebut harus menerlma kemball warga negaranya yang dideportasi atau dipindahkan oleh Plhak lainnYa.

2. Berdasarkan permlntaan warga negara yang telah dlberlkan Pas Llntas Batas, maslng-masing Pihak dapat merepatriasi warga negara tersebut. PASAL 1O LARANG/NI UNTUK BEKER.,A Persetujuan ini hanya berlaku untuk tuiuan masuk ke dan tinggal dalam Area Akses dimana pemegang Pas Lintas Batas dllarang terllbat dalam bentuk pekerjaan apapun. PASAL 11 KETIDAKBERLAKUAN Persotujuan ini tidak berlaku untuk: (a) Warga Negara lndonesia yang bukan penduduk Kawasan Perbatasan lndonesia: (b) Warga Negara Malaysla yang bukan penduduk lGwasan Perbatasan Malaysia; 7 +. t t &' r ',1 I I * a ti. .r. !* !I .,l}..5 -*. larD ( F s *rh'ie .1 (c) pemegang PaE Lintas Batas yang dikeluarkan oleh otoritas lndonesia yang berniatunfukmelakukanperjalanandlluarAreaAks€sMalayela;dan (d)PemegangPasLlntasBatlasyangdlkeluarkanolehotorltasMalaysiayang berniatuntukmelakukanperialanandiluarAreaAkseglndonesia. PASAL 12 KEPATUHAN PADA PERSYARATAN PEN GAWASAN PERBATASAN LAINilYA pemegang Pas Lintas Batas ketika melintas masuk atau keluar melalul Titllt MasuflKeluar yang ditetapkan, harus mematuhi aturan kepabeanan, lmigrasl, karantina, kesehatan, dan prosedur keamanan, termasuk tetapl tidak terbatas pada mata uang, sanitasi dan fftosanitiasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-maslng negara. PASAT 13 KOMITE TEKNIS BERSAMA 2, Susunan dan kerangke acuan Komite Teknis Bercama harus dlsepakatl bersama oleh Para Pihak.

3. Komite Teknls Bersama akan bertemu satu kali dalam satu tahun dan/atau atias permlntaan aalah satu Pihak, secara bergantlan, dl lndonesia atiau Malaysla, pada tanggal yang dlsepakati bersame' PASAL 14 KERAHASIAAN Kecuali jika dlsepakatisebaliknya oleh Para Plhalr socara tertulls, maslng-maslng Pihak wajlb meniaga kerahasiaan dokuman, lnformasl dan data laln yang diterima dari, atau dlberlkan kepada, Plhak lalnnya selama periode pelaksanaan .---7 8 'tr'- 4n. ! * 4 G\ .r -t'*= -+ J' {F 1r ----- '*r'- i't; id -"f ' !

1. Komite Tekn'rs Bersama dlbentuk untuk memonitor, menlniau kembali, s€rta mengawasl lmplementasl Persetuluan lnl. 'n I t a 3- -\.- tl .t ,- - .G iE !c v Pasal ini. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak walaupun PersetuJuan lnl berakhlr' PASAL 15 PENANGGUHAN

1. Masing.maslng Pihak berhak berdasarkan alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum untuk menangguhl€n somentara balk sebaglan maupun seoam keseluruhan polaksanaan Percetujuan ini. Penangguhan tensebut berlaku secara langsung dan dlsampalkan socare tertulls kepada Plhak lalnnya melalul saluran dlplomatik.

2. Penangguhan dapat dicabut langsung setelah sltuasl yang menimbulkan penangguhan ter$ebut berakhir. Setiap pencabutan atras penangguhan tersebut harus diaampalkan secam tertulls kepada Plhak lalnnya melalul saluran diplomatik. PASAL 1O REVISI, MODIFIKASI, DAN A]UIANDETYI EN

1. Salah satu Pihak dapat mengaiukan permohonan tertulls molalul saluran diptomatik untuk melakukan revlsl, modifikasi atau amandemen atias ketentuan Persetuluan ini atrau lamplrannya.

2. Setiap revlsl, modiflkasi, atrau amandemsn yang telah disetujui oleh Para Plhak harus dlbuat secara tertulls melalul saluran diplornatik dan menJadl baglan yang tidak terpisah dari PersetuJuan ini.

3. Revisi, modifikasi atau amandemen tersebut mulal berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. T t <t- .{ -/v I I I E:* ,,. ll-- _J + * .lv

4. Setiap revisi, modifikasl atau amandemen tldak akan mengurangl hak dan kewajlban yarg timbul dari atau berdasarkan Persetujuan lnl gebelum atau sampaidengantangglrevisl,modifikaslatauarnand€mentersebut. PASAL 17 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atrau sengketa antara Para Pihak yang terkait dengan penafslran dan/atau pelaksanaan dan/atau penercpan salah satu ketentuan dalam Persetujuan ini harus dlselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negoslasi antara Para Plhak tanpa meruiuk ke pihak ketlga atau pengadilan intemasional mana pun. PASAL 18 KEBERIAKUAN, JANGKA UYAKTU' DAttI P E N GAKH IRAN

1. PersetuJuan lni mulai berlaku tlga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan tertulis terakhir darl salah satu Pihak, melalul saluran diplomatik.

2. PersetuJuan inl berlaku selama perlode tlma (5) tahun. Selanjuhya, akan dlperpaniang secara otomatls untuk periode-periode berikutnya dalam Jangka waktu lima (5) tahun, kecuall dalam hal terdapat ealah saU Pihak membatalkannya melalul pemberitahuan tertulls melalul saluren dlplomatk.

3. Tedepas dari ketentuan Paeal 18 Ayat (2), salah satu Plhak dapat membatalkan PersetuJuan lnl dengan memberitahukan Plhak lalnnya melalul saluran diplomaflk selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum pembatalan.

4. PersetuJuan ini menggantlkan Persetujuan LIntae Batas antara Pemerlntah Republlk lndonesla dan Pemerlntah Malayele yang ditandatanganltanggal 12 Januari 2006. i |, +- "r t Q ,. ; E-*i -.is 1: * I I r I 10 I r{ ,t I t *i'&bl I r SEBAGAI BUKTI, penandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah maslng-rnasing, telah menandatanganl Persattiitrrrn lnl' DIBUAT di Putralaya, Malaysia pada tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dibuat dalam dua rangkap, dalam Bahasa lndonesia. Bahasa Mataysia dan Bahasa lnggris, semua naskah m€mpunyaikeltUatan hUltUm yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafuiran, maka naskah Bahasa lnggris yang akan bedaku. PE]UIERINTAH LIK INDONef ra muH{urvrao TITO KARNAVIAN ME RI DALAM NEGERI UNTUK PEMERINTAH N,lAIAYSIA t K SERI SAIFUDDIN NASUT]ON BIN ISMAIL MENTERI DAL.AM iIEGERI 4o. I -G .rt. ,* ;.q.: t- . - t ll* *- I 11 ,, ! 9'*a DAFTAR IGWASAN PERBATASAN IilDONESIA LAMPIRAN A *-. i I ( KECAMATAN KABUPATEN PROV|ilSI NO. Paloh Sajingan Besar Sambas Jagoi Babang Sldlng Bengloyang Entlkong Sekayam Sanggau Ketungau Hulu lGtungau Tengah Slntang Puring Kencana Badau Batang Lupar Embaloh Hulu lGpuas Hulu ,l Kalimantan Barat Krayan Nunukan Sebatik SelMenggaris Nunukan 2 Kallmantan Utara ,e I ri, lr I G ,t r t * -;: I*q ,r{G,.:- I t li f IrlO. PROVINSI KABUPATEItI KECAMATAN Lumbls Ogong Lurnbls Hulu Lumbla Panslangan 3. Kepulauan Riau Natuna Seraean t !i il 'ft I fr t. al 14 'a t I t 2

t. _ ,"( *.-J-l -r-.--- r I 'r*! DAFTAR KAWASAN PERBATASA}I MALAYSIA I.AilIPIRAN B t N , NO. iIEGARA BAGIAN DISTRIK SUB{IgTRIK 1 Sarawak Lundu Keseluruhan Dlgtrlk Bau Kuching Tebedu Pantu Lubok Antu Buklt Mabong Miri Lawas 2. Sabah SlplEng Keseluruhan Distrlk Nabawan Tawau Kalabakan F I '^t' & @' 4l ---iA. l*'. .iil 1 i {-r LAMPIRAN C fra- DAFTAR TITIK MASUK/KELUAR DAI'I AREA AKSES * -"/r NO. TITIK i,IASUK/KELUAR !NDONESIA AREA AKSES TITIK I'ASUIffiELUAR TIAI.AYSIA AREA AKSES 1 TemaJuk Batas sampal ke Paloh Telok Melano Batas sampai radlus 5 km T6lok Melano 2. Batas sampai ke Serasan Sematan Bahs sampal Pasar Sematan 3. Aruk Batas sampal ke Sajingan Besar Biawak Batas gampEi radius 5 km Pasar Blawak 4 Batras sampai ke Jagol Babang Serikin Batas sampal nadlus 5 km Serikin 5. Saparan Batas sampal ke Desa Saparan Padawan Batras sampai radlus 5 km Slmpang Empat 6. Entikong Batas sampai ke Entlkong Tebedu Batas sampai radlus 5 km Tebedu 7 Segumon Batas sampai ke Sekayam Bunan Gega Batas sampai radlus 5 km Bunan Gega I I I T I !g I r, * r* J.- " ,.*. Serasan (Laut) Jagoi Babang I ?: !6: + !5 NO. TITIK MASUK/KELUAR INDONESIA AREA AKSES TTTIK TIASUISKELUAR MAI.AYSIA AREA AI(SEE I SeiKelik Batas samPai ke Ketungau Hulu Batu Lintang Bates sampaike Pasar Batu Lintang dan Pasar Lachau 9. MerakaiPanjang Batas sampal ke Puring Kencana Batas sampai radius 5 km Pasar Batu Llntang 10. Badau Batas sampai ke Badau Lubok Antu Batas sampai radlus 5 km Pasar LubokAntu Long Midang Long Mictang, Long Bawan dan Pa Betung Ba'Kelalan Batas sampalke Desa Ba'Kelalan Bario Batas sampaike Desa Bario 12. Long Mldang Long Midang, Long Bawan dan Pa Betrmg Long Pasia Batas sampalke Desa Long Pasia 13. Liem Hie Djung (Laut) dan Tunontaka (Laut) Keseluruhan Kota Nunukan dan Sebatik Tawau Batas sampai ke Kota Tawau 14. SelManggarls Batas sampal ke Sei Manggaris dan Kota Nunukan Tawau Batas sampai ke Sorudong dan Kota Tawau * 2 4- !- r- - ii+..- f a -f r - z_ a+ Batu Lintang 11. .,,. ! il ir. t, I t'. 't l'l i. rF I t, I r1 lt ;i I I I .t I t I I lr t u i'r lr{ u f. it I i fl -t NO. TITIK MASUIVKELUAR INDONESIA AREA AKgEs TMK MASUK/KELUAR MAI.AYSIA AREA AKSES Pagalungan Batas samPsike Pagalungan 15. Labang Lumbls Ogong, Lumbls Hulu dan Lumbls Pansiangan ',, 3 &. l!: -: -' - t' T I i I I t i I ! I It I I I ,.---*- I . rF- - *: ., ,!8r{1" . -{' :'rrr- '.* it_ r a-,,rE---- - *'- <o. I ( I 1 d rr I RBPUIILTK INDONILSTA AGREEMENT BETWEEN THE GOI'ERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA OH BORDER CROSSING PREAMBLE The Govemment of Ere Republic of lndonesia and the Govemment of Malaysia, hereinafter refenod to slngularly as ths "Part/ and colloc:tivoly as the "Parties', CONSIDERING close and friendly relations, aE well as good oooperation between the two countries, DESIROUS of further lmproving and stnengthenlng the exlstlng relatlon and oooperation betriveen the turc countries, based on redprocl$, by lmprovlng the facllitles accorded to tre citizens of bottr counties, living respectively wlthin the lndoneslan Border Area of the Provinces in lGlimanEn Barat, lGlirnantan Timur, lGlimantan Utara and Keputauan Riau and wlthin the Maiayslan Border Area ln tre states of Sabah and Sarawak, PURSUANT TO prevalllng laws, rules and regulations of rcspeclive counkles, BEARTNG lN MIND that the Parties have identified the need to better underctand the Joint efforts and cooperatlon ln the system of entry and exlt of the clffzens of either counEy and the lmportance of dose coopenatlon ln thle field taklng lnto consideration wlth the previous agrssment made in 1967, 19&4 and 2006, I I , ( { ,l ,i I 1 ( I t i tl a 1 tt T. I - r --arl_ -*. .!i '+-i t. i- I : I a' .t I ' - i .-i--- '- .u I I o*. x ('4t/-- REAFFIRiIING the exlsting fiiendly relatlons between the Partles wlth regards to tre necesslty of lasting and effective e+operation in the lnterest of both Partles, HAVE AGREED as foIIOWS: ARTICLE I OBJECTII'ES The Parties, subject to the terms of this Agroemont and the lawg, rules, regulalions, policles and procedures, frorn tlme to time ln force in their raspective @untie$, agree for the scope and obfeotive of thls Agreement is b govem and regulate lndonesian and Malayrlan cltizens rcsldlng in lndonesian Boder Area and Malaysian BorderArea in conducting boder crosslng. ARTICLE 2 DEFINITIOHS For the purpose of this Agreement: (a) 'Authorized Official" means arry officer authorized by the Director General of lmmigraton, Mlnlsty of Law and Human Rights of the Republlc of lndonesia or the Director General of lmmlgratlon, Mlnlstry of Home Affairs of Malaysia; (b) 'Border Crosslng Pass' means a border crosslng doctrment issued by Authorlzed Oflicial of the respectiw Party for the purpose of bordor oosslng ln accordance with this Agreement; (c) "lndonesian Border Area'rloans the Subdlshlc'ts/Kecamatan located at the specifled border aneas as speclfied in Annexure A (d) "Malayslan Border Area" means the DletrictB located at the specified border areas as speclfled in Annexure B; (e) 'Entry/Exlt Points" means authorlsed entry/exit polnto deslgnated for border crosslng as specllled ln Annexure C; 4. I 2 I I rx, . " r; *., .*-."{ ,,:q-, . *? t n.$aP*'$ 4* (0 'Area of Access" means an authorised area of access for the purpose of this Agreement as speclfied ln Annexure C; (g) "JOint Technlcal Committee'means a commlttee estrabllshed by both Partiee to monltor, rwiew and orrersee the implemenhtion of this Agreement;and (h) "Border Trade' means the conduct of trade between residents in border areas of bofi countrles as deflned in the border fade agreement between two countrles. ARTICLE 3 BORDER CROSSFIG PASS

1. A Border Grcssing Pass may, upon application be iesued to any applicant who has met allthe following conditions: (a) An Indonesian cltlzen or a Malayslan cltizen who is a legltlmate resldent living ln the lndonesian Border Area or Malayslan Border Area respectively; (b) The entry lnto the Area of Access shall only be limited for the followlng purposes:

i. visiting relativeg; li. socio+ulture; iii. Border Trade; or iv. government duty. (c) A penson whose enby into lndonesia or Malaysla ls not prohlblted or deemed undeslrable by virtue of the lmmlgration laurc of the respecllve country.

2. For the purpos€ of thls Artlcle the lssuan@ or verlflcations of a Border Crosslng Pass shall be subjected to the laws, regulationa and dlreotions of the respectlve oounty.

3. The Border Trade refened in paragraph 1 (b) (iii) under thls Artide shall be regulated through the bordor trade agreernent between both counfles. .! I { 3 4- ,n a -tL- .1 ARTICLE 4 IS$UING AUTHORIW

1. A Border Crooslng Pass may be iseued to lndonerian or Malaysian citizens by lts respectlve Authorized fficial ln accordance to Articla 3 of this Agreement.

2. The specimens of lndoneslan and Malaplan Border Crosslng Pass shall be exchanged between the Partles by notifylng the other Pafi in writing through diplomatlc channel withln thlrty (30) days afier thls Agreement enters lnto force,

3. For any cfianges or amendmonts made to the spedmen of lndoneslan and Malayslan Border Crosslng Pass, the Partles shal! notlff the other Party in wrltlng through diplomatlc channel at least thlrty (30) days befom the changes or amendments becoms effective. PARncur-ARs rN ffiH:: cRossrNc pAss The Border crossing Pass issued by the Govemrnent of ths Republic of lndonesia or the Government of Malaysla shall be in sr.rch brm as may be presolbed by the respectlve Pafi and notified to the other Party and shall oontain the fo llowing particulars: (a) Name; (b) Gender; (c) ldentity Card Number/Resldent Card Numbec (d) Date of blrh; (e) Place of blrth; (0 Address; (g) Occupaton; (h) Photograph; {42- 4 I 4. ',t 0) Natlonallty; 0 Explry DaE;and (k) lssuing office. ARTICLE 6 IMMIGRATIO].I PROCEDURES AT ENTRY/ EXIT POINTS AND LAW ENFORCEMENT

1. A cltlzen of elther country enterlng or departlng the Area of Amess uslng a Border Crossing Pass shall do so through a deeignated Entry/Exit Point. The citizen to whom the Border Crosslng Pass is issued shall only enter/exlt the Area of Access using the same Entry/Exlt Polnt.

2. A citizen of either country who enters or exits the Area of Access shall present hlmself/herself wlth hlUher Border Crossing Pass b the orfficer-in-charge of such Entry/Exlt Point fur endorsement.

3. A valid Border crossing Pass may be used for any number of entries provided that each entry shall not exceed thlrty (30) days. A Border crossing Pass shall be valid only: (a) for entry and exit at the same Enty/Exlt Point; and (b) within the Area of Access.

4. An lndonesian citizen who is the holder of a Border Crossing Pass in the @urse of his/her travel or stay in the Malaysla's Area of Acoess ehall be subJected to the laws and regulatlons of Malaysla.

5. A Malaysian cltizen who is the holder of a Border Croosing Pass in the course of his/her favel or stay ln the lndonesia's Area of Access shallbe subiected to the laws and regulations of lndonesia, I .4- 5 <*: T **i-a. ARTICLE 7 ESTABLISHITiENT AND AMENDMENTS FOR INDONESIAN BORDER AREA, trALAYSIAN BORDER AREA, ENTRY'EXIT FOINTS AND AREA OF ACCESS

1. The Parties agree to establish each Enfy/Bdt Polnts in thelr respective lndonesian Border Area or Malayslan Boder Area of thls Agreement,

2. The constuctlon of the border post on the estaHished Enby/Exlt Polnts shall be communlcated and lnltiated by mutual consent of the Parties.

3. Subjec't to prior consultatlon and mutual agreement of the Partles thrrugh Joint Technlcal Committes, the Indoneslan Border Area and Malaysian Border Area, the Enfry/Exlt Polnts and Area of Accese may be amendod in wrldng. Sucfi amendments shall be made ln aocordance wtth Artlde 16 on Revlslon, Modlflcatlon and Amendment of thls Agraement. ARTIGLE 8 REFUSAL OF ENTRY IN VIOLATION OF PROVISIONS OF THE AGREETf,ENT

1. The Parties hereby noserye the right to refuse the entry of any holder of a Border Crossing Pass if anAuthorized Officialdeach Party have reasonable grounds to belbve that: (a) the issuanoo of the Border Crossing Pags ls in violation of any of the provlslons of thls Agreement or (b) the holder of the Border Crresing Pass ls an undeslrable or Wohibited person according to the laws and regulatlons of he respedive Party,

2. l/Vhere a holder of a Border Crosslng Pass has been refused the enby in accordance with paragraph 1 of thls Artde, the Authorlzed Offldal conoemed shall have the Border Crosslng Pass endorsed with entry refused or denled 4nn 4Z- r I o I I I l. f "1. 'rb G. r t, '{E "I} .rlF .i} .ttr in* .r* r -' lD' ''cir entry, and ln such a case th€ Party lssulng the Bord€r Crossing Pase shal! readmit lts cltlzen refusod by the other Pafi. ARTICLE 9 DEPORTATIOT OR REi'OVAL AND REPATRIATION

1. Each PaO may deport or remore any of the cltlzen of the other Party, to whom a Border Crosslng Pass has been lssued, violating anyof the terms or conditions of ttls Agreement and the Party shall readmit iE citizen deported or removed bythe other PaO.

2. Based on the request of the citizen to whom a Border Crosslng Pase has been lseued, eact Party may rcpatrlate the sald cltlzen. ARMCLE 10 PROHBTTON TO ENGAGE Iil EMPLOYTENT Thls Agrcement shall only be appllcable for the purpose of entry lnto and stay withln the Area of Access to whom the holder of Border Cmselng Pass ehall be prohlbited b engage in any form of employment. ARTICLE { 1 NON-APPLICABIUTY Nothing in thls Agreement shallapply to: (a) lndonesian cltizens who arc not reeldents of the lndoneslan Border Area; (b) Malayslan cltlzens wfio are not resldenE of the Malayslan BorderArea; (c) A holder of a Border Crosslng Pess lssued by the lndoneslan authorltlea, who ls lntendlng to tnavel beyond the Malaysia's Area of Aooees; and 7 +. I 6/- ,r"p ..,1" :-,# -# ta-=iaF.;.-,-IFl ,r.-!$-i -j|lh .;qilE\ :qlia *lir.n .rl#i.iUL ,ilA,Jr!G 14i : ;jj--:..r*,-.:ri.u.]Til .-*+rst t &I :Xi i*fu_:*f_ g -rr,r tc.rll.riir{an_ (d) A holder of a Border Crussing Pass lssued by the Malaysian authorltles, who is lntendlng to ffavel beyond the lndonesia's Area of Access. ARTICLE {2 COTIPLIANCE WITH OTHER BORDER COilTROL REQUIREMENTS The holder of a Border Crossing Pass, when entering or exltlng Urrcugh the deslgnated Entry/Exit Polnts, shall comply wlth related cuebms, immlgraton, quarantlne, health and aecurity measunes,lncluding but not lirnited to cunencles, sanitary and phybsanitary, as u,€ll as preyailing laws and regulatlons of the respective country. ARNCLE 13 JOINT TECHilICAL COHTTTTEE

1. The Jolnt Technical Committee is established to monltor, revlew and ovsrs€€ the implementaUon of thls Agreement.

2. The composition and the terms of neference of the Joint Technlcal Committee shall be mutually agreed upon by the Partles.

3. The Joint Technical Commlttoe shall meet once a year and/or upon request by elher Party, on a rctation basls, ln lndonesia or ln Malaysla, on a date to be mutually agreed upon. ARTICLE {4 CONFIDENTIALITY Unless othenrlse agreed by the Parties in wrltlng, each Pafi shall underteko to observe the confldentlality and secrecy of docurnents, informatlon and other data 8 F s t * * q rli I,r" E !. It t it. i_ll I I I l: , T , I t F I I I h l. i+ I i I

e. i* "**.,*'i z:4--' I :l 4 t *" . a I, ..*,,i .:t-: ,..*: j I I a r€oelvod fhorn, or Bupptld to, the other Party durlng the perlod of the implementatlon of this Agreement. Bottr Partieg agroo that he provisiona of thls Artcle shatl contlnue b be bindlng between the Partles notwlthstandlng the brminatbn of thls Agreement ARNCLE 15 SUSPENSION 1, Each Pafi rcserues the rlght fur rcason8 of natlonat seanrlty, natlonal interest, publlc orderor publlc health to suspend temporarlly, elther in whole or ln part, the implementatlon of thle Agreement. Suc*r suspension shall take effect lmmediately and be notlfled in wrlUng to the other Party through diplomatc channel.

2. The suspension shall be revoked immediately after the sltuation whlch has given rise to the suspension has ceased to exlgt. Such revocatlon ehall be notlfied ln wrltlng b the other Party through diplomatic channel. ARNCLE 16 REVISION, MODIFICATIOil AND AMENDMENT

1. Either Pafi may request ln writlng hrough dlplomatlc channel to revlse, modrry, or amend the provlslons of this Agreernent or lts Annexures.

2. Any revlslon, rnodlfrcaflon or arnendment agreed to by the Partlee ahall be made ln wrltlng through dlplomatlc channel and shallform an lntegral part of this Agreement.

3. Such revlglon, modlfication or amendment shall snt6r lnto furce on such date as may be determined by the Parties. *' ) t t t h lr I l I t t I Ir' ,it' t; I FI I ? .,$ t I { f t I l I h I ;."} I I F l: F Irl Z? u t - I T I *i t: I

4. Any revision, modification or amendment shall not preJudice the rlghts and obligations arlsing ftom or based on this Agreemeril befure or up to the date of such revislon, modification oramendment. ARTICLE 17 SETTLEMENT OF DISPUTES Any differenoe or dispute between the Partles concernlng the interpretation and/or implementation and/or apptlcatlon of any of he provisions of thls Agreement shal! be settled amlcably through mutlal consultation and/or negotlatlons between the Partles wlthout referenoe to any thlrd Party or lnternational trlbunal. ARTICI.E 18 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINANON

1. This Agreement shall enter lnto force thlrty (30) days after the date of the last written notification of the ParU, through dlplomatic channel.

2. This Agreement shall remaln ln force for a perlod of five (5)years. Thereafter, it shall be aubmatically extended for subsequent periods of ffve (5) years, unless one of the Partles renounces it by nteans of written notification through diplomatic channel.

3. Notwlthstandlng Artlcle 18 (2), elther Party rnay termlnate thls Agreement by notlfflng the other Party of its intention by a wrtten notifloatlon through dlplomatlc channel, at least elx (6) rnonths prlorto 16 intenUon to do so.

4. Thls Agreement shall supersede the Border Crcssing Agreement between the Govsrnment of the Republic of lndonesla and the Gowmment of Malaysla slgned on 12 January 2006. a:qL I 10 :J*. +- a T I r t + ,!., 4i * lN WTNESS WI{EREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respedive Govemments, have slgned thls Agreement. DONE at Putrataya, Malaysla this Elghth Day of June ln lhe year Two Thousand and Twenty Three in duplicate, ln the lndonesian, Malay and English languages, au texts belng equally authentic. ln case of divergent lnterpretations, frie Engllsh text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNTiENT OF MALAYSIA THE REPUBLIC INDONESIA 4 MU MAD TITO KARiIIAVIAN DATUK SERI SAIFUDDIN HASUTION BIN ISiTAIL HINISTER OF HOME AFFAIRS MITTIISTER OF HO}IE AFFAIRS <4,. ! f' 11 I .',, LIST OF INDONESIAN BORDER AREA * -aL-.-ii ANNEXURE A @,. 1 *l c No. PROVINCE DISTRIgT SUB. DISTRICT'KECA]UATAN 1 Kalimantan Barat Sambas Paloh Sallngan Bosar Bengkayang Jagol Babang Sldlng Sanggau Entlkong Sekayam Sintang Ketungau Hulu Ketungau Tengah lGpuas Hulu Purlng Kercana Badau Batang Lupar Embaloh Hulu 2. Kalimantan Utara Nunukan l0ayan Nunukan Sebetik SeiMenggarls Lumbls Ogong Lumbls Hulu Lumbls Pansiangan 3 Kepulauan Riau Natuna Serasan T I I F -u I C. .* 4- :,.f{l.ir:.!!lrr-tlaii. ANNEXURE B LIST OF MALAYSTAN BORDER AREA ), llo. STATE DISTRICT SUB{)ISTRICT 1 Sarawak Lundu ltVhole Distict Bau Kuching Tabedu Pantu Lubok Antu Buklt Mabong Miri Lawas 2 Sabah Sipitang Whole Dletrlct Nabawan Tawau lGlabakan * it B l I <rv f 1 .+ , * $ * * <- F rr .+ - *i '1 *l t& ,..?- !l! - \!iI, . .- -* {f i 4 ' t! " .*_' LIST OF ENTRY/EXIT POTNTS AT{D AREA OF ACGESS 9. Menakal Panjang Limitto Puring Kencana Batu Llntang ANNEXURE C Limitto 5 km radius sf Batu Lintang Bazaar 4- t" t I I 1 ,r ENTRY/EXIT PO!NTS INDONESIA AREA OF ACCESS ENTRY'EXIT POINTS MAI.AYSIA AREA OF ACCESS NO. Telok Melano Limlt to 5 km radiug of Telok Melano 1 Temajuk 2. Seragan (Laut) Limltto Serasan SemaEn Limit to Sematan Bazaar Limitto Sajingan Besar Blawak Limit to 5 km radlus of Blawak Bazaar 3. Aruk Serlkin Llmlt to 5 km radius of Serikin 4. Jagoi Babang Llmlt to Jagol Babang 5. Saparan Limlt to Desa Saparan Padawan Limit to 5 km radlus of Slmpang Empat Limit to Entikong Llmlt to 5 km radius ofTebedu 6_ Entikong Tebedu Bunan Gega Llmit to 5 km radius of Bunan Geqa 7 Segunnn Limitto Sekayam 8. SelKellk Limit to Ketungnu Hulu Batu Llntang Limit to Batu Lintang Bazaar and Lachau Bazaar I {} ,;.#: --*1- I:r.'r:*:i Limitto Paloh r t 'I}-: "1-:t.,.-':sd-- NO ENTRY/EXIT POINTS I1'IDONESIA AREA OF ACCESS ENTRY/EXIT POINTS MALAYSIA AREA OF ACCESS 10. Badau Limltto Badau Lubok Antu Llmitto 5 km radius of Lubok ffiUI Bazaar 11. Long Mldang Long Mldang, Long Bawan and Pa Betung Ba'Kelalan Llmltto Ba'Kelalan Mllage Bario Llmlt to Barlo Village Long Midang Long Mldang, Long Bawan and Pa Betunq Long Pasia Umlt to Long Pasla Vill4e 13. Liem Hle Diung (Laut) and Tunontaka (Laut) Within Kota Nunukan and Sebatik Tawau Limit to Tawau Town 14. SeiManggarls Limlt to Sel Manggaris and Kota Nunukan Tawau Limitto Serudong and Tawau Town 15 Labang Lumbls Ogong, Lumbls Hulu and Lumbls Pansiangan Pagalungan Llmlt to Pagalungan I a t h .\ '.-=- 1* , - :7' '1X{ -?r #, "+'-t. ;.i .,rr1:" .q t 2 n 1fl' .* 12.